Pemerintah Berencana Revisi UU Pilkada

Pemerintah berencana revisi UU pilkada untuk beri sanksi parpol yang tak ajukan calon.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 05 Agus 2015 20:02 WIB

Author

Ninik Yuniati

Pemerintah Berencana Revisi UU Pilkada

Ilustrasi: Pilkada Serentak (Situs Kemendagri)

KBR, Jakarta - Pemerintah berencana merevisi undang-undang pilkada tahun depan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, salah satu poin yang akan dibahas dalam revisi adalah mengenai sanksi terhadap partai politik yang tidak mengajukan calon dalam pemilu. Ini lantaran terdapat tujuh daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Kata dia, bentuk sanksi akan didiskusikan bersama anggota dewan. Meski diakuinya, perumusan sanksi sulit dilakukan, karena anggota DPR   merupakan bagian  dari parpol.

"Memang di UU tidak ada sanksi, karena nggak mungkin dong, karena UU yang membentuk juga DPR, DPR ya parpol juga. Dalam berbagai diskusi, masukan-masukan, memang sanksi itu perlu, memang sanksi masyarakat yang jelas. Karena tugas parpol kan harus mempersiapkan calon pilkada, calon anggota DPR, DPRD, dan mempersiapkan calon presiden dan wapres. Kalau dari tiga tugas pokok parpol ini sampai ada yang terabaikan, ya saya kembalikan kepada masyarakat," kata Tjahjo di Kemendagri, Rabu (5/8).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya menyebut adanya upaya sabotase politik dalam pencalonan pilkada. Ini lantaran di Kota Surabaya, hanya ada satu calon tunggal, yakni Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana yang merupakan incumbent. Pasangan pesaingnya, Dhimam Abror Djuraid dan Haries Purwoko urung mendaftar lantaran sang calon wakil, Haries menghilang. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, di mana pasangan yang awalnya mendaftar, kemudian justru menarik diri. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat tujuh daerah yang hanya memiliki calon tunggal, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), Kota Mataram (NTB), dan Kota Samarinda (Kalimantan Timur).


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NASIONAL

Most Popular / Trending

Eps.2: Kuliah di UK, Cerita dari Rizki Putri Part 2

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17