KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani menyebut keterbukaan informasi publik oleh pemerintah tak sebatas menyajikan data untuk masyarakat.
Menurutnya, masyarakat juga perlu diberi pemahaman, bahwa ada pertimbangan lain yang mempengaruhi setiap pengambilan kebijakan semasa pandemi Covid-19.
Menkeu menegaskan, pentingnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, utamanya terkait kebijakan-kebijakan yang dijalankan.
"Karena ini suatu virus, maka tidak bisa hanya dengan membuat satu policy, karena dimensinya sangat banyak. Tentu dimensi pertama adalah kesehatan. Namun, ada dimensi sosial, ada dimensi kultural, ada dimensi ekonomi, keuangan, dan dimensi politik. Dan ini semuanya, sekarang ini terus berlangsung. Ada juga dimensi legalnya yang sangat banyak," ujar Sri Mulyani dalam webinar Keterbukaan Informasi Publik secara virtual, Selasa, 3 Agustus 2021.
Bendahara Negara menjelaskan, keterbukaan informasi mengenai penanganan Covid-19 memiliki tantangan tersediri. Terutama ketika masyarakat dihadapkan dengan informasi lain yang belum tentu valid, sehingga memunculkan kebingungan.
"Tidak sekadar memberikan data. Menjelaskan fenomena, menjelaskan bagaimana kita meresponsnya, bentuk policy-policy public. Dan ini pun tidak serta merta lalu permanen, karena tantangannya berubah terus. Dan pada saat yang sama, masyarakat terus juga digerojoki oleh informasi tandingan dari berbagai sumber yang sering tidak selalu akurat atau bahkan sengaja ingin menyesatkan," katanya.
Menkeu menuturkan, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang digencarkan oleh pemerintah saat ini, memiliki dimensi yang sangat kompleks. Sebab, banyak pertimbangan yang harus diperhatikan pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk berkaitan dengan upaya percepatan vaksinasi.
Kata dia, akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi yang disampaikan institusi publik, bertujuan untuk memberikan kepercayaan pada rakyat tentang kerja-kerja pemerintah. Karena itu, Kemenkeu terus berupaya untuk menjawab tantangan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
Editor: Sindu
Penahanan terhadap Putri dilakukan setelah kondisi yang bersangkutan dianggap sehat secara jasmani dan psikologis.
Sutrisno khawatir, resesi global bisa berdampak lebih jauh kepada Indonesia jika pemerintah tidak cepat mengambil kebijakan yang meringankan dunia usaha.
Izin yang dikeluarkan untuk vaksin Indovac adalah penggunaan untuk vaksinasi primer bagi penduduk usia dewasa di atas 18 tahun.
Saktinya Pancasila terletak pada bagaimana kita menjadikan nilai-nilai didalamnya sebagai petunjuk dan tujuan hidup bangsa Indonesia sehari-hari.
Sejumlah anggota Koramil mengambil senjata laras panjang SS1 dan F16 untuk menghalau massa.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020.
Karena, menurut Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, reformasi Polri bertujuan membongkar relasi kuasa yang hingga kini masih bercokol.
Presiden Jokowi juga mengingatkan kembali target pemerintah, yang ingin menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024 nanti.
Presiden meminta, APBN digunakan untuk hal-hal yang produktif dan memberikan imbal hasil yang jelas.
Tidak hanya branding host yang penting, tapi acaranya juga. Dari konten yang disajikan bisa juga memiliki pengaruh yang dapat dimanfaatkan sebagai alat pemasaran. 
"Ini suatu langkah yang sebenarnya informal saja, agenda kami yang paling pokok sebetulnya meneruskan agenda dialog damai Papua"
Presiden Joko Widodo memberi mandat tiga program prioritas saat melantik Hadi Tjahjanto sebagai menteri ATR/BPN, 15 Juni lalu. 
Penyakit kardiovaskuler akibat gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah menjadi penyebab kematian terbanyak di dunia.
Johanis Tanak menyebut, hukuman kepada koruptor yang merugikan keuangan negara harus berlipat ganda.
Penentuan nama pengganti Lili Pintauli Siregar dilakukan secara voting.
Target tersebut dinaikkan 2,89 persen berdasarkan dokumen terbaru 'Enhanced National Determined Contribution (ENDC)', dari yang sebelumnya ditetapkan 29 persen.
Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa saat sidang vonis menyatakan Ardian terbukti korupsi pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah.
"Pangan adalah human rights, tidak boleh ada negara yang memborder kepentingan-kepentingan kemanusiaan apalagi kelaparan untuk intervensi pangan bagi kehidupan,"
"Di Singapura hari ini 1.400 lebih layanan publik dapat dilayani oleh negaranya setiap saat, 24 jam sehari."
“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan."
