BERITA

Usulan Pimpinan MPR Sepuluh Orang, Ini Kata Ketua DPR

KBR, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menilai, usulan Partai Amanat Nasional agar menambah kursi pimpinan MPR menjadi 10 orang, terlalu berlebihan.

Menurutnya, untuk merealisasi wacana itu, berarti harus mengubah kembali Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), karena beleid yang mengatur pimpinan MPR hanya lima orang.

Bamsoet, begitu ia akrab disapa,  keberatan untuk merevisi UU MD3, karena proses revisi di 2018 saja berjalan sangat panjang.

"Kalau ada 10 pimpinan, berati harus ada merevisi UU MD3, tapi akan sangat rawan karena saya dulu yang mendorong UU MD3 gol, seperti sekarang ini. Dan kembali ketua, komposisi ketua DPR lima dan ketua MPR lima. Itu dipertahankan sudah bagus," kata Bambang di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/08/2019).

Bambang Soesatyo menilai komposisi pimpinan MPR yang diisi lima orang saat ini sudah ideal. Sehingga, penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10   belum dibutuhkan.

Gerindra Jajaki Komunikasi dengan Partai Lain

Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon menyatakan partainya saat ini akan terus berkomunikasi dengan partai lain, untuk bisa mendapatkan posisi pimpinan di MPR.

Menurut Fadli, Partai Gerindra nantinya akan terus bergerak mencari jalan agar bisa mendapatkan jatah pimpinan MPR.

Ia menyebut, kesepakatan serta kesesuaian untuk pengisian pos pimpinan MPR, dimungkinkan bisa dilakukan secara musyawarah.

"Ya tentu kita akan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain yang sejalan begitu juga dengan DPD, karena itu kan melibatkan DPD jadi saya kira masih banyak waktu. Ini kan kita (masih) awal Agustus, itu kan pemilihannya nanti awal Oktober, jadi kurang lebih dua bulan. Jadi saya kira ya ini masih dalam taraf komunikasi politik, mencari kesesuaian di dalam menentukan nanti apakah paket, apakah kita bermusyawarah untuk itu nanti kita lihat," ucap Waketum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan, partainya pantas mendapatkan salah satu posisi pimpinan MPR, karena sebagai partai dengan dukungan terbesar nomor dua di Indonesia.

Menurut Fadli, Gerindra pun menginginkan salah satu dari posisi Ketua MPR ataupun Wakil Ketua MPR, bisa didapatkan Partai berlambang burung Garuda tersebut.

"Saya kira wajar ya secara partai popular vote kedua terbesar, kita menginginkan berada di dalam posisi pimpinan MPR, saya kira sangat pantas. Gerindra ini nomor dua secara suara masyarakat. Ya artinya di pimpinan, nanti kita lihat nanti bagaimana, kalau bisa Ketua MPR atau Wakil Ketua MPR tapi di pimpinan MPR," ujar Fadli.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon menambahkan, saat ini komunikasi antarpartai politik sudah semakin cair.

Ia menegaskan, penjajakan komunikasi antarpartai pun akan semakin fleksibel, dalam menghasilkan kesepakatan di dalam paket MPR periode mendatang.

"Ya kan sekarang komunikasi politik sudah berjalan seperti kita ketahui sudah semakin cair. Ya tentu bisa saja terjadi komunikasi-komunikasi yang menghasilkan posisi-posisi baru di dalam paket itu nantinya," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Daulay mengusulkan kursi Pimpinan MPR RI berjumlah 10 orang, yang akan diisi sembilan orang dari fraksi dan satu orang perwakilan kelompok DPD.

PAN beranggapan, MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan, yang memuat semua fraksi partai politik, agar tidak ada kelompok koalisi maupun oposisi di MPR.

Editor: Kurniati Syahdan 

• MPR
• DPR RI
• PAN
• Partai Gerindra
• UU MD3
• Pimpinan MPR
• beleid