KBR, Jakarta- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai tidak ada urgensi untuk memunculkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Sekarang ini kita punya Undang-Undang rencana jangka panjang pembangunan sampai 25 tahun. Itu mengikat seluruh lembaga negara, mengikat Presiden, mengikat DPR, mengikat siapapun, organisasi negara apapun, mengikat Pemda-Pemda, provinsi, kabupaten, dan kota. Apa bedanya GBHN dengan undang-undang itu?" kata Zoelva kepada KBR, Selasa (13/8/2019).
"Lalu kalau kehendaknya GBHN itu berlaku 25 tahun sampai 50 tahun, apa bedanya dengan buat Undang-Undang rencana pembangunan jangka panjang 50 tahun?" tukasnya lagi.
Menurut Hamdan Zoelva, jika amandemen GBHN benar-benar diwujudkan, harus ada pihak khusus yang mengawasi.
"Jika MPR yang mengawasi GBHN, (MPR) akan memiliki kewenangan yang besar atau jadi lembaga tertinggi negara, artinya kembali lagi pada tahun 1960," kata Zoelva.
Sebelumnya, wacana amandemen UUD 1945 untuk memuculkan GBHN ini dilontarkan oleh PDI-P. Wacana ini kemudian didukung oleh perwakilan sejumlah partai seperti PAN, PKS, serta beberapa orang menteri.
Editor: Agus Luqman
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
