KBR, Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin tidak setuju dengan wacana memperberat syarat menjadi calon anggota legislatif pada pemilu. Dalam Rancangan Undang-undang Pemilu, Kementerian Dalam Negeri mensyaratkan calon anggota legislatif minimal harus menjadi anggota partai politik selama satu tahun, termasuk calon dari kalangan artis. Ade Komaruddin menilai syarat itu diskriminatif.
Ia menyarankan, pemerintah lebih baik mengatur mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif dari partai politik.
"Kita dalam membuat aturan, kita tidak boleh diskriminatif kepada siapapun, termasuk artis, ya artis punya hak yang sama seperti yang lain, yang harus diperbaiki adalah mekanisme rekruetmen pencalonan parpol, kalau bisa itu dalam undang-undang," kata Akom di DPR, Selasa (23/8/2016).
Penolakan juga datang dari anggota Komisi II DPR dari Partai Geridra Ahmad Riza Patria. Riza mengatakan setiap warga negara apapun profesinya tak boleh dibatasi haknya untuk memilih dan dipilih.
"Yang penting jujur, amanah, berintegritas dan tentu harus memiliki kompetensi, yang bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak atau rakyat indonesia seluruhnya," ujarnya.
Baca juga:
Ia khawatir, apabila ketentuan persyaratan itu dipakai maka akan memunculkan protes masyarakat atas undang-undang yang dihasilkan.
"Kami ingin pemerintah bersama DPR, berusaha menyusun UU yang tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan kegaduhan, dan diharapkan juga tidak menimbulkan judicial review yang diajukan kelompok masyarakat, ormas dll," tuturnya.
Kendati menginsyaratkan penolakan, Riza mengatakan, DPR menghormati usulan dari pemerintah dan nantinya bakal dibahas bersama.
"Apakah diperlukan batasan satu tahun, apa yang menjadi parameter dan indikator, nanti kita akan bahas," lanjutnya.
Editor: Nurika Manan
Tapi masalah terbesar dari Permendikbud ini sampai hari ini adalah sosialisasi karena masih banyak yang belum tahu.
Sulitnya, gandum merupakan komoditas yang tak bisa ditanam di Indonesia.
Langsung bekerja dan memastikan kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi Presiden nanti.
Penelitian LBH Masyarakat menunjukkan bahwa lebih 200 peraturan ketertiban umum di tingkat daerah bersifat multitafsir.
Mulai dari Rp400.000 hingga Rp2 juta.
Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih terjadi, meski pada November 2021 Kemendikbudristek sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mencegahnya.
“Strateginya tetap sama ya, yakni sebelum lahir dan setelah lahir."
Puluhan anak menjadi korban prostitusi anak atau perdagangan orang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah Polda menangkap seorang mucikari.
Jokowi meminta agar seluruh moda transportasi bisa lebih mudah diakses dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Menurut politikus senior PDIP Panda Nababan, menjadi politikus juga bukan proses yang bisa dipaksakan.
Diakui juga, distribusi pasokan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Saat ini lebih dari 60 persen pelaku UMKM menggunakan media sosial untuk berjualan.
Waspada Eating Disorder
"Kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dan semua pengurus ya kita minta wejangan,"
"Ujaran kepada siapa kebencian itu dilakukan? Kan dia hanya meminta agar warga tidak menerima bantuan," 
"Siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win,"
"Mau milih Pak Prabowo silakan, mau milih Pak Anies silakan, mau milih Pak Ganjar silakan. Perbedaan pilihan itu wajar enggak perlu diributkan."
Buku-buku favorit Melani Budianta
Pelarangan itu kurang tepat.
Kehadiran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nantinya juga akan mengatur penguatan budaya kerja, citra institusi, dan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
