Bagikan:

Arahan Jokowi: 2023, Defisit APBN di Bawah 3 Persen

Namun presiden tadi menyampaikan bahwa defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainablitas-nya,"

NASIONAL

Senin, 08 Agus 2022 17:14 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat memberi keterangan pers terkait arahan presiden di rapat paripurn

Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat memberi keterangan pers terkait arahan presiden di rapat paripurna kabinet, Senin (8/8/22). (Foto: Youtube/Setpres)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus di bawah 3 persen.

"Untuk tahun 2023 kita nanti akan disampaikan oleh bapak Presiden angka finalnya dan oleh karena itu kami tidak menyampaikan di sini. Namun presiden tadi menyampaikan bahwa defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainablity-nya," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, ketika menyampaikan arahan Presiden Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2023 dalam konferensi pers secara daring, Senin (8/8/2022).

Sri Mulyani menyebut, Presiden Jokowi dalam arahannya meminta desain RAPBN 2023 harus mampu menjaga fleksibilitas mengelola gejolak dan tingginya ketidakpastian global.

"Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel, berkelanjutan dan juga sehat," katanya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan, dari dari sisi belanja, pemerintah akan tetap mendukung berbagai prioritas-prioritas nasional.

"Prioritas nasional tahun 2023 adalah Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur serta penyelenggaraan pemilu," ungkapnya.

Berita lainnya:

Dari sisi penganggarannya, lanjutnya, pemerintah akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional tersebut.

"Dan juga dari sisi pembiayaan, seperti akumulasi dari dana abadi pendidikan, yang akan terus dikelola sebagai warisan generasi yang akan datang, maupun sebagai mekanisme shock absorber (pereda guncangan, red)," jelas Sri Mulyani.

Pemerintah akan terus meramu kebijakan fiskal dan moneter secara fleksibel, efektif dan kredibel, imbuh Menteri Keuangan.

Editor: Kurniati Syahdan

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Laporan Temuan Ombudsman soal Penanganan Bencana

Most Popular / Trending