Bagikan:

Ribuan Hektar Lahan Disegel, Walhi Riau: Semoga Bukan Simbolis

Walhi meminta pemerintah mengaudit pemilik lahan dan pemilik konsesi belasan lahan yang disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beberapa hari lalu.

BERITA | NASIONAL

Minggu, 09 Agus 2015 20:22 WIB

Author

Zay Nova

Foto ilustrasi kebakaran hutan: Antara

Foto ilustrasi kebakaran hutan: Antara

KBR, Jakarta - LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah mengaudit pemilik lahan dan pemilik konsesi belasan lahan yang disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Direktur Eksekutif Walhi Riau Riko Kurniawan mengatakan, audit harus dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan para pemilik lahan tersebut. Jika dalam audit itu ditemukan kelalaian dan unsur kesengajaan dalam kebakaran hutan dan lahan, WALHI meminta pemerintah menyita lahan tersebut agar menimbulkan efek jera bagi pemilik izin konsesi lainnya.

"Kita takutnya nanti penyegelan ini hanya sebatas simbolis tanpa ada proses audit tindak lanjut, seperti apakah upaya ini akan dilakukan pada penegakan hukum. Ini akan sia-sia saja seperti penangkapan para pelaku pembakaran yang banyak dilakukan oleh masyarakat bukan korporasi. Harapan kami ini memang harus di masifkan oleh pemerintah ke upaya audit bagi pemilik lahan dan konsesi," kata Riko Kurniawan pada KBR, Minggu (09/8).

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel lebih dari 1,400 hektar lahan milik warga dan perusahaan pemegang izin konsesi kawasan hutan dan perkebunan di Provinsi Riau. Penyegelan dilakukan karena pemilik izin konsesi diduga ikut terlibat pembakaran hutan dan lahan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana memanggil belasan pemilik lahan atau perusahaan pemegang izin konsesi kawasan hutan dan perkebunan di Riau, yang telah disegel.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani mengatakan, mereka akan diperiksa soal penyebab kebakaran lahan. Pemeriksaan itu akan dijadikan bahan bagi Kementerian untuk memproses pidana para pelaku kebakaran lahan dan hutan.

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Ragam Syarat Beli Minyak Goreng Curah, Efektifkah?