KBR, Jakarta - Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian Taufik Andrie menyatakan bebasnya narapidana kasus terorisme Aman Abdurrahman alias Oman Rochman sangat berisiko terhadap keamanan nasional.
Taufik menilai, Oman merupakan pimpinan ideologi yang pengaruhnya sampai dianggap fatwa oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).
Taufik mengatakan meski secara hukum Oman memiliki hak bebas, polisi bisa kembali menjeratnya atas dugaan keterlibatan dalam bom Thamrin.
"Kita bicara tentang risiko keamanan. Karena sosok ini adalah ideolog. Dia salah seorang pemimpin ideolog, sebuah kelompok yang katakanlah paling aktif saat ini. Jika posisinya ada di luar, dia akan membawa spirit baru bagi kelompoknya untuk lebih aktif lagi. Ketika dia dalam saja kelompoknya sudah begitu aktif, sejak 2014 sampai hari ini. Dalam koridor hukum, second punishment ini bisa diberlakukan," kata Taufik kepada KBR, Jumat (18/8/2017).
Yayasan Prasasti Perdamaian merupakan lembaga yang didirikan untuk membantu dan mendampingi para bekas narapidana teroris untuk kembali ke kehidupan di masyarakat dan mencegah mereka terjun kembali ke dunia terorisme.
Taufik mengatakan, secara ketentuan hukum, Oman memang berhak bebas karena telah mendapat remisi saat peringatan hari kemerdekaan ke-72 RI. Namun, kata dia, polisi dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPB) harus cepat dan cermat apabila akan menjerat Oman untuk kasus terorisme lainnya, seperti bom Thamrin yang terjadi 2016 lalu.
Apabila pada akhirnya polisi kekurangan alat bukti atau saksi, mau tak mau Oman harus dibebaskan, meski indikasi pengaruhnya dalam dinamika teror sangat kuat.
Menurut Taufik, keterlibatan Oman dalam bom Thamrin sangat kentara, lantaran namanya dua kali disebut oleh terdakwa kasus tersebut. Misalnya oleh Sunakim alias Afif yang menjadi salah satu pelaku pengeboman di Thamrin.
Sunakim juga sempat mengaku mengunjungi Oman Rachman di LP Nusakambangan untuk meminta restu sebelum pengeboman di Sarinah Thamrin, Jakarta, 14 Januari 2016 lalu.
Taufik mengatakan Oman juga kerap disebut sebagai aktor yang berperan kuat dalam Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Menurutnya, dalam penyelidikan Oman di Mako Brimob kali ini, polisi harus bisa menelusuri bagaimana perannya mengendalikan jaringan terorisme tersebut, mulai dari dukungan, pemberi fatwa atau perintah, pengelola sumber daya, hingga pengatur sistem keuangan dan penyokong kebutuhan logistiknya.
Selain itu, diduga Oman juga memiliki kedekatan dengan pengeboman di Terminal Kampung Melayu, Jakarta. Alasannya, selain lebih dominan sel kelompok dari Jawa Barat, Oman juga dianggap memegang kendali yang kuat dalam aspek ideologi, dan berperan sebagai pemberi fatwa.
Meksi begitu, Taufik mengatakan indikasi keterlibatan Oman yang paling kuat ada pada peristiwa bom Thamrin.
Baca juga:
-
Diduga Terlibat Bom Thamrin, Status Pendiri Kelompok JAD Ditentukan Pekan Depan
-
Aman Abdurrahman, Terpidana Teroris Pendiri JAD Dapat Remisi Bebas
Editor: Agus Luqman
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
