Jokowi Minta PPh Badan Diturunkan, Sri Mulyani: Akan Kami Kaji

""Spiritnya adalah membuat Indonesia menjadi negara yang perekonomiannya lebih kompetitif dan tentu bisa menjalankan fungsi-fungsi pembangunan" "

KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan mengkaji tarif pajak penghasilan badan (PPh Badan) dari 25 persen menjadi 17 persen. Sri mengatakan, itu memang permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat sosialisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty di Semarang.

Kata Sri, timnya di Kemenkeu akan mempelajari penurunan tarif pajak, karena akan berpengaruh pada penerimaan negara.

"Jadi kami akan mengajukan ke DPR berbagai macam perubahan di dalam peraturan ‎perundang-undangan perpajakan. Mengenai keputusan tarif seperti yang diputuskan presiden akan dilakukan berbagai kajian hitung-hitungan. Tapi spiritnya adalah membuat Indonesia menjadi negara yang perekonomiannya lebih kompetitif dan tentu bisa menjalankan fungsi-fungsi pembangunan yang memang merupakan program prioritas pemerintah," kata Sri di kantor Bursa Efek Indonesia, Rabu (10/08/16).

Sri mengatakan, saat ini Kemenkeu berencana mengajukan revisi terhadap beberapa peraturan perpajakan, yang di antaranya UU PPh. Menurutnya, revisi aturan perpajakan itu sekaligus untuk mereformasi perpajakan seiring dengan diberlakukannya kebijakan tax amnesty.

Sri berujar, keputusan menurunan tarif pajak, termasuk PPh badan bisa membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih kompetitif dibanding negara lain. Dengan demikian, meski tarifnya diturunkan, penerimaan negara dari pajak bisa digenjot karena sektor itu semakin berkembang. Kata Sri, keuntungannya juga bisa berimbas pada program pembangunan infrastruktur yang kini sedang digenjot pemerintah.

Editor: Rony Sitanggang

• pph badan
• Menteri Keuangan Sri Mulyani
• Presiden Jokowi
• presiden
• Revisi UU PPh