KBR, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak rencana pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta.
Menurut Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest, pengadaan pin emas itu menghamburkan uang negara hingga Rp1,3 miliar. Rian menilai anggaran sebesar itu harusnya bisa dialokasikan untuk hal lain.
"Untuk hal yang lebih penting. Misalkan, teman-teman anggota DPRD ini kan mungkin kekurangan anggaran untuk tenaga ahli, harusnya ke situ saja anggarannya. Itu terkait dengan kinerja anggota dewan," kata Rian saat dihubungi KBR, Rabu (21/8/2019).
"Atau misalkan teman-teman anggota dewan, siapa tahu ingin buka posko pengaduan masyarakat, mungkin perlu staf yang bisa stand by di gedung Kebon Sirih. Sebaiknya anggarannya digunakan buat hal seperti itu. Itu akan terkait langsung dengan peningkatan kinerja anggota dewan, daripada hanya sekedar membeli simbol," lanjut Rian.
Kalaupun mau direalisasikan, Rian menyarankan agar pin anggota DPRD dibuat dari kuningan atau tembaga yang lebih murah.
"Paling ideal dari kami adalah kami tidak mau menerima sama sekali pin tersebut," tutupnya.
Editor: Agus Luqman
Program food estate dilakukan tanpa kajian matang sejak perencanaan, mulai dari lahan tidak memenuhi syarat untuk tanaman yang cocok, infrastruktur biaya besar hingga lokasi jauh dari permukiman.
"Sesungguhnya, angka riil yang seharusnya ada diajukan adalah angka 20 persen. Namun angka 13 persen kami ajukan sebagai angka kompromi "
"Nggak punya nyali jajaran direksi Semen Indonesia. Bahkan saya dengar dari salah satu komisaris, dilarang Semen Padang bersikap."
Kenaikan itu ditolak kaum buruh.
kebijakan Satu Data Indonesia telah direncanakan sejak 2021 dengan penyiapan tema data prioritas dan identifikasi ketersediaan data informasi. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2022.
"Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan."
“Kita ini kan berusaha agar yang namanya inflasi bisa kita kendalikan, bisa kita kelola sehingga turun terus, kita harapkan itu. Karena momok semua negara sekarang ini adalah inflasi"
Penyidik sebenarnya menemukan empat kejanggalan saat olah TKP di rumah dinas Sambo.
"Jadi kita terus ini jangan berhenti di situ. Siapa yang melakukan briefing, apa tugas pokoknya TNI suatu hal yang dilaporkan terus ke saya setiap hari saya ingin dapat perkembangan"
Secara prinsip BPJS Kesehatan adalah hak masyarakat Indonesia, tidak memandang dia kaya atau miskin.
Untuk di daerah terpencil 3T membutuhkan investasi yang sangat tinggi yaitu Rp 25-45 juta per pelanggan
"Kalau hanya dihukum penjara, tidak ada yang takut korupsi. Tapi kalau harta kekayaannya dirampas, para pelaku korupsi itu dimiskinkan, di situlah mereka takut."
Yudo harus bisa bekerja keras memperkuat institusi TNI dalam masa jabatannya yang kurang dari setahun.
Prioritas relokasi hunian adalah untuk warga yang lahan bangunan rumahnya berada di daerah rawan.
"Jangan sampai ada gesekan di tahun politik,"
Top three hoax of the week yang beredar dari tanggal 17 - 23 November 2022, hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi pada akun Instagram @turnbackhoaxid. 
"Karena ada 226 proyek yang bersifat multilateral dengan nilai USD238 miliar dan 140 proyek yang bersifat bilateral dengan nilai USD71,4 miliar"
"Artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono KSAL bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper test yang ada di DPR"
