KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani menyebut keterbukaan informasi publik oleh pemerintah tak sebatas menyajikan data untuk masyarakat.
Menurutnya, masyarakat juga perlu diberi pemahaman, bahwa ada pertimbangan lain yang mempengaruhi setiap pengambilan kebijakan semasa pandemi Covid-19.
Menkeu menegaskan, pentingnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, utamanya terkait kebijakan-kebijakan yang dijalankan.
"Karena ini suatu virus, maka tidak bisa hanya dengan membuat satu policy, karena dimensinya sangat banyak. Tentu dimensi pertama adalah kesehatan. Namun, ada dimensi sosial, ada dimensi kultural, ada dimensi ekonomi, keuangan, dan dimensi politik. Dan ini semuanya, sekarang ini terus berlangsung. Ada juga dimensi legalnya yang sangat banyak," ujar Sri Mulyani dalam webinar Keterbukaan Informasi Publik secara virtual, Selasa, 3 Agustus 2021.
Bendahara Negara menjelaskan, keterbukaan informasi mengenai penanganan Covid-19 memiliki tantangan tersediri. Terutama ketika masyarakat dihadapkan dengan informasi lain yang belum tentu valid, sehingga memunculkan kebingungan.
"Tidak sekadar memberikan data. Menjelaskan fenomena, menjelaskan bagaimana kita meresponsnya, bentuk policy-policy public. Dan ini pun tidak serta merta lalu permanen, karena tantangannya berubah terus. Dan pada saat yang sama, masyarakat terus juga digerojoki oleh informasi tandingan dari berbagai sumber yang sering tidak selalu akurat atau bahkan sengaja ingin menyesatkan," katanya.
Menkeu menuturkan, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi yang digencarkan oleh pemerintah saat ini, memiliki dimensi yang sangat kompleks. Sebab, banyak pertimbangan yang harus diperhatikan pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk berkaitan dengan upaya percepatan vaksinasi.
Kata dia, akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi yang disampaikan institusi publik, bertujuan untuk memberikan kepercayaan pada rakyat tentang kerja-kerja pemerintah. Karena itu, Kemenkeu terus berupaya untuk menjawab tantangan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
Editor: Sindu
Peningkatan perkara ini ke tahap penyidikan dilakukan pada April 2021.
Pandangan Buddha Terhadap LGBTIQ+ Bareng @pelangidharma.id
Pengen Merek Bisnis Anda Sukses? Ini Konsep ART ala Menteri Sandiaga Uno
Perkara Spiritualitas dan Penerimaan Hindu Terhadap LGBTIQ+
Tim seleksi tengah menyusun pakta integritas guna menjamin netralitas seluruh anggota dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Hal ini karena ekspor kita di bulan September ini tercatat 20,60 miliar US dolar dan impornya 16,23 miliar US dolar
koordinasi itu membahas prosedur umrah dan vaksinasi Covid-19 terkait persyaratan dari Arab Saudi.
"Sehingga kita harapkan tidak terjadi lagi hal seperti ini."
game lokal rasa Pancasila dan KK buat pasangan nikah siri
"Mereka hanya boleh memasuki Indonesia dari bandar udara provinsi Bali dan Kepulauan Riau saja."
Pelaku berinisial NP menyampaikan permintaan maaf kepada korban.
"Untuk lupa terhadap kejadian tersebut tentu saya tidak akan lupa. Saya berharap pihak kepolisian terkait untuk melakukan penindakan yang tegas."
Permenaker tersebut semestinya dicabut dan diganti melalui aturan hubungan bilateral antarnegara.
Maria bercerita tentang masa kecilnya sebagai imigran di Amerika Serikat.
Upaya itu perlu dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan menjaga akuntabilitas anggota Polri saat bertugas di lapangan.
Trian menambahkan, Harga Patokan Ikan harus ada penyesuaian termutakhir.
Tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tentu saja ini potensial melanggar hak asasi manusia
Pemerintah kesulitan mengejar target pengentasan kemiskinan ekstrem dengan program perlindungan sosial di tahun ini. Sebab, waktu yang tersisa hanya kurang dari tiga bulan hingga akhir 2021.
"Artinya daya saing, competitiveness kita akan menjadi lebih baik."
