KBR, Jakarta - Kebijakan pemerintahan Joko Widodo memperpanjang izin PT Lapindo Brantas menuai protes Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Koordinator JATAM, Merah Johansyah menyebut keputusan memperpanjang izin hingga 2040 itu mencederai janji politik Jokowi ke korban lumpur Lapindo.
Apalagi pada 2014 silam menurutnya Jokowi menjanjikan bantuan pendidikan, kesehatan hingga lapangan kerja. Tapi hingga kini, komitmen itu tak kunjung dipenuhi.
"Jangan jadikan isu lingkungan hidup hanya menjadi komoditas politik. Kalau memang ingin menuntaskan kasus Lapindo, tuntaskan. Kami tagih sekarang," ujar Merah dalam diskusi terbatas di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (15/8/2018).
"Kami atas nama warga korban tambang menangih janji politik pak jokowi pada warga saat itu," lanjutnya.
Merah kecewa dengan keputusan perpanjangan izin bagi PT Lapindo Minarak Brantas tersebut. Apalagi mengingat perusahaan itu terbukti abai terhadap lingkungan. Ini ditunjukkan dengan tragedi semburan lumpur akibat pengeboran gas oleh perusahaan tersebut.
Sebab itu, ia menilai, mestinya Lapindo Brantas tak lagi layak mengantongi perpanjangan izin. Sebelumnya, Kementerian ESDM memperpanjang kontrak pengelolaan Lapindo Brantas di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Kontrak ini efektif mulai 23 April 2020 hingga 2040.
Baca juga:
Editor: Nurika Manan
"Nanti kita lihat lebih lanjut ya, tidak mungkin saya jelaskan sekarang gratifikasinya terkait apa. Ini masih terus kami klarifikasi, ada beberapa orang juga yang perlu kami mintakan keterangan,"
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3318 K/Pid/Sus Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019. Yang dijatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477,359,539.
"APBD-nya hampir 70 persen untuk mengurusi orang-orang Pemda. Jadi sisa-sisanya untuk rakyat. Itu kan tidak benar.”
"Sistem jalan berbayar sering dinilai sebagai kebijakan elitis, yang menghalangi orang miskin menggunakan jalanan sehingga orang kaya bisa bepergian tanpa hambatan."
"Program ini untuk kita dorong, agar sebelum mereka formal menikah, sudah dapat informasi itu," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Kirana Pritasari. 
“Yang gede-gede itu tidak ngurusin yang kecil-kecil. Supaya ekonomi rakyat diberikan kepada pengusaha lemah UMKM, itu arahnya ke sana, yang gede ngurus yang gede, yang kecil biar kepada UMKM".
"Intinya bahwa atas berbagai yang dinamakan pelanggaran HAM, kita jangan hanya fokus kepada penyelesaian yudisial, tapi juga ada alternatif penyelesaian nonyudisial."
"Tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya sudah masuk target saya, "
"Maksud saya sertifikat itu harus dipastikan bahwa setiap calon pasangan pengantin muda, dia memang sudah dibekali pengetahuan dan pemahaman yang sangat cukup tentang itu, sebelum dia menikah."
"Wajib untuk ditatar. Kan sama KUA kadang-kadang karena mau cepat, makanya pada saat menikah saja dikasih nasihat. Ini akan lebih lagi."
Kenaikannya sendiri kalau seluruhnya itu lebih dari Rp1 triliun untuk PBI saja, untuk BPJS saja kenaikannya. Dari Rp1,4 sekarang naik Rp1,1. Kan Rp1 triliun dibutuhkan kenaikan anggaran
"Sampai sekarang ini yang sudah tergelar di sana, kurang lebih hampir 7.000. Baik itu yang konflik sosial, yang kemarin. Baik operasi Nemangkawi, pengejaran KKB itu, maupun pengamanan objek vital,"
Menurut prediksi Bank Dunia, berbagai pekerjaan yang bersifat rutin, mudah terprediksi, memiliki prosedur baku, serta mengandalkan database bakal digantikan oleh robot.
"Bersama dengan Pemprov DKI untuk melaksanakan ERP dalam rangka push policy. Kalau tidak gitu orang tidak pindah ke angkutan umum," 
"Ada 10 orang yang sudah diamankan, jadi 5 orang di Riau, kemudian satu orang di Bekasi, kemudian 3 orang di Banten, satu orang di Jawa Tengah. "
"Nah oleh karena itu tugasnya BPTJ ke depan untuk mengevaluasi bersama-sama Grab untuk keselamatan," kata Bambang Prihartono.
"Hari ini juga ada koreksi tetapi tidak lebih dari 1 persen, jadi saya pikir (insiden bom), tidak begitu mengganggu market," kata Inarno Djayadi, Dirut BEI di Jakarta, Kamis (14/11/2019).
"Rendahnya pendidikan ditengarai menjadi salah satu penyebab rendahnya penggunaan internet pada industri mikro-kecil."
"Itu operasi penyambungan tendon. Penyambungan urat otot yang sempat terputus."
"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok, jadi ini masih dalam proses seleksi."