KBR, Jakarta - Pemerintah memastikan bakal membayar ganti rugi semua kerusakan bangunan akibat gempa yang mengguncang Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, akhir pekan lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ganti rugi tersebut akan diambil dari pos dana cadangan penanggulangan bencana pada APBN sebesar Rp4 triliun.
Meski begitu, kata Sri, proses ganti rugi memerlukan verifikasi untuk menaksir nilai dari kerusakan bangunan tersebut.
"Sama seperti yang terjadi waktu itu di Yogya dan Padang, kita melakukan inventarisasi bangunan rusak, baik rusak sedang, rusak menengah, dan rusak berat. Terutama kalau bangunan pemerintah, tentu beda dengan bangunan komersial. Untuk bangunan rumah ada standar sendiri untuk skema kompensasi ke mereka," kata Sri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (6/8/2018).
Menkeu Sri Mulyani mengatakan pos dana cadangan tersebut berada di Kementerian Keuangan, yang terdiri dari Rp2 triliun untuk tanggap darurat dan Rp2 triliun untuk penanganan pasca-bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai kerusakan.
Dana cadangan tersebut rutin dianggarkan setiap tahun, dan bakal dikucurkan untuk situasi bencana seperti gempa bumi yang terjadi di NTB hari Minggu lalu.
Sebelum mengucurkan dana, kata Sri Mulyani, pemerintah akan melakukan inventarisasi masalah kemanusiaan, untuk mengetahui jumlah korban dan upaya penangananna. Setelah itu, baru akan dimulai inventarisasi bangunan rusak, menggunakan standar tertentu. Inventarisasi juga untuk membedakan jenis bangunan pemerintah, komersial, dan rumah tinggal.
Dari proses itulah, akan diketahui nilai bantuan yang akan diberikan pemerintah, yang semuanya tergantung dari jenis kerusakan pada bangunan tersebut.
Editor: Adia Pradana
"KPK rasanya seperti dikepung dari berbagai macam sisi," kata Agus di Gedung KPK
Pertemuan itu hanya bersifat transaksional belaka. 
Kenaikan tarif cukai rokok untuk menekan konsumsi rokok, mengatur industri tembakau dan menekan peredaran rokok ilegal.
Publik diminta terima putusan DPR
"Lembaga antikorupsi harus punya kewenangan untuk merekrut dan memberhentikan pegawainya sendiri, dengan mengacu pada prosedur internal yang jelas dan transparan."
"Padahal di dalam rumah pintu dan jendela tertutup semua, tapi mata pedih, nafas jadi sesak. Semoga segera selesai asap ini."
"Seperti kayak presiden, presiden saja diawasi. "
Pemungutan suara, 5 yang mendapat suara terbanyak adalah Nawawi Pomolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri. 
"Saat rapat saya sendiri menghadapi lima pimpinan, tidak satupun pimpinan yang mengatakan bahwa saya melanggar. "
Kita tidak bisa mempercayai sesuatu hal informasi-informasi sepihak. Tidak ada bukti. Harusnya kan disampaikan bukti," kata Mulyadi
Seharusnya surat yang sudah dikirimkan KPK dapat dipertimbangkan lebih jauh oleh DPR untuk memastikan pimipinan KPK kedepan adalah orang-orang berintegritas," ucap Kurnia.
Pemerintah lamban, dan tidak memprioritaskan, serta terkesan abai, dalam menangani kasus Papua, khususnya pengungsi Nduga.
Apapun risikonya, menyuarakan perlawanan akan perlemahan, penggagalan, hingga pemberantasan korupsi di Indonesia penting, karena korupsi harus diberantas di Indonesia.
PB Djarum akan mengganti nama "Audisi Umum Beasiswa PB Djarum" menjadi "Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis".
Habibie dikenang sebagai sosok pemberani dan peka HAM
"Kritik terbuka adalah hasil dari proses demokrasi yang telah ia mulai."
"Meloloskan Capim KPK bermasalah dan merevisi UU KPK merupakan pelemahan lembaga antikorupsi. Sebab, memiliki kecenderungan untuk melemahkan KPK," ujar Yunahar Ilyas.
Mahasiswa sejumlah daerah gelar aksi tolak upaya pelemahan KPK