KSP: Vaksinasi di Daerah Terhambat Kepentingan Politik

""Saya mau jujur, banyak provinsi yang tidak menyebarkan vaksin yang sudah dibagi ke provinsi ke kabupaten..." "

KBR, Jakarta- Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkap sejumlah hambatan dalam proses vaksinasi dan penyaluran data Covid-19 dari daerah ke pemerintah pusat. Antara lain kepentingan politik beberapa pemerintah daerah.

Menurut Deputi Bidang Kemanusiaan KSP Abetnego Panca Putra Tarigan, penundaan laporan data diduga untuk memanipulasi kondisi penyebaran Covid-19 di daerah. Namun, KSP tidak menjelaskan secara detail daerah mana saja yang terbukti menghambat penanganan pandemi.

"Saya mau jujur, banyak provinsi yang tidak menyebarkan vaksin yang sudah dibagi ke provinsi ke kabupaten. Karena perbedaan pandangan politik," kata Abetnego dalam webinar "Peran Militer dalam Merespons Pandemi Covid-19", Rabu, (18/08/2021).

Baca juga:

• Pemkot Balikpapan Libatkan TNI/Polri untuk Jemput Pasien Isoman

Kata dia, saat ini pemerintah sedang mengupayakan agar data dan laporan penanganan Covid-19 dapat dilaporkan langsung oleh unit layanan kesehatan ke pusat tanpa melewati pemerintah daerah.

Selain itu, ia mengklaim, pelibatan TNI dalam menangani pandemi lebih efektif ketimbang bergantung pada unsur sipil. Sebab, selama ini pemerintah kerap terhambat dengan kepentingan politik di daerah.

"Nah, di Polri tidak ada, di TNI tidak ada, ya kata komandan didistribusiin ya didistribusiin. Nah, ini yang menurut saya justru dimensi terkait dengan pemerintahan sipil di daerah juga perlu dilakukan pendalaman terkait dengan ini. Soal fragmentasi-fragmentasi politik dan orientasi di lokal juga perlu dilakukan untuk ini,” katanya.

Baca juga:

• Tumpang Tindih Data Stok Vaksin

Abetnego menyebut, pemerintah juga mempertimbangkan dimensi anggaran dalam pengikutsertaan TNI untuk menangani pandemi Covid-19. Hal itu disebabkan TNI dinilai berpengalaman dalam operasi non-perang, termasuk membantu penanganan bencana, serta mempunyai banyak sumber daya dalam penanganan kesehatan.

Meski begitu, ia menjamin, Kementerian Kesehatan tetap memiliki kewenangan besar dalam mengarahkan kebijakan penanganan pandemi, sementara TNI dan Polri hanya sebagai pelaksana tugas di lapangan.

Editor: Sindu

• Vaksinasi Covid-19
• pandemi covid-19
• Covid-19
• Kantor Staf Presiden
• KSP
• Peran Militer dalam Merespons Pandemi Covid-19
• Abetnego Tarigan
• TNI/Polri