KBR, Jakarta- Rencana PT Angkasa Pura II untuk membuat Low Cost Carrier Terminal (LCCT) atau terminal berbiaya rendah, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang akan terwujud. Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin menjelaskan, LCCT Bandara Soekarno-Hatta akan bertempat di Terminal 1 dan 2.
Kata dia, pembuatan LCCT ini untuk meningkatkan arus pariwisata. Menurutnya, pariwisata sudah menjadi sektor yang sangat penting di Indonesia.
"Terminal kategori LCCT, akan mendorong pertumbuhan pariwisata. Pariwisata sudah menjadi leading sektor dan akan menjadi inti ekonomi Indonesia kedepan," ungkap Awaluddin saat ditemui usai diskusi di Menara BCA, Kamis, (09/08).
Awaluddin menerangkan, proses realisasi terminal kategori LCCT sudah dimulai. Nantinya, kata dia, Terminal 1 menjadi LCCT Domestik, dan Terminal 2 menjadi LCCT Domestik dan Internasional. Sedangkan Terminal 3, ujarnya, menjadi pelayanan penuh bagi penumpang domestik maupun internasional reguler.
Setiap tahun, kata Awaluddin, Terminal 1 dapat menampung 22 juta penumpang, Terminal 2 menampung 15 juta penumpang, dan Terminal 3 dapat menampung 25 juta penumpang.
"Ditargetkan, Terminal 1 nantinya bisa menampung 28 juta penumpang per-tahun bila LCCT telah resmi. Harapannya, pada 2028 atau 10 tahun kedepan, kami bisa melayani 100 juta penumpang per-tahunnya," harap Awaluddin.
Ia mebeberkan, butuh anggaran sebesar Rp3,7 triliun untuk menyulap Terminal 1 dan 2 sebagai LCCT. Kata dia, biaya tersebut berasal dari dana internal PT Angkasa Pura II, atau self financing. Rencananya, LCCT dapat dioperasikan paling cepat akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun 2019.
Editor: Adia Pradana
membangun rumah ibadah justru lebih sulit dibanding membangun diskotik, karena terbentur Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PMB) yang bermasalah
Kementerian ATR harus bisa bedakan antara menghapus dan mengecualikan. Penghapusan dengan pengecualian. Permen yang dirujuk P24-nya Menteri LHK, kita menyebutnya pengecualian, bukan menghapus.
"Khilafah itu kan bisa disalahpahami oleh anak-anak kita. Oleh guru-guru kita juga bisa salah paham kalau tidak dijelaskan secara baik."
"Jika (harta benda) tidak mencukupi, maka terdakwa dipenjara selama 2 tahun,"
"Kita liat dulu urgensinya, apa yg disampaikan pak Mendagri itu. Karena apapun kita itu sudah melakukan pemilihan langsung sudah beberapa kali."
"Semua agama yang disahkan di Indonesia ini semuanya baik, tidak ada yang namanya ajaran agama yang kita sahkan ini melanggar suatu norma- norma.”
"Anggota termohon atau dari Polda Metro Jaya telah melakukan perampasan terhadap barang milik para pemohon."
"Jadi kalau kita bicara efisiensi ya tentu saja itu enggak sesuai. Tapi kalau kita bicara ini hak prerogratif presiden, ya ini hak prerogratif presiden," ujar Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Di Indonesia masih banyak ditemukan berbagai produk hukum, baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah lokal, tidak pro-kebebasan beragama dan berkeyakinan."
"Secretary Ross bercerita kepada saya, di sana sekarang kalau ada menteri ingin mengeluarkan satu permen, dia harus mencabut dua permen. Di sini mestinya juga bisa kita lakukan itu," ujar Jokowi.
"Menyampaikan rancangan peraturan KPU, yang salah satunya masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap mantan terpidana korupsi."
Yamitema dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Kani Jaya Sentosa
"Namanya PNS itu kan dia harus terbebas dari paham radikalisme. Oleh karena itu, sebelum masuk (kantor pemerintahan) mereka juga harus ada ujiannya."
"KPU diberi kewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan Pemilu pada Presiden dan DPR. "
"Padahal sebetulnya kita berdoa bukan untuk diri kita, keluarga kita, umat kita, tetapi juga bangsa dan negara. Kalau bicara bangsa ya Indonesia itu penuh dengan keragaman," 
Mabes Polri mengklaim penembakan yang dilakukan tersangka AM terhadap Immawan Randi mahasiswa Haluoleo, Kendari, adalah aksi spontanitas.
"Yang paling kami takutkan adalah 'abuse of power', penyalahgunaan wewenang. Contohnya, hasil pembangunan dari dana desa ini dianggap keberhasilan partai politik A atau B, atau calon tertentu." 
"Jika gugatan ini diteruskan, maka akan menjadi preseden buruk dalam sejarah kebebasan pers Indonesia dan catatan kelam di era pemerintahan Presiden Joko Widodo."
"Kalau komitmen pemerintah jelas, segala tindakan yang melanggar hukum pasti akan mendapat sanksinya."
"Dengan lokasi negara Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, Indonesia mempunyai nilai lebih sebagai tempat ideal untuk Bandar Antariksa."