KBR, Jakarta- Ketua KPU Arief Budiman mengatakan KPU akan mengumumkan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) paling lambat Sabtu (12/8/2018). Saat ini, masih dalam tahap proses penyusunan verifikasi perbaikan berkas persyaratan calon legislatif.
"Sudah masuk proses penyusunan DCS. Nanti kalau sudah rapi, kalau sudah tersedia datanya, sudah lengkap nanti akan diumumkan. Paling lambat tanggal 12 (Agustus 2018)," kata Arief di Kantor KPU, Rabu, (8/8/2018). Nantinya KPU akan mengumumkan DCS secara serentak di semua tingkatan DPR, DPD, dan DPRD.
Pernyataan Arief sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, verifikasi perbaikan daftar calon dan syarat calon pada 1-7 Agustus 2018. Sedangkan penyusunan dan penetapan DCS pada 8-12 Agustus 2018.
Baca:
- KPU Tetapkan 185-an Juta DPS Pemilu 2019
Pilpres
Ketua KPU
Arief Budiman menambahkan KPU telah memilih RSPAD Gatot Subroto Jakarta sebagai rumah sakit pemeriksa kesehatan bagi calon peserta Pemilu Presiden 2019.
Kata Arief, KPU juga telah membentuk tim tes kesehatan yang beranggotakan puluhan dokter rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Sebelumnya KPU sempat mempertimbangkan 4 rumah sakit diantaranya RSPAD, RSCM, RSAL dan RSAU. Namun dengan berbagai pertimbangan dan rekomendasi IDI, RSPAD pun dipilih karena memiliki syarat dan kesiapan lebih dibanding lainnya.
"Kita sudah ketemu sama RSPAD. Ruangannya sudah diperbaiki semua, alat-alatnya baru sudah. Sudah ketemu juga dengan kepala rumah sakit, dengan tim dokter pemeriksa. Ini rekomendasi IDI. Pokoknya, seluruh ahli terbaik yang dimiliki Indonesia yang tersebar di beberapa daerah dilibatkan," tambah Arief.
Menurut Arief, pemeriksaan atau tes kesehatan capres dan cawapres nantinya akan dilakukan satu hari setelah bakal pasangan calon mendaftarkan diri ke KPU. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 5 tqhun 2018, masa pemeriksaan kesehatan bagi peserta akan berlangsung pada 5-13 Agustus 2018.
Editor: Fajar Aryanto
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
