KBR, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak rencana pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta.
Menurut Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest, pengadaan pin emas itu menghamburkan uang negara hingga Rp1,3 miliar. Rian menilai anggaran sebesar itu harusnya bisa dialokasikan untuk hal lain.
"Untuk hal yang lebih penting. Misalkan, teman-teman anggota DPRD ini kan mungkin kekurangan anggaran untuk tenaga ahli, harusnya ke situ saja anggarannya. Itu terkait dengan kinerja anggota dewan," kata Rian saat dihubungi KBR, Rabu (21/8/2019).
"Atau misalkan teman-teman anggota dewan, siapa tahu ingin buka posko pengaduan masyarakat, mungkin perlu staf yang bisa stand by di gedung Kebon Sirih. Sebaiknya anggarannya digunakan buat hal seperti itu. Itu akan terkait langsung dengan peningkatan kinerja anggota dewan, daripada hanya sekedar membeli simbol," lanjut Rian.
Kalaupun mau direalisasikan, Rian menyarankan agar pin anggota DPRD dibuat dari kuningan atau tembaga yang lebih murah.
"Paling ideal dari kami adalah kami tidak mau menerima sama sekali pin tersebut," tutupnya.
Editor: Agus Luqman
"Presiden menegaskan bahwa pemerintah tegak berdiri terhadap demokrasi dan tegak berdiri juga terhadap cita-cita reformasi"
"Anggaran untuk trotoar Rp1,2 T, artinya karena ada efisien ya sudah dikurangin Rp204 milliar. Yang tadinya kita mau ngerjain Jalan Letjen Suprapto (sama) Kebon Sirih, ya artinya kita hold dulu"
"Sampai kapan pun kami akan tetap mempertahankan NKRI, cuma dengan caranya masing-masing. Mahasiswa dengan caranya masing-masing."
“Peningkatan prevalensi perokok anak adalah bukti dari lemahnya pengendalian tembakau di tanah air."
"Ketika ada aduan yang masuk, nanti ada koordinasi dan akan ada satuan tugas, tentu sesuai dengan ranahnya masing-masing. Kita memiliki tim, nah, tim nanti yang akan mendalami."
"Industri ini tidak diatur, tentu kita tidak akan bisa selesai masalahnya. Mereka ini lah yang sebenarnya memproduksi single use plastic ke pasar, begitu," 
"Betul-betul kita harapkan pada saat menginjak Januari (2020), program bisa mulai dijalankan."
"Silakan datang ke KPK, jika memang ada yang perlu diketahui penangannya. Karena data-data pelaporan, termasuk informasi siapa pelapor menurut perundang-undangan harus dirahasiakan," 
"Kalau tidak begitu, seleksi kemarin itu sampai ada beberapa kabupaten kota tidak ada yang lulus tes CPNS."
"Bagaimana kalau kemudian enggak punya Amdal, kalau enggak punya izin lingkungan? Saya kira akan semakin rumit upaya kita untuk memastikan hak rakyat Indonesia mendapatkan lingkungan hidup sehat."
Hakim tunggal Elfian menyatakan proses penetapan tersangka, penyidikan, dan penahanan yang dilakukan KPK sesuai prosedur hukum. 
"Itu harus disederhanakan, tanpa mengorbankan tujuan dari pada aturan itu sendiri. Misalnya IMB, IMB itukan untuk keamanan dan keselamatan orang, bangunan, orang tinggal di dalamnya. Itu tidak boleh"
"Ketika mau disahkan menjadi Perpres kan semua kementerian terkait juga sudah paraf. Jadi presiden tidak asal tandatangan." 
"Saya laporin sendiri kata Presiden, Atau kami sudah melaporkan kasus ini, tapi tidak disentuh," 
RDP tersebut akan digelar di Komisi Hukum DPR dengan melibatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin. RDP itu digelar tepat 21 tahun peristiwa Semanggi I yang terjadi 13 November 1998 lalu. 
"Sebagai contoh, kalau lihat di Amerika Serikat, sumber perwira itu mereka dapat dari akademi militer, mungkin 20 persen. Dan, 80 persennya adalah perwira cadangan dari universitas," ujar Prabowo.
"Saya pasti sangat senang kalau Perpu itu dikeluarkan, supaya jalan. Pasti mendukung (Perpu). Tetapi saya menteri sekarang."
membangun rumah ibadah justru lebih sulit dibanding membangun diskotik, karena terbentur Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PMB) yang bermasalah
Kementerian ATR harus bisa bedakan antara menghapus dan mengecualikan. Penghapusan dengan pengecualian. Permen yang dirujuk P24-nya Menteri LHK, kita menyebutnya pengecualian, bukan menghapus.
"Khilafah itu kan bisa disalahpahami oleh anak-anak kita. Oleh guru-guru kita juga bisa salah paham kalau tidak dijelaskan secara baik."