covid-19

Virus Varian Delta Masih Jadi Ancaman Ekonomi, Kuartal 3 Bisa Terpuruk

Dibandingkan Maret lalu, kelas menengah saat ini tidak banyak yang memiliki simpanan. Terlebih imbas PPKM masyarakat banyak yang menjual asetnya serta menjadi pengangguran baru.

BERITA | NASIONAL

Jumat, 06 Agus 2021 10:24 WIB

Virus Varian Delta Masih Jadi Ancaman Ekonomi, Kuartal 3 Bisa Terpuruk

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (22/7/2021). (Foto: ANTARA/Risyal Hidayat)

KBR, Jakarta - Kendati ada banyak sektor ekonomi membaik pada kuartal I dan II tahun ini dan menyebabkan perekonomian tumbuh hingga 7,07 persen, tidak menutup kemungkinan pada kuartal III dan VI kembali memburuk.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal itu bisa terjadi lantaran Covid-19 varian Delta masih mengancam. Ia mengatakan, jika penanganan pandemi tidak berjalan maka perekonomian bisa kembali anjlok.

"Sementara mungkin downside risk-nya untuk Kuartal tiga terutama adalah delta varian karena Delta varian nanti mempengaruhi di sisi demand adalah konsumsi yang sangat tergantung pada mobilitas dan aktivitas masyarakat dan juga bisa mempengaruhi Ekspor kita kalau Delta varian menjalar dan Memang sekarang sedang menjalar ke seluruh negara di dunia termasuk negara-negara yang tadi menjadi tujuan ekspor," ujar Sri Mulyani, dalam keterangan pers, Kamis (5/8/2021).

Sri Mulyani mengatakan, kegiatan ekspor bisa terganggu lantaran negara-negara target jual seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan saat ini tengah mengalami peningkatan kasus Covid-19. Bahkan Tiongkok sudah menutup akses ekspor barang dari beberapa negara.

Kondisi ini, kata Sri Mulyani tentu bakal berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri, mengingat faktor utama perekonomian Indonesia bergantung pada ekspor dan konsumsi masyarakat.

Namun, lanjut Sri Mulyani, dibanding tahun lalu memang banyak sektor krusial yang saat ini mengalami peningkatan. Jika pada 2020 roda perekonomian hanya ditopang anggaran belanja pemerintah, maka di tahun 2021 konsumsi belanja masyarakat juga ikut membaik. Hal itu terjadi lantaran tidak adanya pembatasan seperti tahun lalu.

"Pemulihan sudah didukung oleh mesin pertumbuhan yang semakin merata. Kalau selama ini, selama terjadinya pandemi sejak tahun lalu dimana ekonomi mengalami tekanan berat, satu instrumen yang berperan penting adalah pemerintah, dengan melakukan ekspansi fiskal di dalam rangka melakukan counter cyclical sehingga pertumbuhan perekonomian hanya tergantung pada satu mesin," kata Sri Mulyani.

Ekonomi Kuartal III Bisa Terpuruk

Pengamat ekonomi Bima Yudhistira memproyeksikan pada kuartal III tahun 2021 pertumbuhan ekonomi akan terpuruk hingga -2 persen year on year.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bima Yudhistira beralasan, pada kuartal III ini mobilitas masyarakat dibatasi dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang situasinya mirip dengan PSBB pada Maret tahun lalu.

Dibandingkan Maret lalu, kelas menengah saat ini tidak banyak yang memiliki simpanan. Terlebih imbas PPKM masyarakat banyak yang menjual asetnya serta menjadi pengangguran baru.

"Tidak sekadar memberikan bantuan sosial. Meskipun bansos penting, tapi bansos itu serapannya masih relatif lambat. BLT dana desa baru 20 persen yang cair. Tapi juga fokus pada penanganan pandemi. Karena upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil, mau tidak mau penanganan pandeminya harus lebih optimal. Nah ini berkaitan dengan anggaran kesehatan yang pencairannya baru di kisaran 25 persen sampai bulan Juli. Harapannya pada Agustus ini sudah lebih dari 50-60 persen," kata Bima saat dihubungi KBR, Kamis, (5/8/2021).

Bima Yudhistira menambahkan, pemerintah harus mempercepat realisasi anggaran bansos Covid-19. Dia meminta agar pemerintah menambah jumlah penerima bansos dan meningkatkan nominal bantuan sosial tunai, dengan harus memperhatikan kualitas data di Kemensos.

Semisal menambah penerima Bantuan Subsidi Upah terhadap para pekerja yang tidak tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, dia memaparkan banyak penyalur bantuan sosial yang takut tersandung masalah hukum sehingga memperlambat proses penyaluran bansos.

Lebih jauh Bima mengatakan, berdasarkan catatan CELIOS, data sektor yang paling terdampak atas kebijakan PPKM adalah pelaku usaha kecil dan mikro.

Dia menyarankan agar pemerintah memberikan bantuan subsidi uang sewa tempat usaha sebesar Rp4 juta ketimbang melakukan rileksasi dengan mendiskon pajak.

Kemudian subidi tunai juga harusnya diberikan kepada para pemilik warung makan sederhana atau warteg dengan memisahkan dengan bantuan sosial Covid-19 Kemensos lainnya.

"Banyak yang bertanya dari mana uang itu untuk memberikan bantuan dunia usaha? Pemerintah masih punya Selisih Anggaran Lebih atau SILPA jumlahnya sebesar Rp136 triliun di bulan Juni sampai Juli 2021. SILPA itu bisa direlokasikan untuk penanganan pandemi atau pelaku UMKM," pungkasnya.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7