Koalisi Kawal Capim KPK Desak Jokowi Evaluasi Pansel

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menegaskan beberapa nama yang lolos bermasalah dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal kepatuhan terhadap LHKPN

BERITA | NASIONAL

Jumat, 23 Agus 2019 22:08 WIB

Author

Muthia Kusuma

Koalisi Kawal Capim KPK Desak Jokowi Evaluasi Pansel

Pansel KPK usai memberikan keterangan terkait hasil profile assessment calon pimpinan KPK periode 2019-2023 di Jakarta, Jumat (23/8/2019). (Foto: Antara/ Akbar Nugroho Gumay)

KBR, Jakarta- Koalisi Kawal Capim KPK mendesak presiden untuk mengevaluasi kinerja panitia seleksi (Pansel) KPK. Koalisi menilai menilai lolosnya 20 nama dalam tahapan profile assessment merupakan bukti Panitia Seleksi (Pansel) KPK antiritik terhadap masukan masyarakat sipil.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menegaskan beberapa nama yang lolos bermasalah dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal kepatuhan terhadap LHKPN merupakan perintah undang-undang.

"Masih ada calon yang diduga memiliki masalah masa lalu,  seharusnya tuntutan kita agar presiden segera memanggil pansel dan mengevaluasi kinerjanya. Kita juga memikirkan apakah Presiden satu frekuensi dengan Pansel," ucap Kurnia di Jalan HR Rasuna Said, Jumat, (23/8).

Sementara itu, Kurnia juga meminta fit and proper test capim KPK dilakukan oleh DPR RI periode 2019-2024, bukan periode lama. Alasannya, sikap anggota DPR periode 2014-2019 dinilai tak mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi. Misalnya dalam hak angket, revisi Undang-Undang KPK, dan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Adapun beberapa kritik lain terhadap seleksi ini yaitu Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan Pansel yang tidak dapat diakses publik. Kurnia menjelaskan pada tanggal 10 Juli 2019 LBH Jakarta mengirimkan surat permintaan salinan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2019 tersebut, namun sayangnya pihak Sekretariat Negara tidak memberikan dengan alasan hanya diperuntukan untuk pansel.

Padahal berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, Keppres Pansel KPK merupakan informasi publik dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

20 nama capim KPK yang lolos profile assessment adalah:

KPK:

  1. Alexander Marwata
  2. Sujanarko
Polri:
  1. Antam Novambar
  2. Bambang Sri Herwanto
  3. Firli Bahuri
  4. Sri Handayani
Karyawan BUMN
  1. Cahyo R.E. Wibowo,
BPK
  1. I Nyoman Wara
PNS
  1. Jimmy Muhamad Rifai Gani (Penasehat Menteri Desa PDT dan Transmigrasi)
  2. Roby Arya (PNS Sekretariat Kabinet)
  3. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan)
Jaksa
  1. Johanis Tanak
  2. Sugeng Purnomo
  3. Supardi
Advokat
  1. Lili Pintauli Siregar
Akademisi
  1. Luthfi Jayadi Kurniawan
  2. Neneng Euis Fatimah
  3. Nurul Ghufron
Pensiunan Jaksa
  1. M. Jasman Panjaitan
Hakim
  1. Nawawi Pomolango

Editor: Ardhi Rosyadi

 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Ada yang Tahu Sosok Alfred Russel Wallace?

Terkait Aksi Bom Bunuh Diri di Markas Polisi

Kabar Baru Jam 15

Pemprov Jatim Minta Masyarakat Waspadai Dugaan Penipuan Seleksi CPNS