covid-19

KSP: Vaksinasi di Daerah Terhambat Kepentingan Politik

"Saya mau jujur, banyak provinsi yang tidak menyebarkan vaksin yang sudah dibagi ke provinsi ke kabupaten..." 

BERITA | NASIONAL

Kamis, 19 Agus 2021 13:12 WIB

Author

Fachri Iman

Vaksinasi Covid-19

Ilustrasi vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Merdeka, Palembang, Sumsel, Kamis (18/02/2021). Foto: ANTARA

KBR, Jakarta- Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkap sejumlah hambatan dalam proses vaksinasi dan penyaluran data Covid-19 dari daerah ke pemerintah pusat. Antara lain kepentingan politik beberapa pemerintah daerah.

Menurut Deputi Bidang Kemanusiaan KSP Abetnego Panca Putra Tarigan, penundaan laporan data diduga untuk memanipulasi kondisi penyebaran Covid-19 di daerah. Namun, KSP tidak menjelaskan secara detail daerah mana saja yang terbukti menghambat penanganan pandemi.

"Saya mau jujur, banyak provinsi yang tidak menyebarkan vaksin yang sudah dibagi ke provinsi ke kabupaten. Karena perbedaan pandangan politik," kata Abetnego dalam webinar "Peran Militer dalam Merespons Pandemi Covid-19", Rabu, (18/08/2021).

Baca juga:

Kata dia, saat ini pemerintah sedang mengupayakan agar data dan laporan penanganan Covid-19 dapat dilaporkan langsung oleh unit layanan kesehatan ke pusat tanpa melewati pemerintah daerah.

Selain itu, ia mengklaim, pelibatan TNI dalam menangani pandemi lebih efektif ketimbang bergantung pada unsur sipil. Sebab, selama ini pemerintah kerap terhambat dengan kepentingan politik di daerah.

"Nah, di Polri tidak ada, di TNI tidak ada, ya kata komandan didistribusiin ya didistribusiin. Nah, ini yang menurut saya justru dimensi terkait dengan pemerintahan sipil di daerah juga perlu dilakukan pendalaman terkait dengan ini. Soal fragmentasi-fragmentasi politik dan orientasi di lokal juga perlu dilakukan untuk ini,” katanya.

Baca juga:

Abetnego menyebut, pemerintah juga mempertimbangkan dimensi anggaran dalam pengikutsertaan TNI untuk menangani pandemi Covid-19. Hal itu disebabkan TNI dinilai berpengalaman dalam operasi non-perang, termasuk membantu penanganan bencana, serta mempunyai banyak sumber daya dalam penanganan kesehatan.

Meski begitu, ia menjamin, Kementerian Kesehatan tetap memiliki kewenangan besar dalam mengarahkan kebijakan penanganan pandemi, sementara TNI dan Polri hanya sebagai pelaksana tugas di lapangan.

Editor: Sindu

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Say No To Drugs

Kabar Baru Jam 7

Aksi Remaja Tanpa Narkoba

Coki Pardede, Narkoba, dan Kreativitas

Kabar Baru Jam 8