BERITA

Indeks Demokrasi BPS, Kebebasan Berkeyakinan Turun

Indeks Demokrasi  BPS,   Kebebasan Berkeyakinan Turun



KBR, Jakarta- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat variabel kebebasan berkeyakinan dalam indeks demokrasi 2015 mengalami penurunan. Anggota Tim Ahli BPS Musdah Mulia mengatakan, penurunan tiga indikator itu adalah tentang aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya, tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan berkeyakinan. Selain itu,  ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok pada kelompok lain terkait ajaran agama.

"Memang untuk tahun 2015 ini, trennya menurun. Ada gejala intoleransi itu semakin menguat di masyarakat. Ini menjadi pekerjaan berat untuk pemerintah sekarang. Sebelumnya, memang ada fluktuasi, beberapa daerah yang tadinya ada banyak kasus sekarang menurun, juga belum bertambahnya perda yang kami sebut intoleran, tetapi sikap intoleransi masyarakat bukannya semakin membaik, tetapi malah memburuk," kata Musdah di kantor BPS, Rabu (03/08/16)


Musdah mengatakan, tiga indikator tentang kebebasan berkeyakinan itu termasuk dalam variabel kebebasan sipil. Musdah menyebutkan, indikator aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya mengalami penurunan dibanding 2014, dari 81,92 poin menjadi 80,43 poin. Kemudian, indikator tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agama juga turun dari 81,44 poin menjadi 80,79 poin. Adapun indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama mengalami penurunan paling tajam, yakni dari 89,39 poin menjadi 80,15 poin.


Anggota tim ahli lainnya, Maswadi Rauf, menambahkan, penurunan tertinggi pada aspek kebebasan sipil memang berasal dari variabel kebebasan berkeyakinan. Dia berujar, komponen yang mendorong penurunan indeks adalah soal semakin rendahnya toleransi di antara masyarakat. Sementara itu, indikator yang berasal dari pemerintah dalam isu itu, meski mengalami penurunan, poinnya tidak besar. Kata dia, untuk mengerek indeks pada indikator itu, berarti harus memperbaiki nilai toleransi pada masyarakat.


Hari ini, BPS mengumumkan indeks demokrasi Indonesia tahun 2015 yang posisinya tetap berada pada kategori "sedang" dengan nilai 72,82 poin. BPS memiliki tiga aspek dan 28 indikator yang diteliti, yakni aspek kebebasan sipil, nilainya turun 2,23 poin dari 82,62 poin menjadi 80,30 poin. Kemudian hak-hak politik naik 6,91 poin, dari 63,72 poin menjadi 70,63 poin. Adapun aspek demokrasi juga turun 8,94 dari 75,81 menjadi 66,87.


Indeks demokrasi diperoleh dari penghitungan yang menggunakan empat sumber data, yakni review surat kabar lokal, review dokumen seperti peraturan pemerintah daerah, diskusi dengan berbagai kelompok masyarakat, serta wawancara mendalam dengan berbagai tokoh. Pada tahun 2015, digunakan dua indikator baru komponen dari variabel peran birokrasi pemerintah daerah. Dua indikator itu adalah peraturan daerah yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan keterbukaan informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari pemda kepada masyarakat.  

  • Indeks Demokrasi Indonesia
  • Anggota Tim Ahli BPS Musdah Mulia
  • Badan Pusat Statistik (BPS)

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!