10 Ribu Pekerja Kena PHK, KSPI Tagih Janji Kartu Pra-Kerja

Menurut Menteri Tenaga Kerja, pemerintah sudah mengestimasikan anggaran Rp10 triliun untuk Kartu Pra-Kerja. Tapi, belum jelas uang itu akan dikelola siapa.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 07 Agus 2019 13:52 WIB

Author

Adi Ahdiat

10 Ribu Pekerja Kena PHK, KSPI Tagih Janji Kartu Pra-Kerja

Saat kampanye PIlpres 2019, Jokowi menjanjikan Kartu Pra-Kerja untuk pengangguran dan korban PHK. (Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto)

KBR, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan hingga pertengahan 2019 sudah ada sekitar 10 ribu buruh mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Gelombang PHK itu terjadi di industri baja, semen, elektronika, dan otomotif.

Menurut keterangan resmi KSPI, industri baja mem-PHK sekitar tiga ribu hingga lima ribu orang gara-gara sektor itu terdesak masuknya baja murah dari Tiongkok.

Begitu juga dengan industri semen. KSPI menyebut perusahaan di sektor ini mem-PHK sekitar seribu hingga dua ribu karyawan karena kalah saing dengan masuknya semen impor murah, terutama dari Tiongkok.

Sedangkan di industri elektronik dan otomotif, gelombang PHK terjadi karena beberapa perusahaan besar tutup atau melakukan pengurangan tenaga kerja di Indonesia.

KSPI menagih janji pemerintah soal program Kartu Pra-Kerja untuk pengangguran dan korban PHK.

“Saya minta (Kartu Pra-Kerja) bisa dipakai untuk orang-orang yang terkena PHK, agar mereka bisa bekerja kembali. Apalagi banyak PHK di tahun ini. Saya minta bisa tahun depan mulai diterapkan,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam situs resminya, Minggu (4/8/2019).

Presiden KSPI juga meminta pemerintah agar membatalkan usulan revisi UU Ketenagakerjaan yang mengancam kesejahteraan pekerja.

"Dalam revisi itu diusulkan untuk mengurangi nilai pesangon. Lalu kenaikan upah minimal menjadi dua tahun sekali. Padahal selama ini kenaikan dilakukan setahun sekali. Lalu penggunaan tenaga kontrak dan alih daya semakin bebas, dan aturan memperketat aksi mogok," jelas Presiden KSPI Said Iqbal kepada Antara, Senin (5/8/2019).


Baca Juga: Tolak Pengurangan Pesangon, Serikat Pekerja Minta Bantuan Jokowi


Janji Jokowi Soal Kartu Pra-Kerja

Kartu Pra-Kerja adalah program jaminan sosial yang dijanjikan Jokowi saat masa kampanye Pilpres 2019. Program ini diklaim bisa membantu korban PHK dan para pengangguran.

Janjinya, pemegang Kartu Pra-Kerja yang kena PHK akan diberi program pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan kerja mereka.

Pemegang Kartu Pra-Kerja juga dijanjikan akan diberi uang tunjangan selama mereka masih menganggur.


Kemenaker: Estimasi Anggaran Rp10 Triliun untuk Kartu Pra-Kerja

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengaku sampai sekarang pemerintah masih terus mematangkan program Kartu Pra-Kerja.

Ia juga mengklaim, pemerintah sudah mengestimasikan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk Kartu Pra Kerja.

"Cuma ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, yang menjalankan atau menyelenggarakan ini (Kartu Pra-Kerja) siapa," kata Menteri Hanif dalam keterangan resminya, Kamis (1/8/2019).

Menurut Menteri Hanif, program Kartu Pra-Kerja ditargetkan berjalan awal tahun 2020. Program ini akan menyasar 2 juta orang, terutama angkatan kerja baru, angkatan kerja lama yang memerlukan skill-shifting, serta pekerja yang kena PHK.

"Ini adalah salah satu upaya kita memperkuat investasi SDM secara masif," jelas Menteri Hanif.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pascapenggerebekan, Mahasiswa Papua di Surabaya Trauma