KBR, Jakarta - Peneliti ekonomi sekaligus Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra Talattov meminta pemerintah menunda kenaikan BBM bersubsidi.
Ia menilai momentum kenaikan BBM bersubsidi tidak tepat sebab saat ini Indonesia tengah mengalami inflasi yang berpotensi terus meningkat.
Hal tersebut kata dia bakal sangat membebani masyarakat.
Ketimbang menaikan harga BBM bersubsidi, kata Abra, ada solusi fundamental yang mestinya dilakukan pemerintah yakni dengan segera melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi melalui payung hukum yang tegas.
"Ya kalau mau anggarannya tidak jebol sampai 700 triliun satu-satunya cara adalah dengan melakukan pembatasan dengan adanya kriteria penerima. Entah itu berdasarkan kendaraan ataupun berdasarkan individu dan rumah tangga. Tapi menurut saya yang lebih solid kebijakannya adalah yang berbasis rumah tangga. Bukan berbasis kendaraan. Butuh solusi yang lebih konkrit dan butuh keberanian pemerintah untuk memberi payung hukum dalam hal ini pertamina dalam melakukan pembatasan penjualan BBM," kata dia saat dihubungi KBR (23/8/22).
Abra juga meminta pemerintah membenahi data untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran kepada individu atau rumah tangga yang berhak mendapatkannya.
Baca juga:
- Pekan Depan, Jokowi Umumkan Kenaikan Harga BBM Subsidi
- Penaikan Harga BBM Subsidi, Jokowi: Dihitung Betul
Tidak tepat sasaran
Di sisi lain, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengkritik bahwa selama ini kebijakan subsidi BBM tak tepat sasaran.
Contohnya kata dia banyak terjadi kebocoran di mana solar bersubsidi malah dinikmati perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit besar.
Senada dengan Abra, ia mendorong pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM.
Mamit meminta pemerintah segera merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran BBM guna mengatur pembatasan pembelian BBM Bersubsidi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk BBM bersubsidi bakal bengkak mencapai nyaris 700 triliun rupiah.
Ia menyebut bakal dibutuhkan anggaran tambahan untuk subsidi BBM sebesar 198 triliun, dari yang semula ditetapkan hanya sebesar 502 triliun rupiah untuk 2022, jika pemerintah tak melakukan pembatasan maupun menaikkan harga BBM bersubsidi.
Baca juga:
- Pertalite Langka, DPR Tagih Pertamina Buka Realisasi BBM Bersubsidi
- Komitmen Pemerintah untuk Energi Bersih Diragukan, CSIS: Subsidi BBM Besar
Editor: Agus Luqman
Sensus pertanian diharapkan bisa dijadikan landasan bagi pemerintah untuk mencatat by-name by-address siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk dan lain-lain.
"Potensi korupsi tinggi itu berawal dari conflict of interest (konflik kepentingan) antarinstansi dan pelaksananya. Sehingga itu menjadi paradoks satu sama lain."
Dari beberapa jenazah yang dipulangkan, sebagian PMI kehilangan satu ginjalnya. Kebanyakan jenazah PMI tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sudah bekerja antara 5-10 tahun. 
"Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Sementara itu, penutupan kampus berimbas pada para mahasiswanya."
"Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita."
Usaha mikro kecil terhambat regulasi dan jebakan zona nyaman
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
