KBR, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak rencana pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta.
Menurut Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest, pengadaan pin emas itu menghamburkan uang negara hingga Rp1,3 miliar. Rian menilai anggaran sebesar itu harusnya bisa dialokasikan untuk hal lain.
"Untuk hal yang lebih penting. Misalkan, teman-teman anggota DPRD ini kan mungkin kekurangan anggaran untuk tenaga ahli, harusnya ke situ saja anggarannya. Itu terkait dengan kinerja anggota dewan," kata Rian saat dihubungi KBR, Rabu (21/8/2019).
"Atau misalkan teman-teman anggota dewan, siapa tahu ingin buka posko pengaduan masyarakat, mungkin perlu staf yang bisa stand by di gedung Kebon Sirih. Sebaiknya anggarannya digunakan buat hal seperti itu. Itu akan terkait langsung dengan peningkatan kinerja anggota dewan, daripada hanya sekedar membeli simbol," lanjut Rian.
Kalaupun mau direalisasikan, Rian menyarankan agar pin anggota DPRD dibuat dari kuningan atau tembaga yang lebih murah.
"Paling ideal dari kami adalah kami tidak mau menerima sama sekali pin tersebut," tutupnya.
Editor: Agus Luqman
"KPK rasanya seperti dikepung dari berbagai macam sisi," kata Agus di Gedung KPK
Pertemuan itu hanya bersifat transaksional belaka. 
Kenaikan tarif cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, mengatur industri tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal.
Publik diminta terima putusan DPR
"Lembaga antikorupsi harus punya kewenangan untuk merekrut dan memberhentikan pegawainya sendiri, dengan mengacu pada prosedur internal yang jelas dan transparan."
"Padahal di dalam rumah pintu dan jendela tertutup semua, tapi mata pedih, nafas jadi sesak. Semoga segera selesai asap ini."
"Seperti kayak presiden, presiden saja diawasi. "
Pemungutan suara, 5 yang mendapat suara terbanyak adalah Nawawi Pomolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri. 
"Saat rapat saya sendiri menghadapi lima pimpinan, tidak satupun pimpinan yang mengatakan bahwa saya melanggar. "
Kita tidak bisa mempercayai sesuatu hal informasi-informasi sepihak. Tidak ada bukti. Harusnya kan disampaikan bukti," kata Mulyadi
Seharusnya surat yang sudah dikirimkan KPK dapat dipertimbangkan lebih jauh oleh DPR untuk memastikan pimipinan KPK kedepan adalah orang-orang berintegritas," ucap Kurnia.
Pemerintah lamban, dan tidak memprioritaskan, serta terkesan abai, dalam menangani kasus Papua, khususnya pengungsi Nduga.
Apapun risikonya, menyuarakan perlawanan akan perlemahan, penggagalan, hingga pemberantasan korupsi di Indonesia penting, karena korupsi harus diberantas di Indonesia.
PB Djarum akan mengganti nama "Audisi Umum Beasiswa PB Djarum" menjadi "Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis".
Habibie dikenang sebagai sosok pemberani dan peka HAM
"Kritik terbuka adalah hasil dari proses demokrasi yang telah ia mulai."
"Meloloskan Capim KPK bermasalah dan merevisi UU KPK merupakan pelemahan lembaga antikorupsi. Sebab, memiliki kecenderungan untuk melemahkan KPK," ujar Yunahar Ilyas.
Mahasiswa sejumlah daerah gelar aksi tolak upaya pelemahan KPK