KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk menyederhanakan organisasi dalam pemerintahan agar lebih efisien. Kata dia, selama ini terlalu banyak eselon di lembaga dan kementerian. Akibatnya menambah panjang proses perizinan dan menghabiskan biaya.
“Reformasi birokrasi harus terus kita lakukan, organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan. Eselonisasi harus kita sederhanakan tanpa mengurangi pendapatan, penghasilan dari para birokrat. Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, akan semakin memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil-kecil yang sulit pengawasannya dan anggaran hanya habis untuk hal-hal rutin saja.” Ujar Jokowi, saat membuka kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual, Rabu (26/08/2020).
Baca: Pemerintah Hapus THR Idul Fitri 2020 untuk ASN Eselon I dan II
Menurut Jokowi, jika eselon dipangkas, dan birokrasi disederhanakan maka akan banyak anggaran yang bisa digunakan untuk program lain yang diberikan kepada masyarakat.
“Saya minta anggaran untuk membiayai yang strategis, yang relevan dengan kebutuhan kita, yang menjawab kepentingan masyarakat dan yang membawa lompatan-lompatan kemajuan bagi Negara.” Ujar Jokowi.
Sebelumnya beberapa kali Presiden Jokowi telah mengingatkan para jajarannya untuk segera menyederhanakan birokrasi di lembaga dan kementeriannya masing-masing. Awal tahun ini beberapa kementerian seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB dan beberapa lembaga telah melakukan reformasi tersebut.
Editor: Rony Sitanggang
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
