KBR, Jakarta- Pemerintah mengklaim tak pernah membatasi Komnas HAM atau wartawan yang ingin mengawasi konflik di Papua dan Papua Barat, yang terjadi selama sepekan terakhir.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Komunikasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Komnas HAM bisa kapan saja mendatangi Papua untuk memantau potensi pelanggaran HAM yang dilakukan aparat.
Menurutnya, negara juga akan menjamin keselamatan tim Komnas HAM yang tengah memantau di Papua dan Papua Barat.
"Komnas HAM kan lembaga negara. Sebetulnya kalau Komnas HAM dan kawan-kawan bisa bekerja efektif, harus dilakukan, tidak boleh tidak, karena itu menyangkut dengan sumpah dan komitmen kita tentang Declaration of Human Right. Harus lakukan seperti itu," kata Ngabalin di kantornya, Jumat (30/08/2019).
Selain aktivis HAM, Ngabalin menyebut pemerintah juga tak pernah membatasi kerja wartawan yang ingin meliput konflik di Papua dan Papua Barat, termasuk wartawan dari media asing.
Sedangkan soal pemblokiran internet di Papua, menurut Ngabalin langkah tersebut diambil berdasarkan perintah UU Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pengawasan penyebaran data yang mengganggu keamanan negara.
Menurut Ngabalin, akses komunikasi dasar seperti layanan telepon dan pesan singkat yang sempat mati di Papua, kini sudah kembali normal.
Editor: Adi Ahdiat/Friska Kalia
Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati menyebut, Presiden harus tanggap dan concern, dalam menjaga hutan Indonesia agar kelestarian alam tetap baik.
"Sebenarnya tidak boleh monopoli, mana lembaga yang memenuhi syarat boleh-boleh saja menerbitkan sertifikat halal,"
Dengan tamu asing lebih banyak, pelantikan Jokowi juga menghabiskan anggaran lebih besar.
"Kalau presiden memaksakan Perpu, dan dari awal Perpu diterbitkan sudah ditolak sama DPR, maka umur Perpu juga nggak akan lama. Ditolak lagi sama DPR, mau ngapain lagi?"
"Saya selalu bilang siapa pun yang terpilih saya berharap orang-orang yang berkeringat kemarin, dan yang penting punya track record yang baik untuk menyelesaikan ini,"
"Modus ini dikendalikan di negara asal dia dari Thailand kemudian sampai di Indonesia ada lagi pengendalinya,"
"Diperintahkan oleh Abu Rara untuk melakukan serangan terorisme kepada kepolisian. Tapi anaknya mengurungkan niatnya karena anaknya tidak berani," 
"Barang bukti cukup beragam mulai dari senjata tajam berbagai macam jenis, kemudian replika senjata dan airsoft gun. Kemudian ada bahan-bahan atau senyawa yang digunakan untuk merakit bom," 
Di DPR, hemat kami yang paling penting adalah Undang-Undang itu tidak dibatalkan dengan Perpu, karena kalau Undang-Undang itu dibatalkan semuanya dengan sebuah Perpu 
Dengan mengesahkan revisi Undang-Undang KPK saja, Presiden telah mengingkari janjinya untuk memperkuat KPK.
"Ini warning. Siapapun menteri kesehatan mendatang, dalam arti perbaikan gizi, masalah hidden hunger ini perlu jadi perhatian."
“Masyarakat kami ingin punya tanah 5 hektare setiap keluarga dan punya sertifikat gratis.”
Puluhan jenis fast food dan soft drink dicap "halal" oleh MUI. Tapi, menurut berbagai penelitian medis, produk-produk itu tidak baik untuk kesehatan.
Perusakan buku merah ini terekam CCTV pada Jumat, 7 April 2017. Pada empat hari kemudian, yaitu Selasa, 11 April 2017, penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras hingga satu matanya buta. 
Heru mengatakan, merek mobil Mercy dipilih karena faktor kenyamanan untuk para tamu negara. Selain itu, Istana juga tetap menyiapkan beberapa mobil cadangan untuk tamu negara.
"Kami tidak dalam posisi meminta-minta atau menawarkan, apalagi ikut campur atau mengintervensi," ujar politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria.
"Mudah-mudahan bapak Presiden setelah dilantik, memimpin kembali kemudian beliau bersedia untuk mengeluarkan Perpu yang sangat diharapkan oleh KPK dan orang banyak"
"Kemarin sudah konfirmasi, lebih dari 18 kampus sudah siap untuk hadir. Target kemarin di Teklap kami ada seribu massa aksi yang turun,"
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan tiga orang tersangka yang diduga sebagai penerima dan sebagai pemberi," 
"Setelah melakukan pemeriksaan dalam waktu 24 jam, sebagaimana diatur dalam KUHAP dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan pemberian uang" 