Bagikan:

Strategi Pemerintah untuk Hidup Bersama Covid-19

Pemerintah semakin serius mengembangkan strategi ‘hidup bersama pandemi Covid-19’. Dalam strategi itu, testing dan tracing akan difokuskan pada pasien bergejala dan suspek, tak lagi massal.

BERITA | NASIONAL

Selasa, 24 Agus 2021 15:33 WIB

Strategi Pemerintah untuk Hidup Bersama Covid-19

Warga memindai kode peduli lindungi sebelum masuk mal di Sleman, DIY, Selasa (24/8/2021). (Foto: ANTARA/Hendra Nurdiansyah)

KBR, Jakarta - Pemerintah semakin serius menyiapkan strategi ‘hidup bersama pandemi Covid-19’.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendapat instruksi terbaru dari Presiden Joko Widodo. Salah satu strategi hidup bersama pandemi adalah soal testing dan tracing. Untuk pengetesan dan pelacakan, ke depan direncanakan tak lagi dilakukan secara massal.

“Arahan dari Bapak Presiden, nanti testing dan tracing harus sangat terarah. Tidak massal, benar-benar yang butuh. Atau istilahnya para ahli kesehatan adalah testing epidemiologi. Bukan testing untuk screening yaitu testing yang dilakukan ke suspek dan kontak erat yang memang bergejala. Bukan semua orang dites, karena mau melakukan aktivitas tertentu. Ya kalau nanti sudah berubah, yang tadinya melawan pandemi, mengatasi pandemi, menjadi hidup bersama epidemi,” ujar Budi, dalam konferensi pers melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (23/8/2021).

Budi mengatakan nantinya langkah ini juga akan dibarengi dengan tindakan perawatan pasien Covid-19 (treatment) di rumah sakit hanya untuk pasien yang kritis dan bergejala berat.

Baca juga:

Rencana hidup berdampingan dengan covid-19 lainnya adalah pemantauan penerapan protokol kesehatan berbasis teknologi informasi, menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

“Nantinya harus ada perawatan untuk layanan primer, isolasi-isolasi dengan pengobatan dasar. Sehingga rumah sakit hanya diisi kasus-kasus kritis dan berat. Bapak Presiden menugaskan Kementerian Kesehatan, khususnya Wakil Menkes, untuk melakukan kajian bagaimana kita bisa memfokuskan perawatan kritis dan berat di RS, dan juga mengurangi tingkat kematian kita yang relatif masih tinggi sekarang. Dengan mendorong layanan primernya kita, baik itu Puskesmas atau Klinik, untuk merawat orang-orang yang hanya perlu isolasi atau pengobatan di tahap dasar,” tambah Menkes.

Menanggapi rencana pemerintah itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai strategi testing dan tracing hanya pada pasien bergejala dan suspek tidak tepat, jika dilihat dari aspek kesehatan.

Tidak tepat

Namun, kalaupun nantinya strategi itu dilaksanakan, Dicky meminta pemerintah komitmen melakukan tracing atau pelacakan yang luas untuk menekan penularan Covid-19.

“Seharusnya yang dilacak itu terutama yang tidak bergejala. Karena yang tidak bergejala kan dominan dan menjadi faktor pemicu penyebaran Covid-19. Yang menjadi masalah adalah komitmen dan konsisten. Seringkali dilakukan secara terprogram, tapi dalam pelaksanaan tidak terjadi. Jadi sifat tesnya agresif pada yang bergejala, tapi harus benar-benar dikejar dari target yang ditetapkan. Misalnya 15 orang. Dan ini dilakukan tanpa pandang bulu di semua daerah. Itu yang harus dilakukan dan masih jadi PR, konsistensi dan komitmen,” ujar Dicky saat dihubungi KBR (24/8/2021).

Baca juga:

Dicky menambahkan, hal penting lain yang harus diperhatikan dalam strategi hidup bersama Covid-19, adalah tetap disiplin menjalankan isolasi mandiri, jika seseorang beresiko bahkan bergejala virus ini.

“Efektivitas menekan atau memutus penularan itu kuncinya di isolasi karantina. Kalau ditesting banyak, ditracing banyak, tapi diisolasi tidak efektif, nggak 14 hari ya nggak bisa. Itu yang harus dilakukan, Itu sudah sejak awal pandemi saya sampaikan,” tegasnya.

Rekomendasi lain datang dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Ketua Tim Mitigasi PB IDI, Adib Khumaidi menyebut pengembangan strategi hidup bersama Covid-19, menjadi kesempatan yang baik memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia, terutama penanganan pandemi.

“Sistem kesehatan nasional, kita bicara ada sistem pelayanan kesehatan, sistem perbekalan obat, dan juga terkait dengan SDM. Tiga hal ini menjadi kunci utama sebenarnya. Roadmap yang dibuat pemerintah saya kira cukup bagus, tinggal bagaimana mengaplikasikan, kemudian mengintegrasikan juga sampai di pemerintah daerah.”

Sayangnya, kata Adib, kebijakan pemerintah pusat ini seringkali tidak diterjemahkan maksimal oleh pemerintah daerah.

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Buntu Penolakan Pemekaran Wilayah Papua