Bagikan:

PPSKI Sebut Langkah Pemerintah Batasi Impor Sapi Tak Tepat

Menurut Sekjen Persatuan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Rohadi Tawaf, pemerintah seharusnya memberikan sanksi hanya kepada perusahaan yang sengaja menaikan harga ataupun menahan stok sapi.

BERITA | NASIONAL

Senin, 10 Agus 2015 12:32 WIB

Author

Eli Kamilah

PPSKI  Sebut Langkah Pemerintah Batasi Impor Sapi Tak Tepat

Ilustrasi Pengapalan Sapi. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Pembatasan impor daging sapi yang dilakukan pemerintah dinilai tak tepat. Menurut Sekjen Persatuan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Rohadi Tawaf, pemerintah seharusnya memberikan sanksi hanya kepada perusahaan yang sengaja menaikan harga ataupun menahan stok sapi ke pasaran. Pembatasan impor, kata dia, hanya akan merugikan pedagang dan masyarakat

"Saya melihat pendekatan pemerintah itu bukan pendekatan suply demand, tetapi pendekatan kekuasaan, itu tidak bijak. Jangan diintervensi kepentingan tertentu. Kalau salah funishment, tetapi jangan keseluruhan. Itu kan ada feedloter ada komitmen hitam di atas putih, itu saja yang di hukum," kata Rohadi kepada KBR, Senin (10/8/2015).

Sejak Sabtu pekan lalu hingga Rabu mendatang, para pedagang daging sapi di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya sepakat mogok jualan. Tidak tertutup kemungkinan, aksi tersebut akan diperpanjang.

Asosiasi pengusaha Daging dan Sapi Potong Indonesia (APDASI) menyebut aksi ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang membatasi kuota impor daging. Akibatnya, pasokan dagingpun menurun. Para pedagang mengklaim merugi sebab minimnya pasokan daging, sehingga kenaikan harga naik berakibat pada menurunnya jumlah pembeli daging sapi.


Editor: Malika

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Buntu Penolakan Pemekaran Wilayah Papua