Penerbangan dan Pariwisata Terpuruk, Presiden Minta Penggabungan BUMN

“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik"

BERITA | NASIONAL

Kamis, 06 Agus 2020 13:37 WIB

Author

Dwi Reinjani

Penerbangan dan Pariwisata Terpuruk, Presiden Minta Penggabungan BUMN

Seniman menyelesaikan pembuatan mural tentang fenomena pariwisata Bali di saat pandemi COVID-19 di Denpasar, Bali, Senin (27/7/2020). (Antara/Nyoman Hendra)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo, meminta  penggabungan BUMN dalam bidang penerbangan dan pariwisata. Hal itu dilakukan agar sektor penerbangan dan pariwisata dalam masa pandemi tetap bisa bertahan dan bisa kembali bangkit setelah pandemi berakhir.
 
“Momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik mengenai rute penerbangan penentuan Hub, penentuan super Hub, kemungkinan juga  penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahnya menjadi semakin kelihatan. Sehingga next pandemic fondasi ekonomi di sektor pariwisata dan transportasi akan semakin kokoh dan semakin baik dan bisa berlari lebih cepat lagi.” Ujar Jokowi  dalam pembukaan rapat terbatas, Kamis (06/08/2020).
 
Selain penggabungan BUMN, Jokowi juga meminta jajarannya untuk mengoptimalkan beberapa bandara besar sebagai target wisatawan mancanegara. Menurutnya saat ini Indonesia memiliki 30 bandara sedangkan pusat lalu lintas penerbangan hanya ada di 4 bandara besar.
 
“Ada di 4 bandara ini di Soekarno-Hatta di Jakarta, Ngurah Rai di Bali, Juanda di Jawa Timur, dan Kualanamu di Sumatera Utara. Kita harus berani menentukan bandara yang berpotensi menjadi international hub dengan pembagian fungsi sesuai dengan letak geografis dan juga karakteristik wilayahnya. Ada 8 bandara internasional yang berpotensi menjadi hub dan super hub kembali lagi Ngurah Raya, Soekarno-hatta, Yogyakarta, Balikpapan Hasanuddin sam Ratulangi dan Juanda di Surabaya.” Ujarnya.

Sebelumnya Jokowi mendapat laporan BPS terkait pertumbuhan ekonomi di kuartal ll yang jatuh ke angka minus 5,32 persen. dan salah satu sektor yang mengalami penurunan tajam adalah sektor pariwisata sebanyak 81 persen. oleh karena itu pemerintah mengambil langkah penyesuaian agar sektor pariwisata tidak semakin terpuruk.

Sebelumnya saat rapat kerja dengan DPR Selasa (9/6/2020), Menteri BUMN Erick Thohir  mengatakan telah melakukan restrukturisasi perusahan milik negara itu. Dia telah memangkas perusahaan plat merah tersebut yang semula 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan.

"Sebagai informasi, Alhamdulillah, dari 142 BUMN sekarang ini kita bisa mengkategorikan yang namanya BUMN tinggal 107. Jadi jumlah sudah turun signifikan dan tentu ini juga akan kita turunkan terus kalau bisa sampai ke angkasa 80-70 ke depannya. Ini tentu tahap satu sudah tapi berikutnya kita coba lakukan," kata Erick dalam rapat.

Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, selain merestrukturisasi perusahaan, ia juga menurunkan jumlah klaster di Kementerian BUMN.

"Klaster alhamdulillah kita sudah turunkan. Yang jumlahnya tadinya 27 sekarang jumlahnya 12," katanya

Erick menyatakan, masing-masing Wakil Menteri akan membawahi 6 klaster.

Wakil Menteri BUMN I yakni Budi Gunadi Sadikin akan membawahi Klaster Industri Migas dan Energi, Minerba, Perkebunan Kehutanan, Pupuk & Pangan, Farmasi & Kesehatan, serta Pertahanan, Manufaktur & Industri Lainnya.

Selanjutnya Wakil Menteri BUMN II yaitu Kartika Wirjaatmadja bakal membawahi Klaster Jasa Keuangan, Jasa Asuransi & Dana Pensiun, Telekomunikasi dan Media, Pembangunan Infrastruktur, Pariwisata, Logistik dan Lainnya serta Klaster Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Editor: Rony Sitanggang

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Desakan Menunda Pilkada Serentak