KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan MA yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus eks-Kepala Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. PK itu diajukan pada 17 Desember 2019 lalu oleh KPK terkait vonis lepas Syafruddin pada tingkat kasasi.
Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan akan mempelajari dan mengkaji kembali putusan itu, termasuk kemungkinan langkah hukum yang bisa diambil.
Jubir KPK Ali Fikri menambahkan, PK JPU KPK itu di tolak MA sebelum ada penunjukan majelis hakim karena Jaksa dianggap tidak memenuhi syarat formil untuk melakukan PK. Sehingga berkas dikirim kembali ke PN Jakarta Pusat dengan surat tertanggal 16 Juli 2020.
Sebelumnya diberitakan, MA memutuskan tidak menerima permohonan PK dari KPK atas Syafruddin Arsyad Temenggung. Bekas Kepala BPPN itu divonis lepas di tingkat kasasi lantaran perbuatannya di kasus BLBI dinilai hakim merupakan perbuatan perdata, bukan pidana.
Putusan lepas bekas terdakwa Syafruddin pada tahap kasasi mendapat catatan pegiat antikorupsi karena dugaan adanya dissenting opinion oleh majelis hakim. Hakim anggota Syamsul menilai terdakwa Syafruddin terbukti menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI terhadap obligator Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), namun bukan termasuk pelanggaran pidana, yaitu perdata. Sementara hakim anggota lainnya, Mohamad Askin menilai kasus yang menjerat Syafruddin masuk pada ranah administratif. Sementara Ketua Majelis, Salman Luthan menilai perkara ini masuk ranah pidana.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada September 2018 menghukum Syafruddin 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa 15 tahun penjara.
Saat kasus ini banding, Januari 2019 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman menjadi 15 tahun penjara. Hakim juga menghukum denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.
Namun saat di Kasasi, pada Juli 2019, Mahkamah Agung membebaskan Syafruddin. Majelis hakim MA menyatakan perbuatan bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional itu bukan tindak pidana.
Editor: Rony Sitanggang
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik," 
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
"Kelebihannya 90 persen pengelolanya dari kita, hanya memang antigen rekombinan masih bekerjasama dengan Amerika.
"Saya ingin bebas dari ketakutan yang selama ini menyelimuti saya."
"Sudah ada sekitar 3,5 juta lansia dan pelayan publik yang harus kita berikan vaksinasi, tetapi tentunya tahapannya kita sesuaikan dengan distribusi vaksin yang kami terima."
"Tumpang tindih sih nggak akan terjadi ya, kan datanya ada. Kita mencatat semua yang ikut vaksinasi sudah terdata.
"Sekarang kita menunggu aturan pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini dari Kemenkes,"
"Sesuai dengan masukan KPK bahwa importirnya sebaiknya satu saja, jadi tidak ada dua importir. Jadi kemungkinan besar Bio Farma yang akan melakukan importasi." 
"dalam aturan ini industri-industri yang disasar memang yang terdampak Covid-19"
Satgas sendiri sejauh ini telah memberikan lima insinerator kepada 5 provinsi di Indonesia dan membantu pengelolaan limbah di beberapa rumah sakit besar di DKI Jakarta
