KBR, Jakarta - Pemerintah memastikan bakal membayar ganti rugi semua kerusakan bangunan akibat gempa yang mengguncang Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, akhir pekan lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ganti rugi tersebut akan diambil dari pos dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN sebesar Rp4 triliun.
Meski begitu, kata Sri, proses ganti rugi memerlukan verifikasi untuk menaksir nilai dari kerusakan bangunan tersebut.
"Sama seperti yang terjadi waktu itu di Yogya dan Padang, kita melakukan inventarisasi bangunan rusak, baik rusak sedang, rusak menengah, dan rusak berat. Terutama kalau bangunan pemerintah, tentu beda dengan bangunan komersial. Untuk bangunan rumah ada standar sendiri untuk skema kompensasi ke mereka," kata Sri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (6/8/2018).
Menkeu Sri Mulyani mengatakan pos dana cadangan tersebut berada di Kementerian Keuangan, yang terdiri dari Rp2 triliun untuk tanggap darurat dan Rp2 triliun untuk penanganan pasca-bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai kerusakan.
Dana cadangan tersebut rutin dianggarkan setiap tahun, dan bakal dikucurkan untuk situasi bencana seperti gempa bumi yang terjadi di NTB hari Minggu lalu.
Sebelum mengucurkan dana, kata Sri Mulyani, pemerintah akan melakukan inventarisasi masalah kemanusiaan, untuk mengetahui jumlah korban dan upaya penangananna. Setelah itu, baru akan dimulai inventarisasi bangunan rusak, menggunakan standar tertentu. Inventarisasi juga untuk membedakan jenis bangunan pemerintah, komersial, dan rumah tinggal.
Dari proses itulah, akan diketahui nilai bantuan yang akan diberikan pemerintah, yang semuanya tergantung dari jenis kerusakan pada bangunan tersebut.
Editor: Adia Pradana
"Nanti di semester kedua baru begitu jumlah vaksinnya penuh itu datang, kita harus bisa suntikkan ke 140 jutaan target dalam kurun waktu 6 bulan, itu yang tantangannya tinggi sekali," 
"flyer, banner, dan bentuknya leaflet itu masih kita gunakan terutama di daerah-daerah yang punya permasalahan di jaringan komunikasi,"
"Mudah-mudahan pada ulang tahun perayaan kemerdekaan bangsa kita, kita bisa mengendalikan Covid ini dengan lebih baik," 
"Kalau satu tahun yang lalu kita menemukan kasus 01 dan 02 Covid-19, tadi malam saya mendapatkan informasi bahwa dalam tepat satu tahun hari ini kita menemukan mutasi B117 UK Mutation di Indonesia." 
“Saya tadi melihat proses vaksinasi yang dilakukan untuk para pedagang di pasar Beringharjo berjalan lancar, dan juga untuk para pedagang kaki lima, para pelaku usaha,"
"Jangan karena negara itu punya keterbatasan, kemudian siswanya dan mahasiswanya tidak divaksinasi. Tidak adil buat siswa dan mahasiswanya begitu,” 
"Akan terus memperbaiki sistem antrean pemberian vaksin, sehingga lansia dapat lebih mudah mendapatkan informasi jadwal pemberian vaksin, dan juga menyesuaikan waktu kedatangannya di fasyankes." 
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik," 
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah." 
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,” 
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
