KBR, Mataram- Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadwalkan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah negara Eropa dan Australia pada Sabtu (3/8/2019).
Awalnya, DPRD NTB mengalokasikan dana Rp5 miliar untuk pembiayaan kunker ini. Tapi karena ada sejumlah anggota yang batal berangkat, anggaran perjalanan "dirasionalisasi" menjadi hanya Rp3,5 miliar.
Baca Juga: Setahun Pasca-Gempa, 40 Persen Sekolah di Lombok Utara Masih Rusak
Sekretaris DPRD NTB Mahdi mengatakan, perjalanan dinas ini sudah sah secara aturan dan sudah mendapat izin dari pemerintah pusat.
“Untuk proses perizinan sudah dimulai dari permohonan rekomendasi Pak Gubernur (NTB), sudah disetujui. Dilanjutkan dengan permohonan izin ke Kemendagri, izin dari Kemendagri juga sudah keluar. Dilanjutkan ke Setneg, izinnya juga sudah keluar. Sudah dilanjutkan izinnya ke Kementerian Luar Negeri untuk melanjutkan exit permit, dan sudah keluar. Jadi secara administrasi perjalanan ini sah, clear dan legal,” kata Mahdi kepada KBR, Jumat (2/8/2019).
Dalam kunker ini sekitar 50 anggota DPRD NTB akan menyambangi tujuh negara, yakni Prancis, Belanda, Italia, Belgia, Swiss, Turki dan Australia. Perjalanan akan berlangsung tujuh hari.
Menurut Mahdi, kunker ini bertujuan memperkuat kerja sama luar negeri di bidang pendidikan, pariwisata, peternakan, hingga perdagangan.
Sekjen FITRA NTB: Kunker Tidak Urgen
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ramli mengatakan kunker ke luar negeri ini tidak memiliki urgensi terhadap kepentingan masyarakat dan daerah.
"Sangat tidak tepat di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih tertatih-tatih pascabencana gempa bumi di NTB," ujar Ramli.
Banyak Kunker Tanpa Hasil
Pekan lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menyinggung masalah serupa. Menurut Kalla, mestinya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lebih selektif memberi izin.
“Iya kan perlu izin, yang menentukan urgensi atau tidak tetap Mendagri. Kalau tidak urgen tak usah kasih izin. Kalau hanya jalan-jalan, kalau hanya hadir di acara tidak penting, ya jangan dikasih izin. Jadi justru di situ menteri harus memeriksa izin, tidak semua izin itu harus diterima,” ujar Kalla di Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengatakan sudah menyebar surat edaran terkait izin perjalanan dinas ke luar negeri. Surat edaran tersebut dikeluarkan karena beberapa kepala daerah sering melakukan perjalanan dinas tanpa hasil.
Editor: Adi Ahdiat
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
"Kita akan segera follow up, nanti dengan Pak Mendag. Karena banyaklah produk lokal untuk dijual oleh mereka. Lalu juga yang ketiga mereka meminta fasilitasi bertemu produsen fashion lokal, 
