KBR, Malang- Malang Corruption Watch (MCW) meminta Pemerintah Kota Malang mengkaji ulang rencana pengadaan mobil dinas untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang 2018, anggaran pengadaan dua mobil dinas mencapai Rp1,4 miliar.
Koordinator Badan Pekerja MCW Fachruddin menilai mobil dinas lama untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pengadaan tahun anggaran 2014 sebesar Rp2,5 miliar masih layak pakai.
Fachruddin mendesak agar anggaran mobil dinas baru Rp1,4 miliar dialihkan untuk tambahan anggaran sektor pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan.
“Saya kira ini butuh dikaji ulang. Karena ada banyak sekali kebutuhan penganggaran di Kota Malang yang harus ditingkatkan. Seperti pelayanan dasar masih belum mencukupi atau tidak sesuai aturan yang ada misalnya, pendidikan dan kesehatan dan lainnya,” kata Fachruddin, Selasa, (07/08).
Sementara Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto berkilah Pemerintah Kota wajib menyediakan mobil dinas baru untuk Wali Kota dan Wakil Wakilnya. Hal itu, kata Wasto, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
"Setiap masa jabatan, sesuai dengan Permendagri, itu memang dianggarkan pengadaan mobil jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” kata Wasto.
"Ganti atau tidak, itu tergantung beliau (Wali Kota dan Wakil Wali Kota). Kalau beliau mau memakai kendaraan yang ada atau ganti itu hak beliau. Tapi secara tanggungjawab dan kewajiban itu memang harus dianggarkan. Seandainya beliau mau yang baru, ya sudah itu memang haknya," lanjut Wasto.
Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang periode 2018–2023. Keduanya memenangkan pemilihan kepala daerah 2018 lalu, menggantikan M. Anton–Sutiaji yang sebelumnya memimpin Kota Malang periode 2013–2018.
Editor: Adia Pradana
Pemicunya yaitu informasi terkait adanya relokasi atau penggusuran terhadap masyarakat setempat.
43 persen masyarakat masih meminta informasi tata cara pengajuan KUR.
Nama Whoosh adalah singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat.
Pengabdian Nining Elitos bagi perjuangan buruh
"Intimidasi bisa terkait kepada yang namanya peserta pemilu, kepada penyelenggara Pemilu, apalagi kepada pemilih"
"Kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, bapak presiden, pengoperasian kereta api cepat Jakarta Bandung masih tidak dikenakan biaya atau gratis," 
"Masih terdapat 160 kabupaten kota yang penyerapan anggaran masih 0 persen"
Kawin tangkap merendahkan martabat perempuan
“Yang kita tuntut tentu pejabat tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang menjabat saat terjadi peristiwa yaitu Nico Afinta,"
Menyoal cekcok food vlogger dan perkara pelecehan yang dialami musisi perempuan.
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
