KBR, Jakarta-
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK meyakini peristiwa kebakaran
hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi tidak merusak persepsi dunia internasional tentang komitmen Indonesia
memerangi perubahan iklim.
Staf Ahli KLHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Laksmi Dhewanti mengatakan, Indonesia sudah menjalin kerja sama dengan banyak negara, terutama Jepang di bidang industri berbasis lingkungan. Sehingga, kata dia, negara-negara itu akan menilai Indonesia secara obyektif, meski karhutla masih terjadi.
"Ya sebetulnya kebakaran hutan itu mempengaruhi banyak hal. Tetapi, saya yakin dengan kerja sama yang baik selama ini dengan Jepang, tentunya penilaiannya akan balance ya, seimbang. Karena memang pemerintah Indonesia, menunjukkan komitmennya memberantas atau mengurangi kebakaran hutan, terutama melalui upaya-upaya pencegahan. Saya rasa, Jepang dan negara mitra lainnya akan melihat pertimbangan-pertimbangan itu," kata Laksmi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/08/16).
Laksmi mengatakan, komitmen Indonesia untuk menekan pelepasan karbon dan memerangi perubahan iklim sudah dimulai sejak lama, termasuk sebelum Kesepakatan Paris tahun lalu.
“Internasional memandang Indonesia sebagai negara dengan komitmen besar terhadap perbaikan lingkungan. Pandangan itu berasal dari upaya pemerintah mencegah dan memitigasi karhutla, serta menindak tegas perusahaan yang secara sengaja membakar hutan untuk ekspansi,” tambahnya.
Hari ini, pemerintah Jepang dan Indonesia memperingati tiga tahun kerja sama di bidang perdagangan karbon, sebuah mekanisme berbasis pasar yang memungkinkan terjalin negosiasi dan pertukaran hak emisi gas rumah kaca.
Kolaborasi itu meliputi hibah, investasi, dan transfer teknologi rendah karbon dari Jepang untuk Indonesia. Selama tiga tahun berjalannya skema bernama Join Credit Mechanism itu telah mendanai 108 studi pelayakan dan pendanaan sebagian untuk 28 proyek implementasi dengan total investasi USD 150 juta.
Editor: Malika
Presiden berjanji bakal segera mencarikan solusi.
Dia pun menyebut pemerintah dalam hal ini Bulog juga tak maksimal dalam menyerap beras petani secara 100 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama ada pemberian THR bagi guru ASN non-penerima tunjangan kinerja atau TPP.
Di beberapa jalur mudik masih ada penyempitan jalan, kurangnya penerangan, hingga proyek jalan yang belum selesai.
Kemacetan sudah terjadi di beberapa wilayah akibat meningkatnya pengguna kendaraan pribadi dan keterlambatan membangun transportasi publik.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida.
Sebab, menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, jumlah anggaran sekitar Rp149 miliar, hanya cukup untuk stok cadangan atau buffer stock hingga Agustus mendatang.
Mulai dari penyempitan jalan, penerangan jalan, hingga proyek perbaikan jalan yang masih juga belum selesai.
Pemerintah memutuskan melakukan impor beras 2 juta ton tahun ini. 
Yang jadi problem adalah ketika pendekatan sosial kultural enggak jalan itu juga akan berpengaruh terhadap penegakan hukum,
Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga situasi di Tanah Air yang mulai memasuki masa pra-endemi.
"Kita bisa lihat, pertama, tidak semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan klaim JHT akibat PHK"
Pentingnya menjaga pola makan dan latihan fisik demi kelancaran puasa. 
"Perbaikan PRIMA paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,"
Vonis rendah hakim terhadap para terdakwa tidak setimpal dengan kematian 135 orang akibat tragedi Oktober tahun lalu.
Tips Atur Bujet Self-Reward Aman di Kantong
"Jadi tuan rumah laga final pun sudah sangat siap. Pokoknya tugas saya sudah selesai."
"Kami sedang melakukan review kembali dengan kementerian keuangan untuk bisa memberikan budget tambahan,"
Berdasarkan pemaparannya, daging sapi impor asal Brasil itu tak bisa digunakan untuk kebutuhan selama puasa Ramadan.
Menurut Akmal penolakan Timnas Israel ini mengandung muatan politis terlebih lagi kini jelang Pemilu 2024.
