BERITA

Kemenkes Didesak Hapus Praktik Sunat Perempuan

"Menurut Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari, tahun ini Indonesia menjadi negara ketiga tertinggi di dunia yang melaksanakan praktik sunat perempuan, setelah Ethiopia dan Mesir."

KBR, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sustainable Development Goals (SDGs) mendesak Kementerian Kesehatan untuk menghapuskan praktik sunat perempuan. Anggota koalisi sekaligus Sekeretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari beralasan, praktik ini merugikan perempuan secara medis. Ia menjelaskan, praktik sunat perempuan bisa mengakibatkan infeksi, gangguan saluran kencing bahkan kanker rahim.

"Karena itu bagian yang sangat sensitif, lama sekali sembuhnya. (Terlebih, rasa sakitnya) itu terbawa seumur hidup," jelas Dian di Jakarta, Kamis (4/8/2016). Penjelasan Dian ini mengacu pada data lembaga kesehatan dunia WHO.

Karenanya, koalisi masyarakat sipil untuk SDGs ini juga meminta pemerintah memasukkan isu sunat perempuan dalam indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Namun lebih lanjut Dian pun bercerita, Kementerian Kesehatan sebagai pengampu program ini malah menolak bertanggung jawab atas upaya penghapusan praktik ini.

"Pada diskusi yang pertama (Juli 2016--Red) itu, utusan dari Kementerian Kesehatan menyatakan, itu (Sunat Perempuan) seharusnya nggak jadi tugasnya Kementerian Kesehatan, karena itu bukan tindakan medis. Tapi, mereka lupa, kesehatan itu bukan persoalan medis semata, tapi persoalan sosial erat kaitannya dengan kesehatan, seperti gaya hidup sehat dan lainnya, serta praktik-praktik yang berbahaya untuk kesehatan. Itu kan bagian dari kesehatan," tutur Dian.

Baca juga:

<li><b><a href="http://kbr.id/10-2015/perempuan_minta_difokuskan_dalam_sdgs_/76542.html">Fokus SDGs untuk Kelompok Perempuan</a></b></li>

<li><b><a href="http://kbr.id/12-2013/ada__15_jenis_kekerasan_yang_dialami_perempuan_di_indonesia/34323.html">15 Jenis Kekerasan yang Dialami Perempuan Indonesia</a></b> </li></ul>

Dian pun menjelaskan, praktik sunat perempuan lazimnya terdiri atas empat jenis, yaitu memotong seluruh clitoris, memotong sebagian clitoris, melukai clitoris, dan menggores clitoris. Sementara alat yang digunakan dalam praktik sunat perempuan di Indonesia pun beragam. Yang paling banyak ditemukan adalah gunting, silet dan bilah bambu.

"Kalau di Madura itu yang kedua (memotong sebagian). Makassar itu melukai, tapi dalam. Yang terkahir (menggores), di beberaa tempat banyak di lakukan. Yang paling banyak itu yang ketiga, yang melukai tapi dalam itu," papar Dian.




Indonesia Masuk Tiga Besar Dunia


Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kemenkes 2013 mencatat persentase anak perempuan yang pernah disunat pada usia 0-11 tahun sebesar 51,2 %. Angka tertinggi terjadi di Gorontalo (83,7%) dan terendah di Nusa Tenggara Timur (2,7%).

Bahkan menurut Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari, tahun ini Indonesia menjadi negara ketiga tertinggi di dunia yang melaksanakan praktik sunat perempuan, setelah Ethiopia dan Mesir. Ia pun menyayangkan, nihilnya peran pemerintah dalam menyosialisasikan bahaya sunat perempuan. Padahal praktik ini jelas melanggar Undang-Undang tentang perlindungan bayi dan anak.

"Pasal 134 dan 133, UU no. 36/2009 menyatakan, pemerintah itu punya kewajiban untuk melindungi bayi dan anak dari diskriminasi dan (tindak) kekerasan. Dan, praktik-pratik sunat itu adalah bagian dari diskriminasi dan (tindak) kekerasan," pungkas Dian.

Anggota koalisi lain dari INFID Hamong Santoso menjelaskan, praktik sunat perempuan ini sebetulnya bukan merupakan tindakan medis melainkan praktik budaya yang berisiko bagi kondisi psikis dan fisik perempuan. Itu sebab penting bagi pemerintah untuk mengambil peran dalam mengedukasi masyarakat terkait dampak praktik ini bagi kesehatan.





Editor: Nurika Manan

• sunat perempuan
• Kementerian Kesehatan
• SDGs
• Koalisi Perempuan Indonesia
• infid