Penggabungan BUMN, Kemenkeu: Jangan Sampai Ada PHK

""Jangan sampai ada PHK. (Asetnya ada masalah?) Itu tetap harus dibahas. Lagi dipelajari dulu semua peraturannya, kita pelajari supaya clear. Kalau tidak Presiden repot. "

KBR, Jakarta- Pemerintah menjamin tak akan ada pemutusan hubungan kerja pada karyawan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bakal  digabung dalam induk usaha. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Sonny Loho mengatakan, holding tidak akan membuat perusahaan perlu mengurangi pegawainya.

Sonny   mengklaim proses holding justru bakal menguatkan perusahaan, terutama dari segi permodalan. 

"(Apa bakal ada PHK?) Jangan. Jangan sampai ada PHK. (Asetnya ada masalah?) Itu tetap harus dibahas. Lagi dipelajari dulu semua peraturannya, kita pelajari supaya clear. Kalau tidak Presiden repot. (Apa tahun ini?) Kami usahakan tahun ini. (Payung hukumnya?) Dalam bentuk aturannya PP. (Dengan DPR bagaimana?) Mesti komunikasi saja dengan DPR. (Bukan persetujuan?) Kalau dilihat peraturannya, enggak ada yang menyebut persetujuan. Jadi komunikasi saja," kata Sonny di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (18/08/16).

Sonny mengatakan, perusahaan BUMN yang paling siap diholding adalah sektor minyak dan gas. Nantinya, Pertamina Holding Company yang membawahi PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN). Menurutnya, holding justru akan memperkuat posisi perusahaan, baik dari segi modal maupun daya saing. Setelah holding migas, bakal ada pembentukan lima holding BUMN lagi, meliputi pertambangan, jalan tol, jasa keuangan, perumahan, dan pangan.

Sonny berujar, pembahasan holding perusahaan memang memerlukan waktu. Namun, kata dia, pemerintah tetap menargetkan holding di sektor energi bakal rampung tahun ini. Kata dia, kajian aspek yang paling berat adalah soal hukum, sebelum nantinya disetujui Kementerian Hukum dan HAM dan diajukan pada Presiden agar bisa menerbitkan peraturan pemerintah (PP).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan keinginannya mengefisienkan semua perusahaan BUMN melalui holding. Menurut Jokowi, strategi holding itu akan meningkatkan daya saing perusahaan di era pasar bebas ASEAN. Jokowi mengatakan, holding itu juga akan membantu perusahaan memperkuat permodalan, yang nantinya akan memperkuat posisi perusahaan itu dalam persaingan

Editor: Rony Sitanggang

• Dirjen Kekayaan Negara Sonny Loho
• holding bumn