covid-19

Menkeu: Keterbukaan Informasi Tak Sebatas Menyajikan Data

Kemenkeu terus berupaya berinovasi untuk menjawab tantangan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

BERITA | NASIONAL

Rabu, 04 Agus 2021 16:02 WIB

Menkeu: Keterbukaan Informasi Tak Sebatas Menyajikan Data

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: ANTARA

KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani menyebut keterbukaan informasi publik oleh pemerintah tak sebatas menyajikan data untuk masyarakat.

Menurutnya, masyarakat juga perlu diberi pemahaman, bahwa ada pertimbangan lain yang mempengaruhi setiap pengambilan kebijakan semasa pandemi Covid-19.

Menkeu menegaskan, pentingnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, utamanya terkait kebijakan-kebijakan yang dijalankan.

"Karena ini suatu virus, maka tidak bisa hanya dengan membuat satu policy, karena dimensinya sangat banyak. Tentu dimensi pertama adalah kesehatan. Namun, ada dimensi sosial, ada dimensi kultural, ada dimensi ekonomi, keuangan, dan dimensi politik. Dan ini semuanya, sekarang ini terus berlangsung. Ada juga dimensi legalnya yang sangat banyak," ujar Sri Mulyani dalam webinar Keterbukaan Informasi Publik secara virtual, Selasa, 3 Agustus 2021.

Bendahara Negara menjelaskan, keterbukaan informasi mengenai penanganan Covid-19 memiliki tantangan tersediri. Terutama ketika masyarakat dihadapkan dengan informasi lain yang belum tentu valid, sehingga memunculkan kebingungan.

"Tidak sekadar memberikan data. Menjelaskan fenomena, menjelaskan bagaimana kita meresponsnya, bentuk policy-policy public. Dan ini pun tidak serta merta lalu permanen, karena tantangannya berubah terus. Dan pada saat yang sama, masyarakat terus juga digerojoki oleh informasi tandingan dari berbagai sumber yang sering tidak selalu akurat atau bahkan sengaja ingin menyesatkan," katanya.

Menkeu menuturkan, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang digencarkan oleh pemerintah saat ini, memiliki dimensi yang sangat kompleks. Sebab, banyak pertimbangan yang harus diperhatikan pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk berkaitan dengan upaya percepatan vaksinasi.

Kata dia, akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi yang disampaikan institusi publik, bertujuan untuk memberikan kepercayaan pada rakyat tentang kerja-kerja pemerintah. Karena itu, Kemenkeu terus berupaya untuk menjawab tantangan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Editor: Sindu

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Say No To Drugs

Kabar Baru Jam 7

Aksi Remaja Tanpa Narkoba

Coki Pardede, Narkoba, dan Kreativitas

Kabar Baru Jam 8