covid-19

DPR Minta Pemerintah Buat Kebijakan Penanganan Pandemi yang Jelas

DPR juga minta pemerintah dalam menyampaikan kebijakan terkait penanganan pandemi dikoordinasikan dengan baik kepada kementerian lembaga hingga ke level pemerintahan terbawah.

BERITA | NASIONAL

Senin, 16 Agus 2021 15:33 WIB

Author

Heru Haetami

DPR Minta Pemerintah Buat Kebijakan Penanganan Pandemi yang Jelas

Spanduk bertuliskan harga layanan tes PCR terpasang di Jakarta, Minggu (15/8/2021). Presiden Jokowi minta harga PCR diturunkan. (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak)

KBR, Jakarta - Pimpinan DPR meminta pemerintah membuat kebijakan yang jelas dalam penanganan pandemi Covid-19.

Permintaan itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I tahun 2021-2022.

"Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian Covid-19 agar disertai dengan aturan yang jelas, berkesinambungan, disosialisasikan dengan baik, serta dilaksanakan secara disiplin," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senin (16/8/2021).

Puan juga meminta pemerintah dalam menyampaikan kebijakan terkait penanganan pandemi dikoordinasikan dengan baik kepada kementerian lembaga hingga ke level pemerintahan terbawah.

"Sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," katanya.

Sebelumnya, upaya penanganan pandemi Covid-19 di tanah air dinilai masih menjadi rapor merah pemerintah.

Baca juga:

Perhatikan parameter

Anggota Komisi bidang Kesehatan di DPR Netty Prasetiyani menyebut pemerintah masih perlu memperhatikan sejumlah aspek penanganan pandemi COVID-19 berdasarkan parameter yang digunakan epidemiologi.

Parameter yang digunakan epidemiolog, kata Netty, misalnya indikator laju penularan, kasus aktif, kasus terkonfirmasi positif, kasus kematian harian hingga tingkat keterisian tempat tidur.

"Selama itu belum bisa diturunkan secara signifikan, tentu kalau bagi anak sekolah disebutnya rapor merah. Banyak nilai, banyak angka yang harus diperbaiki," kata Netty ketika dihubungi KBR, Kamis (12/8/2021).

Netty Prasetiyani mengatakan saat ini masih banyak masyarakat mengeluhkan pelayanan kesehatan bagi warga terkonfirmasi positif Covid-19.

Ia mendorong pemerintah memaksimalkan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, oksigen serta alat kesehatan untuk penunjang tenaga kesehatan.

Dengan demikian, kata Netty, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai selama pandemi bisa terpenuhi.

"Hak dasar yang pertama tentu saja karena memang pandemi ini basisnya adalah wabah kesehatan, wabah Covid-19, berarti pemerintah harus memastikan sistem dan kapasitas layanan kesehatan kita. Karena bagaimanapun ketika seseorang terkonfirmasi positif maka yang harus disiagakan adalah sistem dan kapasitas layanan kesehatan kita," katanya.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Self Wholeness

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7