Testing Tracing COVID-19, Antara Rencana dan Realitas

""Kita lihat per akhir Juli kemarin itu positivity rate-nya masih di angka sekitar 25 persen. Ini menandakan kapasitas pemeriksaan kita tidak maksimal, walaupun diklaim sudah ditingkatkan.""

KBR, Jakarta - Sejak lama para ahli kesehatan mengingatkan pemerintah agar memaksimalkan pemeriksaan dan pelacakan atau testing dan tracing kasus COVID-19.

Istilah 3T dianggap menjadi kunci menangani pandemi, terutama di masa pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang sudah beberapa kali diperpanjang pelaksanaannya.

Pekan lalu Presiden Joko Widodo memberi arahan khusus kepada para menterinya, terutama yang mengurusi langsung penanganan pandemi COVID-19.

Perintah itu adalah untuk menggencarkan testing dan tracing, atau pemeriksaan dan pelacakan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan testing dan tracing akan dimasifkan terutama di kawasan padat penduduk saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 dan 4.

Budi mengatakan testing dan tracing sangat krusial untuk menekan tingginya angka kematian akibat virus korona.

"Kenapa testing ini menjadi penting, karena itu tadi sudah kita lihat tingginya yang wafat membuat Bapak Presiden itu memanggil saya, terus gimana caranya kita masyarakat kita itu tidak ada yang terus wafat? (Akhirnya) Pak Menko Marinves (Luhut Pandjaitan) sudah mencanangkan bahwa program testing dan tracing yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Panglima TNI akan mulai minggu ini," ucap Budi dalam konferensi pers daring, Senin (26/7/2021).

Saat itu jumlah testing perhari baru berkisar 200 hingga 300 ribu spesimen. Jumlah ini jauh dari standar yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia WHO yaitu satu per seribu penduduk per minggu. Dengan angka positivity rate di Indonesia mencapai 50 ribu perhari, jumlah testing minimal 500 ribu perhari.

Namun sejak adanya perintah Presiden itu, belum ada peningkatan signifikan jumlah testing dan tracing.

Ini diakui Masdalina Pane, seorang epidemiolog yang kini menjabat Anggota Bidang Penanganan Kesehatan di Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

"Iya 3T itu adalah kunci utama dalam pengendalian, jadi kunci utama nggak bisa melakukan pengendalian itu awur-awuran. Pengendalian itu harus targeted, artinya, kita memulai dari kasus terkonfirmasi. Kalau ditanya seberapa efektif? Loh itu kunci utama, ya mesti itu yang dilakukan karena itu efektif gitu ya. Terus pasti ada yang bertanya apakah negara lain melakukan? Iya, tetapi karena ini teknik pengendalian, mereka melakukannya tidak sangat detail ngomongnya," ujar Masdalina, saat dihubungi KBR, Minggu (1/8/2021).

Masdalina Pane mengatakan, selama 14 minggu terakhir upaya tracing yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan filosofi awal, sehingga penanganan tidak maksimal.

Hal ini lantaran program 3T yang semula dilakukan Satgas, diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Menurut Masdalina, tracing yang dilakukan Kementerian Kesehatan hanya menggunakan satu indikator, yaitu rasio lacak. Sedangkan tracing yang dilakukan Satgas menggunakan setidaknya 15 indikator. Karena itu, mulai Senin 2 Agustus, sistem tracing dikembalikan lagi ke Satgas.

Sorotan terhadap pelaksanaan testing dan tracing yang tidak maksimal juga dilontarkan Ketua Komisi DPR bidang Kesehatan, Felly Estelita Runtuwene.

"Testing dan tracing mutlak harus dilakukan. Kami tidak henti-hentinya mengingatkan pemerintah bahwa peningkatan testing ini menjadi prasyarat agar penanganan pandemi bisa lebih efektif lagi. Kita sudah adakan PPKM, PSBB dan lain sebagainya, tapi kalau tidak dibarengi dengan testing dan tracing, saya kira tidak akan maksimal," kata Felly dalam Webinar Badan Keahlian DPR terkait Evaluasi PPKM, Kamis (29/7/2021).

Mengutip World in Data, kata Felly, angka tes di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lain. Indonesia hanya melakukan tes sebanyak 66 ribu orang per 1 juta penduduk, sementara Malaysia dan Thailand bisa melakukan tes 100 ribu hingga 400 ribu per 1 juta penduduk.

Naik turun

Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya Laura Lavika Yamani menyoroti jumlah testing yang naik turun, terutama selama periode PPKM level 4.

Laura mengatakan dengan tingkat rasio positif COVID-19 di Indonesia yang di atas 20 persen, mau tidak mau 3T harus ditingkatkan.

“Jadi tidak hanya sekadar menaikkan, tapi ketika menaikkan ini ternyata positivity rate-nya masih tinggi, nah ini masih menjadi PR untuk pemerintah. Sedangkan kita lihat per akhir Juli kemarin itu kan positivity rate-nya masih di angka sekitar 25 persen, artinya kan masih di atas 20 persen. Nah ini menandakan bahwa kapasitas pemeriksaan yang kita punya ini masih belum maksimal walaupun diklaim ini sudah ditingkatkan,” kata Laura kepada KBR, Minggu (1/8/2021).

Epidemiolog Universitas Airlangga, Laura Navika mengatakan, peningkatan jumlah testing juga harus diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan tes Covid-19. Hal itu, akan mempengaruhi besarnya pemeriksaan yang akan dilakukan.

Editor: Agus Luqman

• COvid-19
• pandemi
• PPKM Darurat
• ppkm mikro
• PSBB
• PPKM Jawa Bali
• PPKM Level 4
• 3T