Bagikan:

BBM Bersubsidi, Pengamat: Tunda Kenaikan Harga, Lakukan Pembatasan berbasis Keluarga

"Menurut saya yang lebih solid kebijakannya adalah yang pembatasan penggunaan BBM bersubsidi berbasis rumah tangga. Bukan berbasis (kapasitas mesin) kendaraan."

NASIONAL

Rabu, 24 Agus 2022 00:46 WIB

BBM bersubsidi

Pengguna motor antre membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/8/2022). (Foto: ANTARA/Arif Firmansyah)

KBR, Jakarta - Peneliti ekonomi sekaligus Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra Talattov meminta pemerintah menunda kenaikan BBM bersubsidi.

Ia menilai momentum kenaikan BBM bersubsidi tidak tepat sebab saat ini Indonesia tengah mengalami inflasi yang berpotensi terus meningkat.

Hal tersebut kata dia bakal sangat membebani masyarakat.

Ketimbang menaikan harga BBM bersubsidi, kata Abra, ada solusi fundamental yang mestinya dilakukan pemerintah yakni dengan segera melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi melalui payung hukum yang tegas.

"Ya kalau mau anggarannya tidak jebol sampai 700 triliun satu-satunya cara adalah dengan melakukan pembatasan dengan adanya kriteria penerima. Entah itu berdasarkan kendaraan ataupun berdasarkan individu dan rumah tangga. Tapi menurut saya yang lebih solid kebijakannya adalah yang berbasis rumah tangga. Bukan berbasis kendaraan. Butuh solusi yang lebih konkrit dan butuh keberanian pemerintah untuk memberi payung hukum dalam hal ini pertamina dalam melakukan pembatasan penjualan BBM," kata dia saat dihubungi KBR (23/8/22).

Abra juga meminta pemerintah membenahi data untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran kepada individu atau rumah tangga yang berhak mendapatkannya.

Baca juga:


Tidak tepat sasaran

Di sisi lain, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengkritik bahwa selama ini kebijakan subsidi BBM tak tepat sasaran.

Contohnya kata dia banyak terjadi kebocoran di mana solar bersubsidi malah dinikmati perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit besar.

Senada dengan Abra, ia mendorong pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM.

Mamit meminta pemerintah segera merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran BBM guna mengatur pembatasan pembelian BBM Bersubsidi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BBM bersubsidi bakal bengkak mencapai nyaris 700 triliun rupiah.

Ia menyebut bakal dibutuhkan anggaran tambahan untuk subsidi BBM sebesar 198 triliun, dari yang semula ditetapkan hanya sebesar 502 triliun rupiah untuk 2022, jika pemerintah tak melakukan pembatasan maupun menaikkan harga BBM bersubsidi.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Rendahnya Serapan APBN hingga Penghujung 2022

Most Popular / Trending