KBR, Jakarta- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) khawatir pemindahan ibu kota akan mengancam hak lahan masyarakat Dayak Lawangan dan Basap yang hidup di Kalimantan Timur (Kaltim).
Jenderal AMAN Rukka Sambolinggi khawatir negara akan mengklaim sepihak tanah di Kaltim sebagai milik negara. Padahal, menurutnya pemerintah harus membuat kesepakatan dulu dengan masyarakat adat di Penajam Paser dan Kutai Kartanegara, Kaltim.
"Kemanapun ibu kota ini pindah, kalau itu berada di wilayah adat, maka urusan dengan masyarakat adat harus dibersihkan dulu," kata Jenderal AMAN Rukka Sambolinggi kepada KBR, Senin (23/8/2019).
"Pernyataan wilayah adat, pengakuan hak-hak masyarakat adat, sampai saat ini belum dikerjakan oleh pemerintah. Dan lagi-lagi Ibu kota buat siapa? Ibu kota juga buat masyarakat adat," jelasnya lagi.
Menurut Jenderal AMAN Rukka Sambolinggi, tiap kali ada pembangunan di Kaltim, entah untuk tambang, sawit, atau kepentingan lainnya, masyarakat adat kerap menjadi korban intimidasi dari perusahaan dan aparat.
Ia juga menilai alasan pemindahan ibu kota ke Kaltim karena minim bencana merupakan pandangan yang keliru.
"Kaltim tidak bebas banjir lantaran hutan sudah banyak beralih fungsi, sehingga menimbulkan bencana seperti banjir," katanya.
Editor: Agus Luqman
"Jaring pengaman sosial dari pemerintah, cukup efektif membantu masyarakat dari semua kalangan di masa pandemi covid-19"
Penegakan disiplin dan konsistensi sanksi menjadi salah satu kunci mencegah berulangnya kembali pelanggaran anggota. Jika pemberian sanksi malah diikuti promosi jabatan, itu tidak akan membuat jera.
"Kami mohon tidak menganggap sepele adanya bibit siklon ini."
"Yang tidak kalah penting adalah bisa ke depan menciptakan formula yang tepat untuk mencegah dan melakukan mitigasi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri."
Fredi berjanji untuk mengkaji lebih lanjut penyebab tingginya pelanggaran yang dilakukan anggotanya selama ini.
Pemerintah telah memberikan stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19
Pemerintah harus memikirkan kompensasi terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari pelarangan mudik.
Saat ini ada lembaga penegak hukum lain yang sebetulnya bisa mengusut perkara BLBI. Tak hanya itu, pembentukan Satgas justru akan berkonsekuensi pada pengeluaran keuangan negara yang tak perlu.
"Apapun sepanjang memang kepentingan negara, KPK tentu akan dukung."
Menag meminta daerah zona merah dan oranye untuk beribadah di rumah masing-masing
Hilal awal Ramadan sudah tampak di sejumlah daerah
"Sehingga ketika ada hari belanja online nasional atau Harbolnas, atau momentum subsidi ongkos kirim belanja online, yang menikmati juga para UMKM lokal."
Hanya untuk daging sapi dan kerbau mengalami defisit sebanyak 1.526 ton
Rizal juga mengingatkan Pertamina untuk menepati janjinya dengan memberi ruang khusus bagi warga asli Balikpapan bekerja
Anak-anak diajarkan merayakan perbedaan dan keberagaman
Pembayaran THR yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan
Tim Advokasi mempertanyakan status dari kedua pelaku yang diduga belum diberhentikan sebagai anggota Polri.
"Agar melakukan dialog kepada pekerja atau buruh, untuk mencapai kesepakatan secara kekeluargaan disertai itikad baik. Kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai pembayaran THR"
Banyak anak-anak yang menjadi korban keganasan virus korona.
"Mudah-mudahan keputusan terkait ide-ide baru yang ada hubungannya dengan pendidikan tinggi bisa jadi lebih cepat," 
