KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo meresmikan Simpang Susun Semanggi tepat di hari kemerdekaan ke-72 RI, Kamis (17/8/2017).
Presiden Jokowi memuji kecepatan kerja Gubernur Jakarta sekarang Djarot Syaiful Hidayat dan gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurut Jokowi, simpang susun ini bukan hanya jantungnya Jakarta, tetapi juga Indonesia.
"Ini bukan hanya titik jantungnya Jakarta, tapi juga negara kita Indonesia. Keramaian yang paling padat adalah di Semanggi. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai kecepatan pembangunan Simpang Susun Semanggi, cepat sekali, satu tahun. Sangat menghargai sekali kerja gubernur yang sekarang maupun yang sebelumnya," kata Jokowi di Semanggi, Jakarta, Kamis (17/8/2017).
Jokowi juga memuji perusahaan pelat merah, PT Wijaya Karya yang menggarap proyek ini tepat waktu. Ia mengatakan, telah sering melewati simpang susun Semanggi.
"Sekali lagi saya mengapresiasi pekerjaan cepat yang dikerjakan di Simpang Susun sesuai rencana. Ini dikerjakan PT Wijaya Karya dengan ketepatan waktu," kata Jokowi.
Foto: Jembatan Simpang Susun Semanggi di kawasan Semanggi, Jakarta, Jumat (28/7/2017). (Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga)
Pembangunan Simpang Susun Semanggi tidak menggunakan dana anggaran daerah (APBD). Seluruh biaya diambil dari dana kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) pengembang, PT Mitra Panca Persada. Pembangunan ini menelan dana Rp360 miliar.
Simpang Susun Semanggi memiliki panjang 1,6 kilometer, terdiri dari dua jalur lingkar (ramp). Jalur pertama menghubungkan lalu lintas dari arah Grogol menuju Blok M. Adapun jalur kedua, menghubungkan lalu lintas dari arah Cawang ke Thamrin.
Baca juga:
Editor: Agus Luqman
"Seto juga mengingatkan orangtua untuk tetap mengelola emosi secara baik, saat menegur anak untuk belajar."
"Yang perlu kita ketahui di sini kenapa harus disempurnakan? Hukum Indonesia tidak mengenal yang namanya sanksi sosial."
"Nanti menunggu saat situasi Pandemi virus korona ini sudah baik, kita akan buka belajar tatap muka."
Berdasarkan fakta dan analisis, Dewan Pengawas menilai tujuh laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK, tidak cukup bukti.
Satgas Penanganan Covid-19 mendorong pemerintah daerah meningkatkan kapasitas tes, sehingga semakin banyak kasus yang terdeteksi dan tertangani dengan cepat.
Rumah sakit lapangan yang tersebar di 61 lokasi juga penuh.
Penambahan tempat tidur RS tidak sebanding dengan jumlah penambahan pasien Covid-19 setiap hari.
Berdasarkan data FSPBI, dari dua ribuan anggota, ada 166 orang yang terinfeksi Covid-19.
"Yang tadinya bisa dicegah supaya gak jadi parah, yang tadinya bisa dicegah supaya bisa segera ditangani akhirnya nggak bisa."
"Ini yang jadi masalah, PPKM Darurat sudah berlangsung dua minggu, baru ada rencana pembagian bansos. Ini orang udah mati kelaparan, baru mau akan, kan keterlaluan."
"Di tahap awal ini setidaknya 400 SMK dan politeknik, akan terlibat dalam ekosistem laptop PDN ini."
Mangrove juga berperan penting untuk menghadapi dampak buruk perubahan iklim. 
"Nah ini rumah sakit-rumah sakit darurat yang sedang dibikin ini memang harus segera dibuka, dimanfaatkan, buka lagi tambah lagi ini menjadi penting banget."
HIPMI meminta pemerintah betul-betul memerhatikan nasib UKM.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim proses penyaluran bantuan ini akan lebih sederhana.
Pemerintah mengklaim penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mampu menurunkan tingkat keterisian rumah sakit di sejumlah daerah.
Dasar hukum PPKM yang digunakan pemerintah adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri.
"Peningkatan vaksinasi dalam situasi saat ini memang tidak terlalu bisa kita harapkan. Jadi setidaknya menjaga konsistensi capaian di satu juta dosis saja sudah prestasi, sudah bagus banget."
Upaya hukum antara lain memproses ke Dewan Pengawas KPK, ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan ke kepolisian.
