KBR, Jakarta- Sejumlah instansi pemerintah siap mengamankan Sidang Tahunan MPR RI yang akan digelar di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat mendatang (16/8/2019).
Kesiapan tersebut dinyatakan saat rapat koordinasi di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa kemarin (13/8/2019).
"Hari ini kami melakukan rapat koordinasi terakhir dengan seluruh instansi yang berkaitan dengan persiapan acara Sidang Tahunan, Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI dan Pidato Presiden RI pada 16 Agustus 2019 mendatang,” jelas Sekjen DPR RI Indra Iskandar dalam situs resminya, Selasa (13/8/2019).
Instansi yang dilibatkan dalam pengamanan sidang adalah TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Air Minum (PAM), dan Pemprov DKI Jakarta beserta jajarannya.
Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, sidang tahunan ini akan dihadiri 10.000 undangan, terdiri dari seluruh pimpinan tinggi negara, jajaran kabinet, serta Duta Besar negara sahabat.
“Jadi, memang kita perlu cermat dalam pengamanan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Pidato Presiden RI ini," jelas Indra.
Baca Juga:
Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, 5.000 Buruh Akan Unjuk Rasa di Jakarta
Tolak Pengurangan Pesangon, Serikat Pekerja Minta Bantuan Jokowi
KPBI: Pemerintah Kita Ini Didikte Investor
Kelompok Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa
Bersamaan dengan gelaran Sidang Tahunan MPR RI, aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menyatakan akan berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Jumat (16/8/2019).
Unjuk rasa itu bertujuan menolak rencana revisi UU Ketenagakerjaan yang dinilai mengancam kesejahteraan buruh.
Rencananya, unjuk rasa akan dilakukan sekitar lima ribu orang yang berasal dari 30 serikat buruh.
Menurut Sekretaris Jenderal Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Damar Panca Mulya, unjuk rasa juga akan digelar oleh kelompok buruh di Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Manado, Medan, Pekanbaru, dan Bengkulu.
Editor: Sindu Dharmawan
"Kraton sedang berusaha untuk mengembalikan rohnya Sekaten."
Menurut Anggota Komisi Pertanian DPR Luluk Nur Hamidah, sudah saatnya pemerintah memandang kerja petani sebagai aktivitas penuh risiko.
Kurangnya petani memiliki hak atas tanah membuat mereka hanya banyak menjadi petani gurem saja.
Dampak asap gas air mata membuat Kepala SMP Negeri 22 Galang, seorang guru dan 10 siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan.
Presiden Jokowi miliki data lengkap partai politik dan perkara Ranperpres PKUB yang dinilai masih diskriminatif.
Baja Amin menggantikan peran Tim 8.
Sempat diguyur hujan beberapa hari terakhir.
"Memberikan pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara, sebesar tadi juga disampaikan 85,6 miliar rupiah kepada PSSI"
"Tidak hanya juara di Asia Tenggara tetapi akan segera mendunia,”
Pelaku UMKM makanan dan minuman terpaksa menaikan harga atau mengubah ukuran untuk menutupi biaya produksi. Harga rata-rata gula konsumsi di tingkat pedagang grosir sebesar Rp13.970 per kg.
Saat angka jumlah partisipasi pemilih dapat ditingkatkan, maka hal tersebut dapat menjadi angin segar bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.
Setiap akhir tahun harga beras selalu mengalami kenaikan, apalagi di tahun ini dipengaruhi oleh fenomena kemarau panjang El Nino.
Selama ini proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah kerap menimbulkan konflik yang juga pasti berdampak kepada perempuan dan anak.
Pengawasan ASN masih lemah.
Jokowi menyebut persemaian ini sudah hampir selesai seluruhnya.
"Menitipkan kepada saya untuk agenda misalnya persatuan NKRI, ideologi bangsa, sehingga masukan-masukan beliau menjadi modal kita untuk lebih lanjut di Pilpres yang akan datang," kata Cak Imin 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah mempertimbangkan langkah gugatan perdata terhadap perusahaan atau korporasi pelanggar pencemaran udara.
"Bahkan cabai harganya juga turun, kemudian bawang putih harganya juga turun, bawang merah harganya juga turun. Yang masih belum turun, beras,” ujar Jokowi 
Ranperpres ini akan menggantikan Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait Pendirian Rumah Ibadah, atau kerap disebut SKB 2 Menteri.
"Ini menunjukkan betapa tingginya antusiasme angkatan kerja kita dalam meningkatkan kompetensinya dalam program pemagangan ke Jepang."
