Sambangi Istana, Dewan Pers Desak Pemblokiran Internet di Papua Dibuka

""Karena itu justru menimbulkan kebingungan orang di mana untuk mendapat informasi yang benar? Kok seolah-olah ada yang disembunyikan.""

KBR, Jakarta- Dewan Pers menyambangi kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk mendesak pembukaan blokir internet di Papua dan Papua Barat. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar bersama sejumlah organisasi kewartawanan, usai bertemu Deputi Bidang Hukum dan Keamanan Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardhani.

Ahmad mengatakan, pembatasan akses internet justru bisa menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat, adanya hal yang sengaja disembunyikan pemerintah. Ia meyakini masyarakat Papua akan bijak menyikapi informasi tentang konflik yang terjadi di wilayahnya.

"Karena itu justru menimbulkan kebingungan orang di mana pun untuk mendapat informasi yang benar? Kok seolah-olah ada yang disembunyikan. Kalau internet dibuka, ya biarin saja informasi berkembang. Tapi masyarakat kan sekarang sudah lebih paham, mereka mencari informasinya ke media mainstream yang reliable dan teruji. Kalau di media sosial kan tidak ada yang bertanggung jawab," kata Ahmad di kantor staf presiden, Jumat (30/08/2019).

Ahmad justru khawatir putusnya akses informasi dan komunikasi di Papua justru akan menimbulkan kekacauan yang lebih parah. Alasannya, keterbatasan informasi akan mendorong isu konflik di Papua simpang siur, dan reaksi masyarakat semakin tak terduga.

Ahmad menyebut, informasi dari mulut ke mulut bahkan bisa lebih berbahaya dibanding kabar bohong atau hoaks. Adapun jika terdapat akses internet, masyarakat Papua dan Papua Barat bisa memiliki kesempatan untuk memastikan kebenaran setiap informasi yang diterimanya.

Editor: Rony Sitanggang

• pemblokiran internet
• konflik papua
• Papua Barat