AMAN: Pembangunan Danau Toba Belum Libatkan Masyarakat Adat

"Dilibatkan hanya acara seremonial, pejabat datang kasih ulos, masih gitu saja."

BERITA , NASIONAL

Senin, 12 Agus 2019 18:14 WIB

Author

Valda Kustarini, Adi Ahdiat

AMAN: Pembangunan Danau Toba Belum Libatkan Masyarakat Adat

Presiden Joko Widodo saat meninjau kawasan kerajinan tenun ulos di Samosir, Sumatera Utara (30/7/2019). Presiden menyiapkan kawasan Danau Toba dan sekitarnya untuk dijadikan destinasi wisata kelas dunia. (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

KBR, Jakarta- Masyarakat adat di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, mengaku belum dilibatkan dalam proyek pembangunan infrastruktur di wilayah hidup mereka.

Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak Roganda Simanjuntak.

"Pembangunan infrastruktur Danau Toba sudah mulai masuk ke wilayah adat tanpa seijin masyarakat adat. Seperti kejadian di Moatung dan Sibisa, lokasi pusat otoritas Danau Toba hari ini juga belum selesai. Artinya, masyarakat adat belum dilibatkan," kata Roganda di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

"Dilibatkan hanya acara seremonial, pejabat datang kasih ulos, masih gitu saja," tambahnya.


Rencana Pemerintah untuk Danau Toba

Terlepas dari kritik masyarakat adat, saat ini Danau Toba telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan destinasi pariwisata prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PRJMN) 2020-2024.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan Danau Toba dan sekitarnya, mulai dari pembangunan embung untuk penyediaan air bersih, dermaga, pelabuhan, penyediaan kapal, rehabilitasi pasar, pengembangan pertanian dan peternakan, hingga hotel dan padang golf.

"Nantinya akan ada hotel bintang 4, bintang 5, resort, dan juga padang golf juga. Tetapi yang jelas ini untuk MICE, meeting, wisatanya juga komplet, wisata air ada, wisata alam ada, air terjun ada, wisata religi ada. Sudah komplet,” ujar Presiden Jokowi di situs resmi Setkab RI.

Pemerintah pusat juga tengah mendorong agar Taman Bumi Kaldera Toba bisa diakui sebagai Global Park UNESCO. “Ya itu yang tugasnya nanti Pak Gubernur, Pak Bupati, termasuk juga nanti di Kementerian,” kata Presiden Jokowi di situs resmi Setkab RI.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Eps.2: Kuliah di UK, Cerita dari Rizki Putri Part 2

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17