KBR, Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran empat partai politik pada hari ke sepuluh pendaftaran, Rabu (10/8). Anggota KPU sekaligus Koordinator Divisi Teknis KPU, Idham Kholik mengatakan, keempat Parpol yang mendaftar dinyatakan telah memberikan dokumen yang lengkap.
"Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinyatakan lengkap, Partai Amanat Nasional (PAN) dokumen pendaftarannya dinyatakan lengkap, Partai Golongan Karya (Golkar) dokumen pendaftarannya dinyatakan lengkap, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dokumen pendaftarannya dinyatakan lengkap, dan mulai hari esok sampai dengan tanggal 11 September 2022 keempat partai tersebut akan mengikuti proses verifikasi administrasi," kata Idham saat konferensi pers, Rabu (10/8/2022).Hingga hari ke sepuluh pendaftaran, KPU telah menerima 22 Parpol yang mendaftar, dengan rincian 17 Parpol dinyatakan lengkap dan lanjut ke tahap verifikasi administrasi, sedangkan 5 Parpol dengan dokumen yang belum lengkap diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen pendaftaran hingga 14 Agustus 2022, pukul 23.59 WIB.
Baca juga:
- Pemilu 2024, Sepekan KPU Terima Pendaftaran 14 Parpol
- Hari Pertama, 9 Parpol Daftar Pemilu 2024 ke KPU
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
4. Partai Nasdem
5. Partai Bulan Bintang (PBB)
6. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
7. Partai Demokrat
8. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
9. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
10. Partai Gelora Indonesia
11. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15. Partai Amanat Nasional (PAN)
16. Partai Golongan Karya (Golkar)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Parpol yang dokumen pendaftarannya belum lengkap;
1. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
2. Partai Reformasi
3. Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai)
4. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI)
5. Partai Republiku Indonesia.
Editor: Rony Sitanggang
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
"Kita akan segera follow up, nanti dengan Pak Mendag. Karena banyaklah produk lokal untuk dijual oleh mereka. Lalu juga yang ketiga mereka meminta fasilitasi bertemu produsen fashion lokal, 
Ikhtiar meningkatkan kesejahteraan lansia
Survei aplikasi kencan Seeking Arrangement menyebut jumlah sugar daddy di Indonesia itu paling banyak kedua se-Asia. Kemenparekraf membentuk satgas khusus guna menindak para turis yang berulah di Bali
Said mengatakan alasan pihaknya mengajukan uji materiil karena Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Nomor 11 Tahun 2020.
Seperti, mempersiapkan tenaga kerja penduduk lokal di daerah tujuan investasi.
Hal itu tak sesuai dengan asas profesionalitas dan netralitas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Ada sembilan catatan terkait pasal-pasal bermasalah dan merugikan kalangan buruh dalam Perpu Cipta Kerja.
Afifuddin membantah adanya upaya mediasi dari PN Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, pihak pengadilan tidak mengadakan mediasi.
