KBR, Jakarta - Kebijakan pemerintahan Joko Widodo memperpanjang izin PT Lapindo Brantas menuai protes Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Koordinator JATAM, Merah Johansyah menyebut keputusan memperpanjang izin hingga 2040 itu mencederai janji politik Jokowi ke korban lumpur Lapindo.
Apalagi pada 2014 silam menurutnya Jokowi menjanjikan bantuan pendidikan, kesehatan hingga lapangan kerja. Tapi hingga kini, komitmen itu tak kunjung dipenuhi.
"Jangan jadikan isu lingkungan hidup hanya menjadi komoditas politik. Kalau memang ingin menuntaskan kasus Lapindo, tuntaskan. Kami tagih sekarang," ujar Merah dalam diskusi terbatas di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (15/8/2018).
"Kami atas nama warga korban tambang menangih janji politik pak jokowi pada warga saat itu," lanjutnya.
Merah kecewa dengan keputusan perpanjangan izin bagi PT Lapindo Minarak Brantas tersebut. Apalagi mengingat perusahaan itu terbukti abai terhadap lingkungan. Ini ditunjukkan dengan tragedi semburan lumpur akibat pengeboran gas oleh perusahaan tersebut.
Sebab itu, ia menilai, mestinya Lapindo Brantas tak lagi layak mengantongi perpanjangan izin. Sebelumnya, Kementerian ESDM memperpanjang kontrak pengelolaan Lapindo Brantas di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Kontrak ini efektif mulai 23 April 2020 hingga 2040.
Baca juga:
Editor: Nurika Manan
Saya pertegas para pemilik klub, para pelatih, tergugah untuk kita bersama-sama demi kepentingan nasional
"Mulai sekarang ini saya tekankan kepada mereka untuk netralitas TNI dan juga tidak ikut dalam politik praktis tadi sesuai dengan penekanan"
Harus fair juga kita. Padahal persoalannya justru ada di luar penegak hukum.
"Bagus, bagus karena Surya Darmadi itu korupsinya merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara,"
Kota-kota besar misalnya Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, dan kota-kota besar yang lainnya, mulai mengalami macet.
"Sehingga sudah sejak beberapa waktu lalu, BMKG menggencarkan sosialisasi kewaspadaan gempa bumi sebelum kejadian gempa ini, jadi ada beberapa kali sosialisasi"
"Semuanya harus menghormati proses hukum,"
"Memang gajah tempat mainnya di situ, istilahnya orang di situ tempat jemur-jemur, tidur-tidurnya gajah,” 
Nah, konsep puncaknya ini secara global ini umur segini nanti kita lihat di Indonesia bagaimana 10 tahun sampai 12 tahun, 5 tahun sampai 6 tahun," 
Dan sudah dilakukan pengulangan juga pengujian. Dan hasilnya adalah memenuhi standar sesuai dengan farmakope Indonesia.
"Gas bumi merupakan energi fosil paling bersih dan paling banyak digunakan setelah minyak bumi dan batu bara.
Tiap enam bulan sekali 100 ribu menurut saya sih suatu angka yang masih make sense ya..
Dua hal diduga sebabkan Minyakita langka. Yaitu migrasi konsumen minyak goreng premium ke minyak goreng curah subsidi serta karena suplai CPO digunakan untuk program biodiesel B35.
“Dalam rapim (rapat pimpinan) TNI-Polri ini saya ingin agar visi itu sama, tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu menjadi jelas, jadi arahnya ke sana,” 
"Frasa ini saya sampaikan dalam suasana yang sangat canda dalam artian bentuk kelakar"
"Saya kadang sedih masuknya NU ke politik sejak masa reformasi dan diberlakukannya sistem politik demokrasi yang harus berbasis massa begitu ya..."
Pertanyaan "Maukah kau menikah denganku?" tak selalu berujung pada jawaban "Iya". Namun jika penolakan lamaran didasari atas rasa ketakutan berlebih, bisa jadi Gamophobia sebabnya. 
"Kita akan segera mengirim misi bantuan ke dan itu bagian daripada tanggung jawab internasional kita,"
"Melalui proses hukum juga, denda administratif dalam bentuk denda bisa dijalankan untuk bagimana perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pemulihan terhadap sistem gambut," 
