Kontras: Diskriminasi Papua Bukan Hal Baru

"Bahkan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa Papua pun dibatasi,"

BERITA | NASIONAL

Selasa, 20 Agus 2019 19:10 WIB

Author

Valda Kustarini, Adi Ahdiat

Kontras: Diskriminasi Papua Bukan Hal Baru

Warga Kabupaten Paniai, Papua. (Foto: www.humas.paniai.go.id)

KBR, Jakarta- Diskriminasi terhadap masyarakat Papua bukan hal baru. Koordinator Komite Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mengungkapkan, hingga saat ini hak sipil, politik, ekonomi, dan hak sosial-budaya masyarakat Papua umumnya masih belum terpenuhi. 

"Bahkan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa Papua pun dibatasi," tutur Yati di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

"Aksi Kamisan di mana-mana biasa saja, tapi di Jayapura dilarang. Aksi-aksi mahasiswa di tempat lain biasa, tapi kalau yang aksi, yang menyampaikan eskpresi mahasiswa Papua, maka akan ada pembatasan-pembatasan dan pengekangan tertentu. Di situlah diskriminasi terjadi," jelas Yati.


"Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati"

Hal serupa diungkapkan Manajer Riset Amnesty International Indonesia (AII) Papang Hidayat.

Menurut Papang, perilaku diskriminatif pada masyarakat Papua sudah seringkali terjadi, namun tidak banyak disorot seperti kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Sabtu  (17/8/2019). 

"Misalnya, masyarakat Papua yang berhadapan dengan hukum cenderung ditangani tidak serius oleh aparat, dibandingkan dengan orang non-Papua," jelas Papang di kantor Kontras, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Dalam laporan riset berjudul "Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati", Pembunuhan dan Impunitas di Papua (2017), AII mencatat bahwa dari seluruh kasus pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) yang terjadi di Papua, 90 persen korbannya adalah orang asli Papua.

Menurut AII, ada juga dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam extrajudicial-killing tersebut. "Kasusnya mayoritas tidak terkait faktor politik, tapi faktor-faktor yang difasilitasi oleh prasangka-prasangka budaya atau sosial tertentu terhadap orang Papua," jelas Papang.

"Misalnya kalau orang Papua marah, aparat menganggap ini pasti dia mau melakukan tindak pidana atau membahayakan jiwa. Jadi aparat lebih 'ringan tangan' dalam menghadapi orang Papua," katanya lagi.

Fenomena ini harusnya menyadarkan pemerintah untuk menindak tegas pelaku diskriminasi, agar masyarakat Papua tidak semakin merasa ditinggalkan dan dianak-tirikan.

Pemerintah pusat juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melindungi dan menjaga hak sipil, politik, dan ekonomi masyarakat Papua.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik