covid-19

LaporCovid: Pemerintah Masih Abai Penuhi Hak Kesehatan Masyarakat

Ada 91 aduan warga yang berkaitan dengan sertifikat vaksin, stok vaksin, hingga akses pelaporan jika mendapat efek samping.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 12 Agus 2021 20:57 WIB

Author

Yovinka Ayu

LaporCovid: Pemerintah Masih Abai Penuhi Hak Kesehatan Masyarakat

Ilustrasi Pemeriksaan Sample Covid-19

KBR, Jakarta- Komunitas relawan LaporCovid-19 menilai pemerintah masih abai dalam memenuhi hak atas kesehatan masyarakat di masa pandemi. Relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah mengungkapkan, masih banyak warga mengeluh soal lemahnya 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Hal itu berdasarkan laporan yang diterima LaporCovid-19 selama Juni-Juli 2021.

“Biasanya warga ketika positif Covid-19 sudah melapor tetapi tidak diberikan layanan kesehatan atau layanan medis, tidak diberikan obat, tidak diberikan vitamin, atau mungkin tidak diberikan konsultasi medis. Belum lagi misalkan soal pembiayaan klaim perawatan bagi pasien Covid-19,” kata Firdaus kepada KBR, Kamis (12/8/2021).

Firdaus mengatakan, masyarakat juga mengeluhkan terkait lambannya pelayanan vaksinasi Covid-19. Pada Juli 2021, ada 91 aduan warga yang berkaitan dengan sertifikat vaksin, stok vaksin, hingga akses pelaporan jika mendapat efek samping.

Di bulan yang sama, LaporCovid-19 juga menerima sebanyak 255 aduan layanan kesehatan, 17 aduan layanan non kesehatan, 81 aduan terkait bantuan sosial, dan 456 aduan pelanggaran protokol kesehatan.

“(Pelanggaran prokes) itu berdasarkan tempat ya, mulai dari kantor atau pusat bisnis yang tidak menerapkan WFH di masa PPKM. Memang di dalam kantornya menimbulkan kerumunan, tidak memakai masker, tidak ada pemeriksaan suhu tubuh. Hal serupa juga terjadi di tempat peribadatan, tempat makan hingga sekolah,” paparnya.

Untuk itu, Firdaus meminta pemerintah memprioritaskan pemenuhan hak kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Ia juga meminta pemerintah menjamin adanya kesetaraan dan aksesibilitas layanan kesehatan sesuai rekomendasi WHO.

“Pemerintah harus memastikan transparansi dan akuntabilitas data terutama data Covid-19, yang meliputi kemudahan kita mengakses dan terintegrasi serta pembaruan informasi secara berkala dan akurat untuk bisa mencerminkan situasi pandemi yang sebenarnya,” imbuhnya.

Editor: Friska Kalia

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Semai Toleransi ala Anak Muda Bandung