KBR, Jakarta- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) khawatir pemindahan ibu kota akan mengancam hak lahan masyarakat Dayak Lawangan dan Basap yang hidup di Kalimantan Timur (Kaltim).
Jenderal AMAN Rukka Sambolinggi khawatir negara akan mengklaim sepihak tanah di Kaltim sebagai milik negara. Padahal, menurutnya pemerintah harus membuat kesepakatan dulu dengan masyarakat adat di Penajam Paser dan Kutai Kartanegara, Kaltim.
"Kemanapun ibu kota ini pindah, kalau itu berada di wilayah adat, maka urusan dengan masyarakat adat harus dibersihkan dulu," kata Jenderal AMAN Rukka Sambolinggi kepada KBR, Senin (23/8/2019).
"Pernyataan wilayah adat, pengakuan hak-hak masyarakat adat, sampai saat ini belum dikerjakan oleh pemerintah. Dan lagi-lagi Ibu kota buat siapa? Ibu kota juga buat masyarakat adat," jelasnya lagi.
Menurut Jenderal AMAN Rukka Sambolinggi, tiap kali ada pembangunan di Kaltim, entah untuk tambang, sawit, atau kepentingan lainnya, masyarakat adat kerap menjadi korban intimidasi dari perusahaan dan aparat.
Ia juga menilai alasan pemindahan ibu kota ke Kaltim karena minim bencana merupakan pandangan yang keliru.
"Kaltim tidak bebas banjir lantaran hutan sudah banyak beralih fungsi, sehingga menimbulkan bencana seperti banjir," katanya.
Editor: Agus Luqman
"Seto juga mengingatkan orangtua untuk tetap mengelola emosi secara baik, saat menegur anak untuk belajar."
"Yang perlu kita ketahui di sini kenapa harus disempurnakan? Hukum Indonesia tidak mengenal yang namanya sanksi sosial."
"Nanti menunggu saat situasi Pandemi virus korona ini sudah baik, kita akan buka belajar tatap muka."
Berdasarkan fakta dan analisis, Dewan Pengawas menilai tujuh laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK, tidak cukup bukti.
Satgas Penanganan Covid-19 mendorong pemerintah daerah meningkatkan kapasitas tes, sehingga semakin banyak kasus yang terdeteksi dan tertangani dengan cepat.
Rumah sakit lapangan yang tersebar di 61 lokasi juga penuh.
Penambahan tempat tidur RS tidak sebanding dengan jumlah penambahan pasien Covid-19 setiap hari.
Berdasarkan data FSPBI, dari dua ribuan anggota, ada 166 orang yang terinfeksi Covid-19.
"Yang tadinya bisa dicegah supaya gak jadi parah, yang tadinya bisa dicegah supaya bisa segera ditangani akhirnya nggak bisa."
"Ini yang jadi masalah, PPKM Darurat sudah berlangsung dua minggu, baru ada rencana pembagian bansos. Ini orang udah mati kelaparan, baru mau akan, kan keterlaluan."
"Di tahap awal ini setidaknya 400 SMK dan politeknik, akan terlibat dalam ekosistem laptop PDN ini."
Mangrove juga berperan penting untuk menghadapi dampak buruk perubahan iklim. 
"Nah ini rumah sakit-rumah sakit darurat yang sedang dibikin ini memang harus segera dibuka, dimanfaatkan, buka lagi tambah lagi ini menjadi penting banget."
HIPMI meminta pemerintah betul-betul memerhatikan nasib UKM.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim proses penyaluran bantuan ini akan lebih sederhana.
Pemerintah mengklaim penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mampu menurunkan tingkat keterisian rumah sakit di sejumlah daerah.
Dasar hukum PPKM yang digunakan pemerintah adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri.
"Peningkatan vaksinasi dalam situasi saat ini memang tidak terlalu bisa kita harapkan. Jadi setidaknya menjaga konsistensi capaian di satu juta dosis saja sudah prestasi, sudah bagus banget."
Upaya hukum antara lain memproses ke Dewan Pengawas KPK, ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan ke kepolisian.
