DPR: Penanganan COVID-19 Masih Jadi Rapor Merah Pemerintah

Masih banyak keluhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19.

BERITA | NASIONAL

Jumat, 13 Agus 2021 12:28 WIB

DPR: Penanganan COVID-19 Masih Jadi Rapor Merah Pemerintah

Petugas medis menangani pasien di tenda darurat RSUD Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/8/2021). (Foto: ANTARA/Fakhri Hermansyah)

KBR, Jakarta - Anggota Komisi bidang Kesehatan di DPR RI, Netty Prasetiyani menyebut pemerintah masih perlu memperhatikan sejumlah aspek penanganan pandemi COVID-19 berdasarkan parameter epidemiologi.

Menurutnya penanganan pandemi Covid-19 di tanah air masih menjadi rapor merah pemerintah.

"Parameter yang digunakan para epidemiolog ada indikator laju penularan. Laju penularan itu satu kasus aktif, kasus terkonfirmasi positif, kemudian juga kasus kematian harian dan tingkat keterisian tempat tidur. Selama itu belum bisa diturunkan secara signifikan, tentu kalau bagi anak sekolah disebutnya rapor merah. Banyak nilai, banyak angka yang harus diperbaiki," kata Netty ketika dihubungi KBR, Kamis (12/8/2021).

Netty Prasetiyani mengataka saat ini masih banyak masyarakat mengeluhkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terkonfirmasi positif Covid-19.

Baca juga:

Ia mendorong pemerintah memaksimalkan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, oksigen serta alat kesehatan untuk penunjang tenaga kesehatan.

Dengan demikian, kata Netty, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai selama pandemi bisa terpenuhi.

"Situasi pandemi yang menjadi bencana nasional ini membuat pemerintah berkewajiban untuk memenuhi semua hak warga negara. Hak dasar yang pertama yaitu tentu saja karena memang pandemi ini basisnya adalah wabah kesehatan, wabah Covid-19, berarti pemerintah harus memastikan sistem dan kapasitas layanan kesehatan kita. Karena bagaimanapun ketika seseorang terkonfirmasi positif maka yang harus disiagakan adalah sistem dan kapasitas layanan kesehatan kita," katanya.

Langkah pemerintah

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengklaim banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam memenuhi hak kesehatan masyarakat terkait pandemi Covid-19.

Salah satunya ketersediaan oksigen bagi pasien rawat jalan ataupun rawat inap di setiap daerah, dengan membentuk tim pemantau oksigen.

"Percepatan oksigen juga merupakan salah satu hal penting dalam aspek terapeutik, karena oksigen merupakan salah satu hal yang penting untuk mencegah fatality rate. Kami sudah membentuk Satgas Oksigen, yang terdiri dari Dinas Perindustrian, Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, BNPB dan produsen distributor oksigen di seluruh Indonesia. Sudah terbentuk di 12 provinsi di luar Jawa dan Bali. Ini penting dan kita evaluasi setiap hari, pasokan oksigen yang ada di daerah-daerah tersebut," ujar Dante, dalam diskusi Kementerian Kesehatan, Selasa (10/08/2021).

Dante Harbuwono mengatakan ketersediaan obat juga tengah dalam upaya pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat. Selain dengan menambah suplai, pemerintah juga telah mengubah skema penggunaan obat-obat antivirus.

Untuk pasien dengan gejala ringan hanya diberikan obat Fapivirapin dan obat symptom lainnya. Sedangkan untuk Azitromisin dan Oseltamivir, Remsedivir hingga Tocilizumab, hanya diberikan kepada pasien sedang ke berat dan berat.

"Ketersediaan obat di 12 provinsi di luar Jawa dan Bali sudah kami identifikasi. Obat antivirus tidak menjadi masalah, yang masih menjadi masalah adalah Tocilizumab. Itu obat yang memang digunakan untuk kasus-kasus berat dan beberapa tempat remdesivir itu juga masih menjadi masalah. Tapi di berbagai daerah sudah cukup dengan melakukan pola importing dan produksi yang baik. Untuk beberapa saat ke depan mudah-mudahan kita bisa mengatasi aspek terapeutik dalam hal ketersediaan obat untuk Jawa Bali dan luar Jawa," ujar Dante.

Baca juga:

Untuk masalah ketersediaan rumah sakit, Dante mengatakan penggunaan fasilitas publik daerah, pemberian kapasitas kamar yang lebih banyak di setiap rumah sakit juga sudah dilakukan.

Terkait vaksinasi, pemerintah sampai saat ini masih terus berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak distributor agar bisa memenuhi kebutuhan target vaksinasi di Indonesia.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Siapkan Pembelajaran Tatap Muka Digelar?

Kabar Baru Jam 8

Wisata Sehat di Tengah Pandemi

Desa Wisata Tak Kehilangan Pesona