Peternak: Rencana Impor Sapi Potong Melanggar UU

"Menurut Sekjen PPSKI, dalam Undang-undang 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan, pemerintah hanya diperbolehkan mengimpor sapi bakalan, bukan sapi siap potong."

KBR, Jakarta - Rencana pemerintah memberi izin Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor 50 ribu ekor sapi siap potong dinilai melanggar Undang-Undang.

Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Rochadi Tawaf mengatakan dalam Undang-undang 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan, pemerintah hanya diperbolehkan mengimpor sapi bakalan, bukan sapi siap potong.

"Ini jelas melanggar Undang-Undang No. 41 PKH, yang menyebutkan bahwa importasi sapi itu hanya sapi bakalan yang harus digemukkan dalam jangka waktu 120 hari. Kalau pemerintah tetap melaksanakan itu, artinya pemerintah melanggar Undang-undang, dan ini berbahaya bagi pemerintahan yang sekarang," katanya kepada KBR (11/8/2015).

Rochadi Tawaf menambahkan, seharusnya pemerintah bekerjasama dengan para peternak sapi dan mengimpor sapi bakalan. Selanjutnya para pengusaha penggemukan sapi atau feedloter bisa diberikan insentif berupa izin impor dalam satu tahun. Sebab selama ini, importasi sapi hanya dibuka dalam beberapa bulan, sehingga para peternak sapi terpaksa merugi.

Pemerintah memutuskan memberikan izin kepada Badan Urusan Logistik untuk mengimpor 50 ribu ekor sapi siap potong. Seluruh sapi siap potong itu akan tiba di Indonesia pada akhir Agustus mendatang.

Sebelum sapi-sapi itu tiba, Bulog akan melakukan operasi pasar untuk menjaga suplai di pasar yang kini terganggu akibat aksi mogok para pedagang daging.

Editor: Agus Luqman

• Impor Sapi Bulog
• sapi bakalan
• sapi siap potong
• Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia