BERITA

Tolak FDS, Seribuan Santri Ponpes di Lombok Demo

"“Apabila pemerintah tidak mencabut permendikbud nomor 23, maka kita akan mendesak kepada PBNU untuk mencabut dukungan""

KBR, Mataram- Seribuan santri yang berasal dari sejumlah pondok pesantren (Ponpes) berbasis Nahdlatul Ulama (NU) di Pulau Lombok, NTB berunjukrasa menolak program sekolah sehari penuh atau "full day school" (FDS) yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Mereka memenuhi jalan Pejanggik Kota Mataram depan kantor Gubernur NTB.

Sekretaris Pengurus Wilayah NU NTB  Lalu Winengan mengatakan, Keluarga besar NU wilayah NTB bersama santri dan diniah menolak penerapan sekolah sehari penuh yang akan diterapkan oleh Mendikbud melalui Permendikbud No 23 tahun 2017. Pengurus Wilayah NU NTB meminta agar pemerintah pusat segera merevisi aturan  lantaran  dinilai memiliki dampak buruk bagi siswa sekolah, terlebih para santri.

Ia mengatakan, santri di Ponpes biasanya mengaji sore hari dengan beragam kajian islami. Ketika program sekolah seharian diterapkan oleh pemerintah, maka kesempatan mengaji yang menjadi tradisi santri akan hilang. Jika pemerintah kukuh dengan kebijakan FDS ini, PB NU diminta mencabut dukungan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk protes.

“Apabila pemerintah tidak mencabut permendikbud nomor 23, maka kita akan mendesak kepada PBNU untuk mencabut dukungan “Apabila pemerintah tidak mencabut permendikbud nomor 23, maka kita akan mendesak kepada PBNU untuk mencabut dukungan nya kepada pemerintah, karena ini sudah melanggar kemerdekaan Indonesia,” ujar Sekretaris Pengurus Wilayah NU NTB  Lalu Winengan, Rabu (16/08).

Ia juga berpesan agar jangan sampai terjadi perpecahan antara NU dan Muhammadiyah dalam menyikapi isu FDS ini. Dia berharap  semua organisasi kemasyarakatan mendesak Mendikbud mengkaji ulang kebijakan ini.

Dalam kesempatan itu, ribuan santri ditemui langsung oleh Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Muhammad Amin.  Gubernur mengaku mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh kalangan santri, terlebih aksi tersebut berlangsung sangat tertib. Gubernur berjanji akan menyampaikan aspirasi para santri tersebut ke Mendikbud sebagai bahan kajian.

 “Sebagai gubernur saya menerima aspirasi ini dan aspirasi ini saya akan sampaikan sebagai bagian dari aspirasi masyarakat, ini akan menjadi bahan diskusi kami. Sebagai keluarga besar santri, saya menghargai aspirasi ini,” kata Gubernur.  

Gubernur juga menyampaikan pesan para Ulama terdahulu dalam merespon berbagai isu atau kebijakan pemerintah. Pesannya antara lain masyarakat harus selalu tawazun atau seimbang dalam merespon satu isu tertentu. Selanjutnya nilai thawasut atau moderat, dalam artian tidak ekstrem dalam menolak satu kebijakan, serta tasamuh atau menjaga sikap toleransi dalam merespon sebuah kebijakan, termasuk kebijakan “full day school" ini.

Aksi unjuk rasa ditutup dengan pembacaan salawat badar yang menjadi tradisi keluarga besar NU. Gubernur juga mengajak santri untuk mendoakan para pahlawan nasional Indonesia, menjelang HUT kemerdekaan RI.

Editor: Rony Sitanggang

• FDS
• Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi
• Wakil Gubernur Muhammad Amin