177 Calon Haji Illegal di Filipina, Kemenlu: Pemulangan Bukan Prioritas

""Karena prioritas kami bukan pemulangannya. Prirotas kami yang pertama itu untuk memastikan kasusnya, supaya kami bisa memetakan dengan baik dan bisa mencegah" "

KBR, Jakarta- Kementerian Luar Negeri belum memprioritaskan pemulangan  177 WNI calon haji di Filipina. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI) Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal  akan memastikan terlebih dahulu kasus tersebut dan juga memastikan kondisi WNI di sana dalam keadaan baik.

“Belum pasti kapan. Karena prioritas kami bukan pemulangannya. Tetapi, prirotas kami yang pertama itu untuk memastikan kasusnya, supaya kami bisa memetakan dengan baik dan bisa mencegah terjadinya praktek serupa di kemudian hari,” ujar Iqbal kepada KBR, Senin (22/8).

“Prioritas kedua adalah memastikan kondisi seluruh calon jemaah haji dalam keadaan baik. Sampai saat ini, KBRI masih terus memberikan bantuan dalam bentuk logistik kepada mereka. Untuk memastikan mereka dalam keadaan baik,” lanjut Iqbal.

Pendalaman kepada 177 orang di sana, kata Iqbal, hingga kini masih dilakukan untuk memastikan bahwa semuanya merupakan WNI.

“Sampai hari ini masih dilakukan pendalaman oleh tim KBRI bersama tim Kementerian Luar Negeri. Pendalaman masing-masing orang, dilakukan penggalian informasi.” Unkap Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal. )

“Hari ini mudah-mudahan bisa selesai verifikasi ke sistem informasi manajemen keimigrasian, untuk memastikan bahwa 177 orang tersebut memang pemegang paspor Indonesia,” harap Iqbal.

Sejumlah pihak telah melakukan proses bantuan serta pemastian kasus di KBRI Manila, termasuk tim dari Polri yang sudah berada di tempat.

“Di Manila ada LO (liaison officer) Polisi. Jadi mereka yang langsung menangani di sana bersama dengan tim KBRI lainnya, sementara BAP dilakukan oleh LO Polri di KBRI Manila. Masih dipastikan, sekaligus menggali informasi tambahan untuk proses hukum yang akan dilakukan di Filipina,” pungkas Iqbal.

Editor: Rony Sitanggang

• jemaah haji ilegal
• Direktur Perlindungan WNI Lalu Muhammad Iqbal
• 177 wni di filipina