KBR, Jakarta - Pemerintah memastikan bakal membayar ganti rugi semua kerusakan bangunan akibat gempa yang mengguncang Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, akhir pekan lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ganti rugi tersebut akan diambil dari pos dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN sebesar Rp4 triliun.
Meski begitu, kata Sri, proses ganti rugi memerlukan verifikasi untuk menaksir nilai dari kerusakan bangunan tersebut.
"Sama seperti yang terjadi waktu itu di Yogya dan Padang, kita melakukan inventarisasi bangunan rusak, baik rusak sedang, rusak menengah, dan rusak berat. Terutama kalau bangunan pemerintah, tentu beda dengan bangunan komersial. Untuk bangunan rumah ada standar sendiri untuk skema kompensasi ke mereka," kata Sri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (6/8/2018).
Menkeu Sri Mulyani mengatakan pos dana cadangan tersebut berada di Kementerian Keuangan, yang terdiri dari Rp2 triliun untuk tanggap darurat dan Rp2 triliun untuk penanganan pasca-bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai kerusakan.
Dana cadangan tersebut rutin dianggarkan setiap tahun, dan bakal dikucurkan untuk situasi bencana seperti gempa bumi yang terjadi di NTB hari Minggu lalu.
Sebelum mengucurkan dana, kata Sri Mulyani, pemerintah akan melakukan inventarisasi masalah kemanusiaan, untuk mengetahui jumlah korban dan upaya penangananna. Setelah itu, baru akan dimulai inventarisasi bangunan rusak, menggunakan standar tertentu. Inventarisasi juga untuk membedakan jenis bangunan pemerintah, komersial, dan rumah tinggal.
Dari proses itulah, akan diketahui nilai bantuan yang akan diberikan pemerintah, yang semuanya tergantung dari jenis kerusakan pada bangunan tersebut.
Editor: Adia Pradana
“Kalau sampai saya melihat eselon IV, III bahkan II yang tidak paham APBN tapi ikut bicara (di medsos), jangan lupa saya sekarang menge-track social media Anda," ujar Sri Mulyani.
"Argumen kualitatifnya itu cukup dominan."
Pertemuan ini penting untuk mendinginkan suasana pasca-Pemilu.
Kominfo mulai melakukan "take down" terhadap akun atau konten iklan rokok di internet. Berbeda dengan langkah pemerintah Australia, yang sekedar menerapkan pembatasan ketat.
Sampaikan apresiasi juga ke pasangan Prabowo-Sandiaga karena ajukan sengketa Pemilu ke MK. 
Hakim MK diyakini tak akan terpengaruh oleh tekanan atau aksi massa dalam memutuskan gugatan. 
Meminta semua pihak bisa menghormati apapun yang terjadi di persidangan.
Larangan penggunaan senjata api dalam pengamanan sidang merupakan perintah langsung dari Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. 
Menhub Budi Karya berjanji meningkatkan anggaran untuk bus dan kereta mulai tahun depan.
Pengajuan syarat formil dan materiil juga dianggap salah alamat. 
Jika pendukung Prabowo tak datangi MK. 
Kepolisian akan mengerahkan 12 ribu personel gabungan dari TNI dan Polri untuk berjaga di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi dan beberapa titik rawan di Jakarta.
Prabowo-Sandiaga hadir, Jokowi-Ma'ruf tidak. 
Berbarengan dengan gaji bulanan PNS.
Mulai dari pemeran figuran, juga pakar 'yuridis romantis'. 
Bisa menekan impor minyak 5 hingga 6 tahun mendatang. 
Karena bisa dibuka oleh siapapun dan kapanpun, tanpa kontrol dan batas waktu.
Syarat pembatasan hak asasi diatur dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.
Indonesia juga akan diberi bantuan teknis berupa informasi, pelatihan, pendidikan, seminar, dan lain sebagainya.
Karena sudah dibubarkan dan tak ada lagi di institusi TNI. 