KBR, Jakarta- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) masih
menunggu penyelidikan lanjutan sebelum memutuskan bakal membawa kasus camilan
Bikini atau Bihun Kekinian ke ranah hukum atau tidak.
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM, Suratmono,
mengatakan BPOM belum bisa memastikan kapan hasil penyelidikan itu akan
selesai.
“Ini nanti kita lihat, ada prosesnya kan. Apakah ini ada
unsur kesengajaan atau tidak,” Kata Suratmono kepada KBR, Senin (8/8/2016).
BPOM sudah memberikan sanksi administratif berupa penghentian produk sambil menunggu
penyelidikan selesai dilakukan. Kata Suratmono pihaknya sudah memeriksa 5 orang
terkait kasus tersebut, termasuk produsen jajanan Bikini.
Bikini, kata Suratmono, merupakan produk ilegal karena tidak memiliki surat
izin edar. “Setidaknya ada tiga hal yang dilanggar oleh produsen Bikini, pertama,
produk tersebut tidak terdaftar alias ilegal. Kedua label, menyalahi etika dan
ketiga, mencantukan logo halal palsu,” jelas Suratmomo.
Menurutnya tidak ada alasan produk rumahan tidak mendaftarkan produknya untuk
mendapatkan izin edar.
“Kan sudah ada pembagian tugasnya menurut PP NO. 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan. Selain BPOM, produsen bisa mendaftarkan produknya ke Dinas kesehatan kabupaten/kota setempat,” jelas Suratmono.
Kata dia, BPOM sudah banyak menyosialisasikan soal aturan
tersebut bahkan prosuden bisa mengajukan surat izin edar makanan secara online.
Sabtu lalu, aparat telah menyita ratusan kemasan camilan Bikini di
Depok, Jawa Barat. Camilan Bikini ini menjadi pro kontra di
masyarakat karena dianggap tidak senonoh. YLKI bahkan meminta camilan tersebut
ditarik dari pasaran dan BPOM memberikan teguran keras kepada produsen.
Sementara itu, polisi saat ini masih menyelidiki ada tidaknya pelanggaran Undang-Undang
Pornografi dalam kasus ini.
Editor: Malika
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Pagu indikatif Kemenkumham pada 2024 menurun jika dibandingkan 2023.
Jadi arahan Bapak Presiden jelas minta dipercepat, di bulan September harus semuanya sudah selesai.
“Kita tidak boleh kalah dengan kenaikan harga komoditas dengan alasan musim."
Flexing bisa dijadikan ajang bersaing atau cara untuk mendapatkan pengakuan orang lain.
Cara menampilkan citra diri agar eksis di media sosial
"Maraknya politik uang mengindikasikan pemilu kita masih memiliki tantangan yang luar biasa,"
Ekspor pasir laut sebenarnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu. 
"Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak."
Nanti kan kita tentukan titik-titik mana saja yang boleh diambil. Jadi tidak sembarangan itu untuk dilakukan di semua titik
"Hampir 60-70% itu anak-anak itu langsung putus sekolah akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau dipaksa menikah,"
Jadi yang milih bukan Presiden, hati-hati, yang milih ini rakyat.
"Perokok pemula naik drastis selama 10 tahun terakhir, ketika kita sudah melihat data yang per dekade itu naiknya 240 persen,"
"Kita berharap di pasal ini ada tambahan satu pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor bagi industri tembakau dan turunannya," 
"Hal yang membuat kami di Ombudsman ini sungguh mengagetkan karena justru kemudian mempertanyakan hal-hal yang sifatnya kewenangan"
"12 provinsi prioritas, yang meliputi 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang paling tinggi di Indonesia, dan 5 provinsi dengan jumlah anak stunting terbesar."
"Memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukan kepada publik, bahwa negara kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” 
"Pendataan yang nantinya berkualitas dan bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat penting."
"Munculnya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat dalam skala besar oleh karena beroperasinya kapal-kapal isab yang akan mengisap pasir laut dalam jumlah besar,"
