Koalisi Sipil Tak Izinkan Jokowi Pindah Ibu Kota

“Kalau kemarin Jokowi minta izin untuk memindahkan Ibu kota, maka jawabannya: kami tidak izinkan."

BERITA | NASIONAL

Senin, 26 Agus 2019 18:29 WIB

Author

Adi Ahdiat

Koalisi Sipil Tak Izinkan Jokowi Pindah Ibu Kota

Presiden Joko Widodo usai mengumumkan keputusan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

KBR, Jakarta- Koalisi masyarakat sipil #BersihkanIndonesia, yang terdiri dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), menolak rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kalau kemarin Jokowi minta izin untuk memindahkan Ibu kota, maka jawabannya: kami tidak izinkan. Ide itu tidak dilandasi oleh kajian ilmiah, makanya rencana pemindahan Ibu kota jelas serampangan," kata Merah Johansyah, juru bicara #BersihkanIndonesia sekaligus Koordinator JATAM Nasional, dalam keterangan resmi yang diterima KBR, Senin (23/8/2019).

“Kami juga mempertanyakan dasar keputusan pemindahan yang tak dilakukan melalui jajak pendapat, tidak ditanyakan dulu kepada warga. Hak warga untuk menyampaikan pendapat jelas diingkari dan bisa disebut sebagai ‘kediktatoran’ Presiden karena suara warga Kalimantan Timur, termasuk suara masyarakat adatnya, tidak diberi ruang,” lanjutnya.


Kondisi Kaltim Memprihatinkan

Menurut JATAM, Kaltim sebagai kandidat terkuat untuk Ibu kota baru kini kondisinya memprihatinkan. 

"Seluruh wilayah provinsi sudah tersandera konsesi pertambangan, perkebunan sawit dan izin kehutanan. Sisanya adalah hutan lindung," kata Merah Johansyah dari JATAM.

“Beban lingkungan yang ditanggung Kalimantan Timur itu justru sama besarnya dengan yang ditanggung Jakarta. Lubang-lubang tambang yang terus membunuh masyarakat, dan tidak adanya penegakan hukum bagi pemilik eks konsesi, ini yang harus dibenahi terlebih dahulu," tambah Merah.


Merampas Ruang Hidup Masyarakat Pesisir

Koalisi #BersihkanIndonesia juga menilai pemindahan Ibu kota ke Kaltim akan merampas ruang hidup masyarakat pesisir.

"Perda Zonasi Provinsi Kalimantan Timur tidak akan mempertimbangkan kepentingan masyarakat pesisir, khususnya di sekitar Teluk Balikpapan, tetapi untuk pembangunan Ibu Kota Baru dan kepentingan industri batu bara," Tegas Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.

"Selain menjadi jalur lalu lintas kapal-kapal tongkang batu bara, Teluk Balikpapan akan dijadikan satu-satunya jalur logistik untuk kebutuhan pembangunan Ibu kota baru," tambahnya.

Menurut Susan, jika Ibu kota benar-benar dipindahkan ke sana, akan ada lebih dari 10 ribu nelayan yang mata pencahariannya terancam. 


Benahi Jakarta Dulu

Karena berbagai alasan tadi, Koalisi #BersihkanIndonesia meminta pemerintah tak memaksakan diri untuk pindah Ibu kota.

Menurut mereka, pemerintah harusnya lebih fokus memperbaiki Jakarta, apalagi saat ini Presiden tengah digugat publik terkait polusi udara. 

“Jakarta saat ini mengalami krisis lingkungan seperti air tanah yang berkurang, kemacetan dan polusi. Justru di sini letak kepemimpinan Jokowi diuji, apakah ikut bertanggung jawab mencari solusinya atau malah lari memindahkan ibu kota, meninggalkan rakyat dengan persoalan dan beban, ini menjadi cermin juga untuk persoalan lingkungan lainnya,“ kata Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Advokasi WALHI.

"Alih-alih mewariskan sejarah memindahkan ibu kota negara, Jokowi justru akan dikenang sebagai Presiden yang menghindari masalah, bukannya bekerja dan menyelesaikannya,” singgung Zenzi. 

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Season 2 Eps.6: Influencer = Youtuber = Selebgram = Artis?

Makanan dan Minuman Kini Wajib Bersertifikat Halal

Kabar Baru Jam 10