KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan MA yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus eks-Kepala Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. PK itu diajukan pada 17 Desember 2019 lalu oleh KPK terkait vonis lepas Syafruddin pada tingkat kasasi.
Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan akan mempelajari dan mengkaji kembali putusan itu, termasuk kemungkinan langkah hukum yang bisa diambil.
Jubir KPK Ali Fikri menambahkan, PK JPU KPK itu di tolak MA sebelum ada penunjukan majelis hakim karena Jaksa dianggap tidak memenuhi syarat formil untuk melakukan PK. Sehingga berkas dikirim kembali ke PN Jakarta Pusat dengan surat tertanggal 16 Juli 2020.
Sebelumnya diberitakan, MA memutuskan tidak menerima permohonan PK dari KPK atas Syafruddin Arsyad Temenggung. Bekas Kepala BPPN itu divonis lepas di tingkat kasasi lantaran perbuatannya di kasus BLBI dinilai hakim merupakan perbuatan perdata, bukan pidana.
Putusan lepas bekas terdakwa Syafruddin pada tahap kasasi mendapat catatan pegiat antikorupsi karena dugaan adanya dissenting opinion oleh majelis hakim. Hakim anggota Syamsul menilai terdakwa Syafruddin terbukti menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI terhadap obligator Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), namun bukan termasuk pelanggaran pidana, yaitu perdata. Sementara hakim anggota lainnya, Mohamad Askin menilai kasus yang menjerat Syafruddin masuk pada ranah administratif. Sementara Ketua Majelis, Salman Luthan menilai perkara ini masuk ranah pidana.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada September 2018 menghukum Syafruddin 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa 15 tahun penjara.
Saat kasus ini banding, Januari 2019 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman menjadi 15 tahun penjara. Hakim juga menghukum denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.
Namun saat di Kasasi, pada Juli 2019, Mahkamah Agung membebaskan Syafruddin. Majelis hakim MA menyatakan perbuatan bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional itu bukan tindak pidana.
Editor: Rony Sitanggang
WNI yang berada di Arab Saudi masih menjadi penyumbang kasus tertinggi, yakni sebanyak 270 WNI
"Pak Jokowi butuh back up politik dari partai politik. Di saat hari ini banyak oposisi jalanan, banyak oposisi dari ormas, banyak masyarakat yang tidak puas atas kinerjanya, banyak mahasiswa demo."
Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara kebijakan ekspor benih lobster (benur) dengan alasan untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan benur.
"Kalau Ibu Susi bagus (jadi menteri KKP lagi). Cuma Bu Susi harus mau mendengar, mendengar sikap dan pandangan para ilmuwan maupun ahli."
"Pertama saya minta maaf kepada Presiden, saya telah mengkhianati kepercayaan beliau. Saya juga minta maaf kepada Prabowo Subianto, beliau adalah guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal."
"Alhamdulillah, dananya sudah turun dan akan segera diturunkan (disalurkan). Dan saya yakin itu sangat bisa membantu, mahasiswa, murid dan guru,"
KPK menyita barang bukti berupa jam tangan dan tas mewah yang diduga hasil belanja dari Amerika Serikat. Selain itu KPK juga menyita kartu debit (ATM) yang diduga digunakan untuk belanja di luar neger
"Itu ada daftarnya di hasil tangkapan Bea Cukai. Kami rekomendasikan itu dicabut dulu izinnya, jangan mereka diberi izin ekspor karena dia mereka tidak jujur melaporkan berapa yang diekspor"
"Terakhir itu Komisi IV memberikan rekomendasi penghentian ekspor benih lobster yang nyata-nyata melakukan manipulasi data ekspor."
"Ketika dilaksanakan adanya jumlah orang bertemu dengan jumlah yang banyak, protokol harus diterapkan. Kalau tidak, dapat berimbas terjadinya penularan," 
Pelaku kekerasan didominasi berasal dari orang terdekat seperti keluarga, suami atau pacar. 
KPK mencokok Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama 16 orang lainnya
"Salah satu Kasatgas tersebut benar Novel Baswedan,"
"Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk, pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga"
1,77 juta orang kehilangan pekerjaan saat pandemi
Tahun tahun 2018 prevalensi stunting sebesar 30,8% sementara pada tahun 2019 menurun menjadi 27,7%.
Ia diperiksa di Gedung KPK bersama 8 orang lainnya yang berstatus sebagai saksi
Momentum pandemi jadi sarana efektif untuk edukasi bahaya asap rokok
