KBR, Jakarta- Setara Institute mengutuk tindakan persekusi Laskar terhadap sekelompok warga yang tengah menggelar acara adat di Surakarta, Jawa Tengah. Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan menyampaikan, tindakan semacam itu, bukan saja melanggar hukum, namun juga merusak semboyan hidup bersama bangsa dan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika.
"Setara Institute mendorong pemerintah daerah, Jawa Tengah dan Surakarta, dalam hal ini untuk mengambil langkah terukur dan tidak lengah dalam mengantisipasi timbulnya situasi tidak kondusif, yang diakibatkan oleh tindakan intoleran dan melawan hukum yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran. Dalam beberapa riset Setara Institute sebelumnya, data menunjukkan bahwa di Surakarta dan daerah periferal di sekitarnya terdapat beberapa kelompok intoleran," ungkap Halili saat dihubungi KBR, Senin, (10/8/2020).
Direktur Riset Setara Institute Halili menambahkan, pihaknya menuntut aparat kepolisian setempat untuk melakuan penegakan hukum secara adil atas tindak pidana serius yang tadi malam dilakukan oleh laskar-laskar intoleran. Selain itu, Setara Institute juga meminta kepolisian harus memobilisi sumber daya yang memadai untuk mencegah terulangnya peristiwa-peristiwa serupa, serta mengoptimalkan peran dan penggunaan standar kerja aparat di tingkat masyarakat, terutama Bhabinkamtibmas, untuk mencegah terjadinya gangguan atas tertib sosial, khususnya atas minoritas, di masa pandemi.
Baca juga:
- Gubernur Jatim Akui Penanganan Pengungsi Syiah Sampang Mandek
- Komnas HAM Desak Pemerintah Usut Penolakan Pemakaman Warga Syiah Sampang
Sebelumnya, pada Sabu (08/08) malam, terjadi penyerangan dan penganiyaan terhadap keluarga Umar Assegaf, di Mertodranan, Pasar Kliwon, Surakarta. Sekitar 100 orang yang menamakan diri Laskar Mojo, Kenteng, dan Mojolaban itu menyerang keluarga yang sedang menyelenggarakan kegiatan midodareni, atau doa sebelum pernikahan yang diikuti oleh sekitar 20 orang.
Saat melakukan aksi kekerasan mereka meneriakkan kafir, Syiah bukan Islam, Syiah musuh Islam, dan sejumlah seruan kekerasan.
Editor: Rony Sitanggang
"KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan."
"Kondisi yang stabil, saat ini Menag tengah menjalani proses isolasi dan istirahat." 
"Di samping itu kita juga melihat praktik di beberapa negara lain juga melaksanakan, seperti Korea Selatan negara kedua setelah Cina yang mengalami pandemi,"
Banyaknya anggota parlemen perempuan belum memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. 
"Karena sudah disebutkan boleh konser musik, ini akan jadi trouble menurut saya ke depan," 
"Konser itu wujudnya pasti dangdutan itu, pasti berbahaya,"
"Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan covid.” 
"Total semua yang sudah diperiksa sampai dengan saat ini seluruh oknum prajurit berjumlah 119 orang."
"Sejak lahirnya regulasi itu memang sudah diskriminatif. Kita lihat saja pasal-pasalnya, bahkan Setara mencatat ada 9 locus diskriminasi dalam peraturan tersebut." 
"Nanti akan jadi benang kusut,"
"Ada yang menyebutnya kepala keamanan, ada yang menyebutnya mandor di situ, ada yang menyebutnya jeger, ada juga preman. Nah mereka ini kan setiap hari di sana," 
"Ini bekerja sama dengan jaringan grup Hotel Accor, Novotel, Ibis, dan lain-lain, maupun Tauzia seperti Harris dan sebagainya," 
"Saya petugas negara, dan saya tidak menjual kewenangan saya pada Rupiah sebesar apapun," 
"Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?" 
Kamu punya tips atau cara asik menghadapi pandemi Covid-19? Kamu bisa cerita soal berbagai sektor yang terdampak Covid-19 atau apa yang kamu rasakan selama mendekam di rumah dan menjaga jarak fisik. Kamu bisa berbagi tips dan cerita menarik ala kamu untuk
Indonesia memiliki luasan lahan gambut tersebesar kedua di dunia. Capaian luasannya, 22,5 hektar dan menyimpan 30 persen karbon dunia. 
"Untuk meminimalisir resiko di ruang publik, sehingga itu memang akan membantu betul kita menghambat laju penularan Covid ini," 
"Pemerintah telah menetapkan, kita harus sami'na wa atho'na. Kita harus menaatinya."
