KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengintruksikan aparat keamanan untuk melakukan pendekatan persuasif dalam menangani konflik di Papua. Wiranto menyebutkan, konflik yang terjadi dalam demonstrasi di Deiyai, Papua itu telah 'ditunggangi' pihak tertentu.
Wiranto tidak menyebutkan secara detail pihak yang diduganya mendompleng konflik di Papua itu.
"Aparat keamanan sudah diinstruksikan bahwa aparat keamanan jangan sampai melakukan tindakan represif. Persuasif terukur. Senjata-senjata berpeluru tajam pun tidak boleh digunakan. Tetapi jangan sampai dimanfaatkan oleh pendemo atau pendompleng pendemo untuk mencelakakan aparat keamanan. Diparang, dipanah, ini saya kira tidak manusiawi. Bukan pendemo itu," kata Wiranto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/8).
Baca Juga:
Peneliti LIPI: Dana Otsus Tak Bisa Redam Konflik Papua
Kenapa Orang Papua Ingin Merdeka?
Menkopolhukam Wiranto juga mengimbau pihak keamanan dan juga masyarakat untuk bisa menahan diri.
Selain itu, Wiranto juga menyesalkan adanya demonstasi yang berujung pada jatuhnya korban.
"Saya minta sebenarnya kesadaran masyarakat terutama masyarakat Papua dan Papua Barat. Jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita mau diprovokasi oleh pihak lain," ujar Wiranto.
"Emang banyak yang tidak senang negeri Ini aman, negeri ini damai, ada yang tidak senang negeri ini dapat membangun, memakmurkan rakyatnya. Lalu mereka gunakan momen ini untuk nimbrung untuk ngaco," lanjutnya.
Baca: Rusuh Deiyai Papua, Kapolda: 3 Tewas, 10 Senjata Aparat Dirampas
Sebelumnya, aksi demonstrasi warga Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua berakhir rusuh. Kerusahan pecah saat demonstrasi digelar di halaman Kantor Bupati.
Saat kerusahan pecah, seorang anggota TNI Angkatan Darat bernama Serda Erikson dan dua warga sipil tewas. Serda Erikson mengalami luka sabetan parang dan luka tusuk anak panah pada bagian kepala
Editor: Rony Sitanggang
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
