Tahun Depan, Pemerintah Berencana Tarik Utang Lebih Cepat lewat SUN

""Kami paksakan begini supaya ada sumber pertumbuhan ekonomi.""

KBR, Jakarta - Pemerintah berencana menarik utang lebih cepat pada 2017 untuk memenuhi kebutuhan belanja di awal tahun.

Hal ini hampir sama dengan apa yang dilakukan pemerintah pada 2016 lalu untuk memenuhi kebutuhan belanja besar di awal tahun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan mengatakan, peran itu sangat penting untuk mendorong belanja yang lebih cepat, terutama untuk program prioritas seperti infrastruktur.

"Kami paksakan begini supaya ada sumber pertumbuhan ekonomi. Goverment spending (belanja pemerintah) digenjot, menjadi sumber pertumbuhan, lama-lama ke arah enam atau tujuh persen. Kalau begitu nanti kan penerimaan pajak naik dan itu yang diharapkan untuk menutup defisit. Jadi pemerintah itu antara mau menghemat seberapa banyak. Jadi balancing-nya masih oke lah, keseimbangan primer negatif," kata Robert Pakpahan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (17/8/2016).

Robert mengatakan, strategi menarik utang lebih cepat perlu ditempuh karena penerimaan negara selalu kecil pada awal tahun. Penerimaan negara yang kini mengandalkan pajak, baru akan terkumpul pada April, sehingga pembiayaan belanja di awal tahun bisa berasal dari utang.

Robert mengatakan penarikan utang itu akan dilakukan melalui penerbitan Surat Utang Negara.

Meski begitu, Robert menyatakan pemerintah masih memikirkan beberapa pertimbangan sebelum menarik utang di awal tahun. Robert mencontohkannya dengan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang masih berlangsung hingga Maret 2017. Apabila penerimaan negara cukup besar untuk membiayai belanja, bisa saja penarikan utang ditunda sampai akhir tahun seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pada Selasa (16/8/2016), Presiden Joko Widodo membacakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Pada RAPBN itu, terdapat defisit untuk pembiayaan utang, investasi, pinjaman dan penjaminan sebesar Rp332,8 triliun. Nilai itu membesar dibandingkan APBNP 2016 senilai Rp296,7 triliun. Nantinya, pembiayaan anggaran itu diprioritaskan untuk yang jangka pendek atau segera jatuh tempo.

Editor: Agus Luqman

• utang negara
• Surat Utang Negara
• belanja pemerintah
• defisit APBN 2017